Pikiran Rakyat
USD Jual 14.289,00 Beli 14.191,00 | Sebagian berawan, 23 ° C

Pemerintah Rancang Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota

Muhammad Ashari
MONAS/ANTARA
MONAS/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Terdapat empat sumber pembiayaan pemindahan ibu kota yang tengah dirancang oleh pemerintah. Keempat sumber uang itu yakni  APBN, BUMN, Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan swasta. Diestimasikan pemindahan ibu kota membutuhkan ongkos sampai Rp 466 triliun. 

Sumber-sumber pembiayaan itu nantinya akan mengongkosi beberapa komponen pembangunan yang harus dilakukan ketika memindahkan ibu kota. Berdasarkan data Bappenas, setidaknya dirancang 4 komponen yang digolongkan menjadi (1) fungsi utama, (2) fungsi pendukung, (3) fungsi penunjang, dan (4) pengadaan lahan. 

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, terkait komponen pertama, lebih kepada pembiayaan fisik ibu kota yang terkait dengan gedung legislatif, gedung yudikatif, gedung eksekutif, istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri. Pembangunan gedung-gedung itu diestimasikan memakan biaya Rp 32,7 triliun. 

"Pembiayaan dari APBN itu utamanya untuk gedung kantor pemerintah dan ruang terbuka hijau. Kemudian pembiayaan dari BUMN untuk infrastruktur penunjang, apakah itu bandara, pelabuhan," katanya, Kamis, 17 Mei 2019. 

Bila infrastruktur utama seperti kantor pemerintah itu diestimasikan memakan biaya Rp 32,7 triliun. Maka fungsi pendukung seperti rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan diestimasikan membutuhkan biaya Rp 265 triliun.

Adapun untuk fungsi penunjang (seperti sarana dan prasarana jalan, telekomunikasi, air, drainase, dan lain-lain) diestimasikan memakan biaya sampai Rp 156 triliun. Total dari estimasi biaya yang telah disebutkan itu adalah Rp 466 triliun. 

"Total Rp 466 triliun itu dengan asumsi bahwa penduduk yang akan meninggali kota itu berjumlah 1,5 juta jiwa," katanya. 

Bambang menekankan mengenai perencanaan jumlah penduduk ibu kota negara baru ini. Menurutnya, jumlah penduduk diestimasikan 1,5 juta jiwa karena dalam jangka panjangnya ibu kota negara baru tidak akan didesain sebagai kota besar. Bahkan, katanya, ibu kota negara baru tidak akan ditargetkan untuk menjadi kota terbesar di Indonesia.  

Berdasarkan data Bappenas, sumber pembiayaan paling banyak itu dilakukan melalui skema KPBU. Dari total estimasi ongkos pemindahan ibu kota negara sebesar Rp 466 triliun, sebanyak Rp 340 triliun di antaranya direncanakan ditutup dari skema KPBU. Adapun dana yang tersedia di APBN Rp 30,6 triliun. Sementara dana yang ada di swasta diestimasikan mencapai Rp 95 triliun.***

Bagikan: