Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Langit umumnya cerah, 16.4 ° C

KPU Lakukan Persiapan Hadapi Gugatan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi

Muhammad Ashari
ILUSTRASI pemilu.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI pemilu.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

JAKARTA, (PR).- Sejumlah persiapan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghadapi gugatan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi. Persiapan itu mulai dari merekrut firma hukum dan mengonsolidasikan data dengan KPU di daerah-daerah. 

Ketua KPU Arif Budiman mengatakan, sejauh ini pihaknya telah merekrut lima firma hukum untuk menghadapi sengketa di MK. Pembahasan mengenai pokok sengketa yang diajukan BPN ke MK pun tengah dilakukan dengan lembaga hukum yang disewa oleh KPU.

"Kami sudah membahas permohonan pemohon. Jadi, pengajuan sengketa itu sudah kita bahas bersama para lawyer," kata Arif seusai menghadiri acara penyampaian laporan keuangan kementerian/lembaga di Istana Negara, Rabu, 29 Mei 2019.

Selain menyewa firma hukum, KPU juga melakukan konsolidasi dengan KPU daerah. Arif mengatakan, dirinya telah memerintahkan KPU provinsi, KPU kabupaten/kota untuk mempersiapkan dokumen dan alat bukti yang digunakan untuk menjawab permohonan gugatan dari BPN. 

"Hari jumat besok, lusa ya, tanggal 31, KPU akan mempertemukan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang daerahnya dijadikan daerah yang disengketakan. Itu kan tidak semua daerah disengketakan. Jadi, kami sudah siapkan semua, mulai dari jawabannya, alat bukti, termasuk saksi-saksi kemungkinan akan kami hadirkan," tuturnya.

Terkait dengan daerah yang dipersengketakan, ia mengaku tidak ingat persis lokasinya dimana saja. Namun secara keseluruhan, terdapat 326 sengketa dan itu bisa tersebar di beberapa daerah.

"Saya tidak ingat detail satu per satu berapa kabupaten/kota dan beraa provinsi. Tapi, seingat saya, hampir semua provinsi (ada sengketa), namun tidak semua kabupaten/kota (ada sengketa)," ujarnya. 

Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan, diperlukan kedewasaan seluruh anak bangsa untuk merespon proses persidangan di MK. Ini karena, persidangan di MK merupakan arena yang sarat dengan perdebatan filosofis, akademis, dan normatif. Perdebatan itu dinilainya terlepas dari perdebatan politis praktis. Menurutnya, tidak ada ruang bagi terciptanya perdebatan politis pragmatis di persidangan  MK.

Ia mengatakan, semua pihak hendaknya lebih bijak memberikan pandangan dan tanggapan, terutama di ruang publik, terkait dengan persidangan yang sedang berlangsung di MK. Semua aktor sosial-politik harus menjaga kata dan narasi sehingga tidak muncul lontaran komunikasi politik yang bernada  merendahkan satu dengan yang lainnya. Apalagi sampai melemahkan reputasi hakim konstitusi dan institusi-institusi negara.

"Karena itu, sangat-sangat tidak tepat, misalnya, mengatakan 'jangan sampai MK menjadi mahkamah kalkulator'. Narasi ini berpotensi membangun makna yang sangat tidak baik bagi sebuah institusi negara yang sedang mengemban tugas mulia, tugas konstitusionalnya," ujar dia.

Emrus menambahkan, Pilpres 2019 kini telah sampai pada babak akhir ketika sengketa dibawa ke MK. Babak akhir ini, menurutnya, bisa saja tidak dilalui bila para pihak bisa memahami,  menerima dan tidak merasa dirugikan atas keputusan KPU.

"Beberapa minggu ke depan, apapun keputusan MK, semua pihak harus menerima. Tidak ada kekuatan apapun, termasuk dalam bentuk demonstrasi, yang bisa menolaknya karena sifatnya sudah final dan mengikat para pihak," ujarnya.***

Bagikan: