Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Sebagian berawan, 20.2 ° C

Pembatasan Konten Media Sosial Bisa Saja Terjadi Lagi Juni 2019 Jelang Sidang MK

Yusuf Wijanarko
Hoaks/CER.EU
Hoaks/CER.EU

JAKARTA, (PR).- Kementerian Komunikasi dan Informatika terus memantau konten-konten di media sosial menjelang sidang MK (Mahkamah Konstitusi) tentang gugatan hasil pemilihan umum.

Meski demikian, tidak ada konfirmasi mengenai wacana pembatasan media sosial seperti yang terjadi Mei 2019 lalu.

"Kami monitor terus. Kami berharap tidak ada eskalasi di dunia maya," kata Menkominfo Rudiantara kepada Antara saat ditemui di acara silaturahim Idulfitri di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Rabu 5 Juni 2019.

Pemerintah sempat memberlakukan pembatasan akses ke sejumlah media sosial setelah aksi massa pada 22 Mei 2019 berubah menjadi kericuhan. Pembatasan akses media sosial berlaku untuk unggahan dan unduhan konten foto dan video di beberapa platform media sosial selama 22-25 Mei 2019.

Menurut Rudiantara, pada periode tersebut, ditemukan sekira 600 hingga 700 URL baru setiap hari yang menyebarkan konten negatif.

"Bukan hanya hoaks, kalau hoaks itu berita tidak benar. Tapi juga (konten) yang sifatnya adu domba," kata Rudiantara.

Ilustrasi.*/DOK PR

Meski sudah ditutup, ratusan URL terus muncul pada periode pembatasan media sosial Mei 2019 lalu. kemenkominfo akhirnya memutuskan membuka kembali akses publik ke media sosial seperti semula setelah jumlah URL berisi konten negatif menurun secara signifikan pada hari keempat, menjadi 300-an URL.

Setelah akses ke media sosial pulih, menurut Rudiantara, URL berisi konten negatif turun menjadi sekira 100.

WhatsApp juga terdampak

Pembatasan akses pada 22 Mei 2019 lalu tidak hanya berlaku untuk media sosial, tetapi juga platform pesan instan WhatsApp. Pengguna tidak bisa mengirim pesan gambar dan video selama periode tersebut.

Keputusan pembatasan berlaku di platform pesan instan karena didasari temuan hoaks dan konten negatif lainnya juga menyebar luas melalui platform tersebut. Misalnya, seseorang membuat akun palsu demi bisa mengunggah konten, membuat tangkapan layar (screenshot) konten tersebut, lalu menyebarkannya lewat pesan instan.

Kemenkominfo berkoordinasi dengan penyedia platform tersebut untuk mengatasi sebaran konten negatif. Rudiantara mencontohkan, WhatsApp menutup sekira 60.000 nomor yang menyebarkan konten negatif, sejak sebelum peristiwa 22 Mei 2019 hingga hari terakhir pembatasan akses ke media sosial.

Menurut Rudiantara, langkah tersebut mereka ambil bukan hanya atas permintaan Kemenkominfo, tetapi  juga karena melanggar kebijakan platform tersebut.***

Bagikan: