Pikiran Rakyat
USD Jual 14.426,00 Beli 14.126,00 | Sedikit awan, 22.6 ° C

KPK Tanggapi Santai Bantahan Menteri Agama

Vebertina Manihuruk
MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin.*/ANTARA
MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi bantahan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin soal dugaan menerima gratifikasi Rp70 juta. Gratifikasi itu diterima dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

"Kalau bantahan sering kita dengar, banyak pihak yang pernah ditangani KPK, baik tersangka ataupun saksi, itu kadang-kadang membantah keterangan-keterangan, silakan saja," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019, seperti dilansir dari kantor berita Antara.

Sebelumnya, Menag Lukman Hakim Saifuddin telah menjelaskan mengenai dugaan menerima gratifikasi Rp70 juta dari Haris Hasanuddin. Dugaan itu dinyatakan dalam dakwaan mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur itu yang dibacakan di persidangan pada 29 Mei 2019 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Lukman, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 4 Juni 2019, membantah pemberitaan tersebut.

"Saat melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, tanggal 1 Maret 2019, baik saya maupun ajudan dan petugas protokol yang mendampingi, tidak pernah menerima pemberian dalam bentuk apapun dari Haris, apalagi pemberian berupa uang," kata Lukman ketika itu.

Namun, Febri menyatakan bahwa lembaganya telah mempunyai informasi yang dipandang cukup. Itulah yang kemudian membuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuangkan ke dalam dakwaan dan menyebut siapa saja pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut.

"Yang pasti tentu kami sudah punya informasi yang kami pandang cukup sampai kemudian JPU menuangkan itu ke dalam dakwaan. Dalam dakwaan kami sudah susun sedemikian rupa dan sebut siapa saja pihak-pihak yang terkait di sana, nanti satu persatu akan dibuktikan dalam proses persidangan," ucap Febri.

Juru bicara KPK Febri Diansyah.*/ANTARA

Ada kemungkinan Menag akan dipanggil menjadi saksi dalam persidangan

Ia menyatakan, terbuka kemungkinan Menag juga akan dipanggil dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Utamanya dalam persidangan dengan terdakwa Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin tersebut.

Menag akan dihadirkan sebagai saksi sehingga KPK bisa menyimpulkan ada dugaan penerimaan uang. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa uang yang ditemukan di laci meja kerja Menag juga bisa saja menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan.

"Sejauh ini, semua benda yang disita termasuk uang yang kami temukan di laci meja kerja Menag pada saat itu tentu diduga terkait dengan pokok perkara atau penangananan perkara ini. Bisa saja, nanti itu bagian dari proses pembuktian, apakah akan ada pengembangan atau tidak, itu lain hal. Nanti kita lihat di proses persidangan," katanya.

Untuk diketahui, KPK telah menggeledah ruang kerja Menag di gedung Kemenag Jakarta pada Senin, 18 Maret 2019. KPK menyita uang senilai Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS.***

Bagikan: