Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 28 ° C

Wiranto: Penanganan Kasus 21-22 Mei 2019 Harus Terbuka

Puga Hilal Baihaqie
DEMONSTRAN menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu 22 Mei 2019. */MUHAMMAD IRFAN/PR
DEMONSTRAN menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu 22 Mei 2019. */MUHAMMAD IRFAN/PR

JAKARTA, (PR).- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Polri bersikap terbuka dan transparan dalam penyelidikan serta proses hukum terkait peristiwa kerusuhan di Jakarta pascapengumuman hasil penghitungan suara Pemilu 2019, pada 21-22 Mei 2019.

Selanjutnya Polri harus mampu menjelaskan secara detail mengenai kasus yang ditangani hingga pengungkapannya untuk menetralisasi spekulasi yang berkembang di masyarakat.

“Publik harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, termasuk juga proses hukum yang sedang berlangsung. Bila tidak transparan dalam mengungkap informasi mengenai penyelidikan dan penyidikan yang sedang dijalankan khawatir bisa menimbulkan pro dan kontra, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya polemik,” ujarnya di Jakarta, Senin 10 Juni 2019.

Hanya saja Wiranto membantah bila selama ini proses penanganan perkara di Kepolisian tidak transparan.  Dirinya hanya mengingatkan bahwa kejujuran dan transparansi sangat dibutuhkan masyarakat. Pihaknya juga memuji langkah kepolisian yang telah menangkap 447 orang terduga yang menjadi perusuh pada peristiwa 21-22 Mei lalu.

Selain itu pemerintah juga mencurigai adanya para demonstran yang membaur bersama para pemudik dari luar daerah menuju Jakarta. Momentum arus balik pascalebaran sangat memungkinkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mengerahkan masa demi tujuan politik.

Wiranto menambahkan pemerintah sudah mengetahui akan adanya unjuk rasa besar-besaran dari pendukung Prabowo-Sandi terkait sengketa Pilpres 2019 yang pelaksanan sidang perdananya di Mahkamah Konstitusi akan dilangsungkan pada 14 Juni 2019.

Identifikasi pendatang

Pemerintah pun akan mengidentifikasi orang-orang yang datang ke Jakarta dengan tujuan mengais rezeki, dan mereka yang hanya akan datang untuk melakukan aksi unjuk rasa.

 “Pemerintah tidak bisa menafikan para pendatang yang akan mengadu nasib di Jakarta. Mereka bisa datang sendiri-sendiri atau ikut dengan keluarganya. Termasuk juga mengangkut keluarga dan sanak familinya datang ke Jakarta,” ujar Wiranto.

Sedangkan bagi masyarakat yang datang dengan tujuan untuk melakukan demonstrasi pemerintah berupaya mencegahnya dengan tujuan untuk memberikan keamanan di ibu kota.

Selain itu, pemerintah juga berjanji tidak akan membatasi penggunaan media sosial selama sidang gugatan Pilpres dari kubu Prabowo-Sandi sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah menjelang hingga pelaksanaan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2019 pada 21-22 Mei 2019.

Saat berlangsungnya proses gugatan Pilpres oleh kubu Prabowo-Sandi, pengguna media sosial bisa mengakses internet secara normal, ia berharap masyarakat tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoaks terkait apapun termasuk berupaya memutarbalikan fakta selama proses persidangan. ***

 

Bagikan: