Pikiran Rakyat
USD Jual 14.393,00 Beli 14.093,00 | Umumnya cerah, 27.9 ° C

Sulitnya Mengubah Pola Pikir Petani

Ira Vera Tika
PETANI membajak sawah.*/ADE BAYU INDRA/PR
PETANI membajak sawah.*/ADE BAYU INDRA/PR

REALISASI Asuransi Usaha Tani Pani (AUTP) rasanya masih berbenturan dengan kultur petani yang belum berpikir panjang soal resiko gagal panen. Tak sedikit akhirnya yang beranggapan bahwa program yang kini gencar diterapkan Kementerian Pertanian (Kementan) itu belum jadi prioritas.

Petani dinilai punya perhitungan dan cara tersendiri, salah satunya ketepatan dalam membaca musim dan cuaca. Tak terkecuali petani di Kabupaten Purwakarta yang pada umumnya sudah mengenal baik musim tanam di daerahnya masing-masing. Gagal panen pun relatif tidak signifikan tiap tahunnya, karena bermodalkan mengamati dan menghafal musim tanam yang tepat.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Agus Rachlan Suherlan mengungkapkan bahwa tantangan dari realisasi penyerapan AUTP ialah mengubah pola pikir petani. Gagal panen yang cenderung tak signifikan, ditambah terbatasnya kepemilikan luasan lahan jadi pertimbangan untuk tak memanfaatkan asuransi pertanian.

“Petani itu kan ada satu kebudayaan bahwa bertani sudah dengan cara perhitungan, kebiasaan. Mereka memiliki anggapan bahwa bertani itu takdir, sejak awal menanam niatnya panen. Artinya memang susah mengubah mindset,” tutur dia, pada Senin, 20 Mei 2019.

Menurut Agus, persoalannya bukan keengganan untuk membayar premi sebesar 20 persen atau Rp 36.000 yang jadi tanggungan petani, tetapi keyakinan petani tidak akan gagal panen. 

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan AUTP  yang bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menawarkan ganti rugi sebesar Rp 6 juta per hektare, dengan masa pertanggungan untuk satu musim tanam (4 bulan) dimulai sejak tanam hingga panen. Premi yang dibayarkan sebesar Rp 180.000 per hektare, dimana Rp 144.000 ditanggung pemerintah dan sisanya oleh petani. Dengan tingkat kerusakan atau gagal panen di atas 75 persen per hektare.

PETANI memanen padi varietas unggul Mira 2 di Kampung Cibungur, Lebak, Banten, Selasa, 29 Januari 2019.*/ANTARA

“Bukan tidak minat, tapi dari luasan 17.592 hektare lahan baku sawah yang ditanam, kegagalan panen relatif tidak signifikan. Pada 2018 misalnya, klaim untuk asuransi relatif tidak ada. Walaupun kami juga sadar betul bahwa AUTP itu penting. Tapi mindset petani pun harus jadi pertimbangan, kami tetap menyampaikan program,” ujarnya.

Terbatasnya kepemilikan luasan lahan juga jadi faktor keenganan memanfaatkan AUTP. Agus menyatakan, rata-rata kepemilikan luasan lahan milik petani hanya 0,3-0,4 hektare atau 3.000-4.000 meter persegi.

Untuk menarik minat petani, pihaknya berkoordinasi dengan 770 kelompok tani (poktan) guna menginventarisasi petani dalam satu kelompok.

“Petani itu jarang sekali memiliki lahan yang relatif luas, yang punya lahan 3.000 atau 4.000 meter persegi digabung dalam satu kelompok. Petani-petani kecil itu jumlahnya ada 50-70 orang per kelompok, satu kelompok rata-rata luasan yang terkumpul sekitar 20-30 hektare. Dengan cara itu akhirnya ya (agar petani ikut program AUTP). Cara ini juga membantu petani untuk mendapatkan bantuan sarana prasarana pertanian yang lain,” ucapnya.

Dalam ketentuannya, petani diharuskan tergabung dalam kelompok petani yang melakukan usaha tanam padi. Sebab, program asuransi belum mengakomodasi perorangan secara langsung.

Agus mengatakan, mengubah mindset petani memang jadi tantangan bagi pihaknya. Meski begitu, sosialisasi dan edukasi tetap rutin dilakukan agar petani mendapatkan pemahaman yang jelas. Petani, kata dia, masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan AUTP.

“Sosialisasi sangat gencar kami lakukan, karena kegagalan itu sangat mungkin terjadi akibat dampak perubahan iklim, hama dan penyakit. Kami berkali-kali lakukan sosialisasi bersama kelompok tani, penyuluh, termasuk juga dari Jasindo. Bertani itu kan ikhtiar melakukan sesuatu, hasilnya tapi kita tidak tahu,” katanya.

Ilustrasi.*/DOK PR

SIAP berperan

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Bina Usaha dan Pembiayaan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Purwakarta mengatakan, ada peningkatan luas lahan sawah yang diasuransikan ketimbang tahun 2018 lalu.  Berdasarkan data yang diperoleh, target AUTP 2018 yang ditetapkan 1.600 hektare terealiasi 450 hektare, dan tidak ada klaim asuransi. Sedangkan target AUTP 2019 adalah 7.500 hektare dari 40.000 hektare rencana tanam.

“Untuk tahun ini ada peningkatan dari tahun lalu yang mendaftar. Sekarang saja yang sudah terdaftar AUTP 700 hektare, targetnya untuk Purwakarta itu sekitar 7.500 hektare dari 40.000 (hektare) rencana tanam tahun ini,” tuturnya.

Dia pun optimistis peserta asuransi akan terus meningkat, mengingat PT Jasindo sebagai pengelola asuransi sudah meluncurkan Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP). Adanya aplikasi SIAP ini, lanjut dia, mempermudah pendaftaran dan pendataan asuransi.

“Kami sudah memfasilitasi siapa administrator yang ditunjuk, karena dari Jasindo meminta adanya admin per kecamatan. Itu yang berperan sekali menerima pendaftaran petani, kami dari dinas hanya mengeluarkan SK definitif,” ujarnya.

Aplikasi SIAP, menurut dia, jadi solusi atas keluhan para dinas pertanian dan pihak lainnya mengenai pendaftarans asuransi hingga akurasi data. Selain mempermudah pendataan, aplikasi tersebut pun menyinkronkan data sehingga tak ada data yang valid.

“Sangat membantu sekali, apalagi soal akurasi data dari kabupaten dan provinsi. Sebelum memakai aplikasi SIAP ini, banyak data yang tidak sinkron dengan data yang ada di Jasindo. SIAP ini membantu soal akurasi data agar valid,” ucapnya.

PETANI menggarap sawah di lahan milik pengu­saha tekstil di Desa Cikasungka, Cikancung, Ka­bupaten Bandung, Rabu, 30 Januari 2019. Lahan per­tanian yang sangat subur di Jawa Barat terus menyusut. Salah satu penyebab terus berkurangnya sumber daya pertanian adalah berkembangnya sektor industri dan jasa.*/ADE MAMAD/PR

Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta Ade Kasmita pun menuturkan bahwa resiko gagal panen kerap dikesampingkan petani, karena sudah yakin dengan perhitungan bertani di musim tanam.

“Petani memiliki keyakinan bahwa memang setiap dia berusaha untuk menanam itu diharapkan bisa panen. Ketika menanam itu sudah siap dengan takdirnya,” tuturnya.

Kendati demikian, setidaknya sudah ada 101 hektare dari 650 hektare lahan pertanian tadah hujan yang diasuransikan.  Menurut dia, adanya peningkatan keikutsertaan petani dalam program AUTP karena petani sudah semakin paham akan manfaat AUTP. Resiko gagal panen akibat kekeringan, mengingat wilayah meraka merupakan pertanian tadah hujan jadi pertimbangan.

“Sawah 650 hektare itu semua betul-betul tadah hujan, kalau yang masuk asuransi 101 hektare. Petani akhirnya ada yang mendaftar, ya karena ada yang takut kekeringan. Sekarang mah petani sudah rada paham soal pentingnya AUTP, karena kan tiap penyuluhan dikasih informasi. Tapi memang belum pernah gagal panen dari dulu juga,” ujar dia.

Kepala Penelitian Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengungkapkan sosialisasi mengenai program AUTP haru lebih gencar karena petani masih terbilang asing dengan program ini. Dia pun menyarankan sebaiknya pemerintah mengalokasikan ulang dana yang ditujukan untuk subsidi pertanian ke dalam skema AUTP.

“Pemerintah dapat menerapkan ke program AUTP, karena asuransi ini bertujuan untuk mengonpensasi kehilangan petani akibat gagal panen yang disebabkan banjir, kekeringan, hama maupun penyakit tanaman,” katanya.

Menurut dia, subsidi yang berlebihan tanpa melihat kondisi pasar justru rawan disalahgunakan. Studi Bank Dunia menunjukkan hanya 21 persen petani penerima subsidi pupuk masuk dalam kategori petani kecil di Indonesia. Pada kenyataannya, subsidi ini lebih banyak dinikmati oleh petani yang memiliki lahan 0,72 sampai 2 hektare. Padahal sasaran utama dari subsidi pertanian adalah para petani miskin.***

Bagikan: