Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Langit umumnya cerah, 16.4 ° C

Apindo Usulkan Revisi UU Tenaga Kerja

Muhammad Ashari
ILUSTRASI.*/DOK PR
ILUSTRASI.*/DOK PR

JAKARTA, (PR).- Asosiasi Pengusaha Indonesia memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo supaya merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Usulan revisi diajukan  untuk kepentingan peningkatan investasi industri padat karya dan pengelolaan fiskal yang lebih stabil. 

Ketua Apindo Hariyadi B Sukamdani mengatakan tentang usulan revisi UU Ketenagakerjaan tersebut seusai bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Kamis, 13 Juni 2019. Jokowi memang diagendakan untuk bertemu dengan perwakilan pengusaha pada hari tersebut. 

Hariyadi menuturkan, pihaknya menyarankan supaya presiden melihat kembali relevansi UU Ketenagakerjaan yang telah ada. "Karena undang-undang ini, selain sudah 15 kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi, juga kenyataannya memang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kondisi saat ini," tuturnya. 

Salah satu usulan revisi adalah terkait upah minimum. Menurutnya, sejak tahun 2003 hingga sekarang, upah minimum menjadi  upah rata-rata. Hal itu menyebabkan industri padat karya menjadi tersisih. Padahal, Indonesia dipandangnya masih membutuhkan industri padat karya karena jumlah angkatan kerja yang besar. 

Hariyadi menuturkan, saat ini fokus pemerintah acapkali lebih dititikberatkan kepada menarik investasi dari industri padat modal. Trend selama 10 tahun terakhir, industri yang masuk ke Indonesia lebih banyak industri padat modal. Sementara industri padat karya jumlahnya berkurang. Industri padat karya itu dikatakannya telah banyak yang beralih ke luar negeri, seperti Vietnam, Myanmar, Bangladesh, Srilangka, Kamboja sampai Laos.

Ia menuturkan, industri padat modal dinilai tidak menyerap tenaga kerja sebesar industri padat karya. "Padahal rakyat kita ini jumlahnya 285 juta orang dan angkatan kerjanya 130 juta dan ini yang tadi kami sampaikan, perlu kiranya pemerintah untuk melihat kembali undang-undang ketenagakerjaan kita," ujarnya. 

Selain soal upah minimum, persoalan jaminan pensiun juga disinggung untuk ditinjau kembali. Menurutnya, skema jaminan pensiun yang ada saat ini memiliki resiko fiskal yang besar. "Metodologinya adalah manfaat pasti. jadi behind benefit. Banyak negara sebenarnya telah meninggalkan manfaat pasti dengan beralih kepada iuran pasti. Nah, kami mohon (kepada presiden) untuk dilihat kembali. Mumpung belum terlalu lama sehingga kita bisa menjaga jaminan sosial kita menjadi lebih sustainable," ujarnya. 

Menanggapi usulan tersebut, ujar Hariyadi, pemerintah dikatakannya akan meninjau kembali UU Ketenagakerjaan dalam waktu 6 bulan ke depan. "Beliau (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah akan mengupayakan dalam waktu 6 bulan ini akan di-review kembali UU Ketenagakerjaan itu karena kondisinya sudah cukup mendesak. Artinya, kurun waktu sekian lama ini, dari tahun 2003 sampai sekarang, itu kan sudah beralih persepsinya bahwa upah minimum itu menjadi upah rata-rata. Jadi sekarang industri padat karyanya itu betul-betul tersisih. Padahal, negara ini sangat membutuhkan di mana 50 persen angkatan kerja itu tamatan SMP ke bawah. Ini juga harus dipikirkan," ujarnya.***

Bagikan: