Pikiran Rakyat
USD Jual 14.670,00 Beli 14.370,00 | Umumnya cerah, 27.7 ° C

Isu Mutasi Membuat Resah Sejumlah Pejabat 

Tim Pikiran Rakyat

ILUSTRASI mutasi pejabat.*/DOK. KABAR BANTEN
ILUSTRASI mutasi pejabat.*/DOK. KABAR BANTEN

CILEGON, (PR).- Wali Kota Cilegon Edi Aryadi masih bungkam soal kapan mutasi pejabat eselon III di lingkungan Pemkot Cilegon akan dilaksanakan. Ia hanya memastikan jika pihaknya masih memproses rotasi dan promosi para pejabat tersebut.

Ditemui di ruang kerja, Edi mengaku hati-hati dalam menempatkan para pejabat. Karena ia ingin pihak yang terkena mutasi, mendapatkan jabatan yang sesuai dengan keahliannya. “Harus right man on the right job, jadi tidak bisa seenaknya memindahkan,” katanya, Jumat 17 Mei 2019.

Menurut Edi, tidak akan menggunakan hak prerogatifnya dalam menempatkan seseorang. Ia tetap memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak. “Misalnya, inspektorat mengatakan si A ini begini, sehingga tidak pas jika diberi jabatan anu, ya saya pertimbangkan. Begitu pula jika pihak kecamatan bilang di B ini kinerjanya kurang, itu pun jadi masukan saya,” ujarnya kepada wartawan Kabar Banten, Sigi Angki Nugraha.

Selain itu, ia pun masih menunggu perkembangan dari legalitas hukum penghapusan Badan Pelelangan Barang dan Jasa Pemerintahan (BPBJP) Kota Cilegon dari OPD. Meskipun sudah dipastikan jika mutasi tidak akan terpengaruh dari hal tersebut. “Perkembangan BPBJP juga saya pantau. Tapi kan bisa paralel, sambil menunggu perubahan perda kami lakukan mutasi,” tuturnya.

Edi telah mendengar keresahan-keresahan para pejabat setingkat esselon III, berkaitan dengan isu mutasi ini. Terkait hal tersebut, Edi mengimbau agar para ASN tetap bekerja dengan baik. “Saya juga dengar tuh, mereka resah. Padahal mah kenapa harus resah, kan tugas mereka harus siap bekerja di mana saja,” ungkapnya.

Pada bagian lain, Sekertaris Komisi I DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik mengatakan, mutasi di lingkungan Pemkot Cilegon cukup krusial untuk segera dilaksanakan. Mengingat kekosongan jabatan yang telah lama dibiarkan, telah berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. 

“Itu memang hal yang harus disegerakan. Sebab sekarang ini kan banyak plt, satu ASN mengisi dua hingga tiga jabatan. Jelas saja kualitas pelayanan publik jadi berkurang. Jadi jangan dilama-lama,” katanya.***
 

Bagikan: