Pikiran Rakyat
USD Jual 14.031,00 Beli 14.129,00 | Cerah berkabut, 31.2 ° C

Lebaran 2019, Kemnaker Terima 251 Aduan Permasalahan THR

Satrio Widianto
ILUSTRASI THR.*/DOK KABAR BANTEN
ILUSTRASI THR.*/DOK KABAR BANTEN

JAKARTA, (PR).-  Pos Komando (Posko) Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2019 menerima 251 pengaduan. Jumlah pengaduan pembayaran THR Idulfitri tahun 2019 tersebut turun 21% dibandingkan tahun 2018 yang tercatat ada 318 pengaduan. Sedangkan pada 2017 tercatat  ada 412 pengaduan.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, dari total 251 pengaduan THR itu, sebanyak 142 perusahaan di antaranya telah diperiksa dan pembayaran THR-nya telah dilakukan. "Sedangkan 109 perusahaan lainnya sedang dalam proses pemeriksaan serta pemanggilan dinas karena beberapa perusahaan baru beroperasi setelah Lebaran," kata Hanif di Jakarta, Rabu 12 Juni 2019.

Pengaduan-pengaduan THR itu berasal dari sembilan provinsi di Indonesia. Dengan rincian, DKI Jakarta 109 perusahaan, Jawa Barat (67), Banten (26), DI Yogyakarta (15), Jawa Tengah (8), Jawa Timur (21), Sumatera Barat (1), Kalimantan Timur (2), dan Jambi (2). “Berdasarkan laporan Posko Pengaduan THR Kemnaker, ada tren penurunan jumlah pengaduan yang masuk dari tahun ke tahun. Kami terus pantau proses penyelesaian kasus THR sampai tuntas,” kata Hanif Dhakiri.

Menaker mengatakan, penurunan pengaduan permasalahan pembayaran THR merupakan buah dari upaya Kemnaker untuk meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.

"Kesadaran para pengusaha untuk membayar THR bagi pekerja terus meningkat. Apalagi pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016,” Kata Hanif.

Untuk memastikan pembayaran THR sesuai ketentuan yang berlaku, juga dilakukan dengan memperketat pengawasan dengan mengerahkan pengawas ketenagakerjan di tingkat pusat maupun daerah. Hanif berharap ke depan jumlah pengaduan permasalahan THR terus menurun. Pasalnya, pemerintah senantiasa berupaya memperbaiki iklim ketenagakerjaan melalui regulasi yang berpihak ke semua pihak.

Selain menerima pengaduan pembayaran THR,  Kemnaker juga menerima konsultasi terkait pembayaran THR pada 2019. Tercatat ada 525 konsultasi yang terdiri dari 486 terkait konsultasi THR dan 39 konsultasi non-THR. Selama ini Kementerian Ketenagakerjaan  membuka Layanan Posko THR 2019 mulai 20 Mei hingga 10 Juni 2019. Laporan pengaduan dan konsultasi THR diterima melalui datang langsung ke Posko THR, telefon, email, dan pesan Whatsapp/SMS.***

Bagikan: