Pikiran Rakyat
USD Jual 14.670,00 Beli 14.370,00 | Cerah, 27 ° C

Potensi Zakat di Indonesia Belum Dimaksimalkan

Muhammad Ashari
null
null

 

JAKARTA, (PR).- Potensi zakat masih belum dimaksimalkan. Dari potensi Rp 232 triliun, zakat yang masuk ke Baznas hanya Rp 8,1 triliun. 

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa potensi zakat yang besar di Indonesia harus bisa dimaksimalkan. Ia mengutip laporan yang disampaikan oleh Ketua BAZNAS, ada potensi Rp232 triliun. Namun yang baru bisa masuk ke BAZNAS  Rp 8,1 triliun.

“Artinya, masih ada sebuah potensi yang sangat besar,” ujar Jokowi dalam penyerahan zakat ke BAZNAS di Istana Negara, Kamis, 16 Mei 2019. 

Penyerahan zakat yang dilakukan di Istana Negara itu diikuti oleh sejumlah menteri, Jaksa Agung, para pejabat tinggi TNI/Polri dan pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta direksi BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan apresiasinya bahwa rata-rata dalam 5 tahun ini pertumbuhan penerimaan zakat yang melalui BAZNAS mencapai 26,64. “Ini juga sebuah pertumbuhan yang sangat besar dan kita harapkan ke depan ada sebuah lompatan-lompatan pertumbuhan pengumpulan dan pengelolaan zakat di negara kita,” ucapnya.

Zakat, kata Jokowi, sangat penting sekali untuk menggerakkan baik pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Bahkan Presiden menanyakan kepada Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin apakah sudah saatnya untuk dibuatkan Peraturan Presiden (Perpres) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan zakat ini.

“Kalau dianggap sudah perlu, ya sudah dorong ke meja saya. Tergantung Pak Menteri Agama,” kata  Jokowi. 

Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo mengatakan, efek turunan dari pendistribusian dan pendayagunaan pembayaran zakat sangat besar. Efek tersebut akan semakin besar sebanding dengan besarnya jumlah zakat yang didistribusikan dan didayagunakan. Oleh karena itu, katanya, menjadi sangat penting untuk memperbesar jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan.

"Terkait dengan itu, menurut informasi yang kami peroleh, bapak menteri agama telah menulis surat kepada bapak presiden tentang permohonan inisiatif penyusunan perpres tentang zakat aparatur negara," ujarnya.

Menurutnya, pengumpulan zakat di Indonesia selama 5 tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata tahunan 26,64 persen. Itu jauh di atas rata-rata tahunan pertumbuhan ekonomi nasional untuk periode yang sama, yaitu sedikit di atas 5 persen. "Itu berarti kesadaran umat Islam di Indonesia untuk menunaikan kewajiban zakatnya sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan telah meningkat dengan amat baik," katanya. 

Ia mengatakan, pada tahun 2018, pengumpulan zakat secara nasional mencapai Rp 8,1 triliun. Namun demikian jumlah tersebut hanyalah 3,5 persen saja dari perkiraan potensi zakat nasional thn 2018 yaitu sebesar 1,57 persen PDB atau sekitar Rp 232,9 triliun. "Itu berarti bahwa ruang tumbuh bagi zakat masih sangat luas," katanya. 
Ia menyebutkan, realisasi pengumpulan zakat  bisa didongkrak secara sangat signifikan bila pemerintah mengambil dua kebijakan.

Pertama, zakat dijadikan bersifat wajib bagi semua muslim muslimat yang memenuhi persyaratan syariah untuk menjadi muzaki. Dengan demikian, zakat tidak lagi bersifat opsional seperti yang diatur dalm UU no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

Kedua, insentif pajak yang selama ini berlaku, yaitu zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS atau bisa mengurai penghasilan pajak, diubah menjadi zakat yang bisa langsung mengurai kewajiban pajak penghasilan seperti yang berlaku di Malaysia. "Jika kedua kebijakan ini diambil maka kami yakin angka pengumpulan zakat nasional akan melonjak sangat signifikan," tuturnya.***

Bagikan: