Pikiran Rakyat
USD Jual 14.425,00 Beli 14.125,00 | Langit umumnya cerah, 20.7 ° C

Ikhtiar Mengawal Pancasila Harus Dilakukan Tanpa Henti

Erwin Kustiman
DEKAN FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia Dr Agus Mulyana (ketiga dari kiri) berbicara pada FGD "Konsolidasi Demokrasi Pancasila" di Kampus FPIPS UPI Kota Bandung, Senin 27 Mei 2019. Pembicara lainnya Prof Idrus Affandi, Prof Cecep Darmawan, Dr Yadi Ruyadi, dengan moderator Moh Iqbal.*
DEKAN FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia Dr Agus Mulyana (ketiga dari kiri) berbicara pada FGD "Konsolidasi Demokrasi Pancasila" di Kampus FPIPS UPI Kota Bandung, Senin 27 Mei 2019. Pembicara lainnya Prof Idrus Affandi, Prof Cecep Darmawan, Dr Yadi Ruyadi, dengan moderator Moh Iqbal.*

BANDUNG, (PR).- Pancasila merupakan titik temu antara agama dengan nasionalisme yang menjadi bukti kecerdasan para founding fathers dalam merumuskan dasar kehidupan berbangsa. Proses ujian terhadap Pancasila berlangsung secara terus-menerus termasuk di era reformasi ini. Oleh karena itu, upaya mempertahankan Pancasila juga merupakan ikhtiar yang harus berjalan tanpa henti.

Demikian benang merah pada Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) “Konsolidasi Demokrasi Pancasila” di Ruang Pertemuan Gd Nu’man Somantri Kampus FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Senin (27/05/2019). FGD untuk memperingati Hari Pancasila 1 Juni tersebut menghadirkan narasumber Dekan FPIPS UPI Dr Agus Mulyana, guru besar politik Prof Dr Idrus Affandi, Prof Cecep Darmawan, Sekretaris LPPM UPI Dr Yadi Ruyadi, Wakil Dekan Dr Yani Nurbayani, Dr Warlim Isya, dengan moderator Moh Iqbal.  Diskusi dihadiri oleh sivitas akademika FPIPS UPI dari dosen hingga mahasiswa.

Agus Mulyana memaparkan proses perumusan Pancasila secara historis dengan membandingkannya dengan sejarah lahirnya nasionalisme bangsa-bangsa di Eropa dan lainnya. “Yang harus ditekankan adalah bahwa Pancasila adalah sebuah kesepakatan. Dalam perjalanannya penuh dengan ujian, ternasuk pada era reformasi ini,” ungkap Agus.

Ia menjelaskan ujian terhadap Pancasila di era reformasi ini adalah gerakan transnasional yang juga membawa faham ideologi. “Faham-faham kenegaraan atas dasar keagamaan dari Kawasan Timur Tengah. Di sinilah terjadi pertarungan. Kita harus dapat memastikan bahwa ikatan kebangsaan berdasarkan Pancasila adalah jalan tengah yang paling optimal dari para pendjri bangsa agar kita dapat bertahan sebagai sebuah bangsa,” katanya.

“High cost”

Sementara itu, Idrus Affandi mengungkapkan ujian terbesar bagi bangsa Indonesia saat ini adalah faham materialisme yang sudah merasuk dalam segenap sendi kehidupan. Hal ini juga sudah berdampak pada rangkaian proses politik, terutama pelaksanaan pemilu. “Politik kita menjadi sangat high cost (berbiaya tinggi) dan menjadi awal dari berbiaknya korupsi di semua level. Ideologi politik menjadi sangat cair karena tidak jelas lagi mana ideologi yang menjadi pijakan segenap kekuatan politik,” ungkap Idrus Affandi

Pakar sosiologi politik Yadi Ruyadi mengatakan demokrasi Pancasila belum memiliki format yang jelas untuk dapat diimplementasikan. “Justru dari awal demokrasi kita sudah mengarah pada liberalisme bahkan sampai saat ini.  Menurut hasik riset tim kajian kami, eksistensi demokrasi Pancasila ternyata pada penerapannya belum memiliki bentuk yang khas atau selaras dengan filosofi dan hakikat dari Pancasila itu sendiri. Padahal pijakan demokrasi liberal berbeda dengan demokrasi Pancasila di mana kebebasan tidak bermakna bebas sebebas-bebasnya,” kata Yadi menguraikan.

Cecep Darmawan menegasjan, demokrasi kita baru sebatas pada pelaksanaan demokrasi yang bersifat prosedural, belum banyak menyentuh domokrasi yang substansial. Demokrasi substansial pada hakikatnya adalah demokrasi yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat. Sebab, demokrasi bukanlah tujuan. “Demokrasi adalah instrumen mencapai tujuan. Tujuan demokrasi itu sendiri adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dengan ditopang kehidupan politik yang aman, damai, dan tertib sosial,” ucapnya.

Lebih jauh dikatakan Indonesia adalah mozaik kebhinnekaan yang penuh dengan warna warni multikultural, multietnis,  dan beragam agama, serta pluralitas dalam kehidupan sosial kulturalnya.

Indonesia, kata Cecep, tidak mengenal warga negara kelas satu. Juga tidak mengenal warga negara kelas dua.  Semua warga negara sama kedudukannya dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperjuangkan, merawat, dan mempertahankan kedaulatan Indonesia sebagai bangsa yang tetap utuh, kokoh dan penuh toleransi yang harmonis. “Prinsip Bhinneka Tunggal ika mengandung arti persaudaraan bersama seluruh anak bangsa, memiliki kesetaraan, dan saling menghormati atas perbedaan dan kemajemukan,” katanya.***

 

Bagikan: