Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Langit umumnya cerah, 16.4 ° C

Mahkamah Konstitusi Siap Gelar Sidang Perdana

Muhammad Irfan
SEJUMLAH personel Brimob Polri mengikuti Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. Apel yang diikuti oleh prajurit TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran tersebut untuk memastikan kesiapan personel dalam pengamanan sidang PHPU di MK.*/ANTARA
SEJUMLAH personel Brimob Polri mengikuti Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. Apel yang diikuti oleh prajurit TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran tersebut untuk memastikan kesiapan personel dalam pengamanan sidang PHPU di MK.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Mahkamah Konstitusi siap menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada Jumat, 13 Juni 2019 pukul 09.00 WIB. Pemeriksaan pendahuluan ini digelar setelah permohonan pemohon yakni pasangan calon Presiden-Wakil Presden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terhadap penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 resmi diregistrasi.

Berdasarkan jadwal yang diunggah MK, persidangan akan digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung MK dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Dalam permohonan yang diajukan kubu 02, KPU dinilai tidak teliti sehingga kubu mereka kalah dari rivalnya Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dalam hasil rekapitulasi KPU ditetapkan perolehan suara Jokowi-Ma'ruf adalah 85.607.362 atau 55.50 persen dari total 154.257.601 suara. Sementara Prabowo-Sandi mendapat 44.50 persen suara atau 68.650.239.

Dalam permohonan pemohon, perolehan suara yang benar harusnya 48 persen atau 63.573.169 suara untuk Jokowi-Ma'ruf dan kemenangan diraih oleh kubu mereka dengan 68.650.239 suara atau 52 persen dari total 132.223.408 suara.

Kubu 02 juga menjelaskan adanya dugaan pelanggaran Pilpres 2019 yang sistematis, terstruktur, dan masif. Hal ini meliputi penyalahgunaan APBN dan Program Kerja Pemerintah, ketidaknetralan aparatur negara, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, hingga diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum. 

Pemohon juga menegaskan adanya kekacauan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU dalam kaitannya dengan DPT seperti banyaknya kesalahan input data pada Situng yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 yang dipindai KPU sendiri di 34 provinsi. Selain itu, terdapat kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan
jumlah DPT/DPTb/DPK dan kesalahan data yang terdapat pada C1. 

Salah satu Hakim Konstitusi MK I Gede Palguna menyebut semua hakim saat ini sudah siap menghadapi sidang gugatan yang akan digelar perdana Jumat, 14 Juni 2019. Palguna yang ditemui wartawan saat mengecek persiapan lokasi sidang berharap agar pelaksanaannya pun bisa berjalan lancar.

Dia pun mengatakan semua berkas bukti sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang masuk telah rampung diverifikasi oleh sedikitnya 700 anggota satuan tugas yang dibentuk khusus oleh MK guna memeriksa semua dokumen perkara sengketa pilpres ini.

"Kalau teknisnya sudah diverifikasi. Tidak boleh ada bukti yang tidak diverifikasi, itu pasti. Jadi ada verifikasi berlapis dari bawah sampai terus dan kemudian hakim dan panitera membentuk juga masing-masing ada koordinatornya. Jadi kalau itu jangan diragukan," kata dia. 

Lagi pula, kata dia, ini bukan pertama kalinya MK mesti memeriksa berkas sengketa pilpres maupun pemilu. Sejak 2004, MK telah berpengalaman memeriksa berkas bukti gugatan pilpres.

"Bukan hanya kali ini, sejak pemilu tahun 2004 pertama kan kita sudah [berurusan] dengan tumpukan [bukti] itu. Bahkan itu pertama kali kita menangani sengketa pemilu baik piplres maupun pileg, berkasnya begitu-begitu juga kan," kata dia. 

Berharap kedua pasangan hadir

Sementara itu, Juru bicara MK, Fajar Laksono berharap pasangan Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf menghadiri sidang perdana. Pasalnya, Sidang PHPU Pilpres 2019 melibatkan tiga pihak bersengketa. Mereka adalah pasangan Prabowo-Sandiaga selaku pihak pemohon, KPU selaku pihak termohon, dan Jokowi-Ma'ruf selaku pihak terkait. Bawaslu berstatus sebagai pemberi keterangan.

"Kalau hadir ya alhamdulillah, kan, begitu bisa jadi ini momentum yang baik untuk mempertemukan kedua capres di Mahkamah Konstitusi kan begitu," kata Fajar.

Meski begitu, memang tidak ada aturan yang mewajibkan dua pasangan calon hadir dalam sidang perdana. Karena keduanya bisa diwakilkan oleh tim kuasa hukum masing-masing.***

Bagikan: