Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya berawan, 18.7 ° C

Potensi Konflik Pemindahan Ibu Kota Harus Diantisipasi dari Sekarang

Muhammad Ashari
ILUSTRASI pemindahan ibu kota Jakarta.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI pemindahan ibu kota Jakarta.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

JAKARTA, (PR).- Potensi konflik antara penduduk lokal dengan pendatang yang diakibatkan oleh pemindahan ibu kota harus bisa diantisipasi dari sekarang. Jangan sampai pemindahan ibu kota menimbulkan jurang yang semakin senggang antara warga pendatang dengan warga asli.

Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Turro Wongkaren mengatakan, pemindahan ibu kota ke depannya bisa melibatkan masuknya warga dari berbagai suku. Tidak hanya penduduk asli saja, namun juga akan ada warga negara asing yang datang ke ibu kota negara baru.

Hal ini bila mengingat adanya lembaga-lembaga asing seperti kedutaan besar dan organisasi semacam Persatuan Bangsa-Bangsa. 

Turro secara khusus menyoroti perpindahan aparatur sipil negara dari Jakarta ke tempat ibu kota baru nantinya. Menurut dia, sebagian besar ASN yang bekerja di pemerintahan pusat saat ini berasal dari suku jawa.

Dengan asumsi perpindahan ibu kota di antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, akan ada interaksi dengan penduduk lokal yang turut dipengaruhi faktor-faktor sejarah dan kultural. 

"ASN, misalnya, dari sisi pendidikan banyak yang berasal dari pendidikan menengah ke atas. Sementara kedua provinsi itu rata-rata sekolah dasar sampai sekolah menengah atas," ujarnya dalam acara Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota di Bappenas, Kamis, 16 Mei 2019.

Ia menekankan supaya perpindahan ibu kota tidak berdampak negatif seperti halnya penduduk asli betawi yang saat ini semakin terpinggirkan di Jakarta. "Kita tidak mau ulangi betawi yang terpinggirkan dari Jakarta. Masyarakat lokal sejak semula perlu dilibatkan," ujarnya. 

Ia menuturkan dari segi etnisitas, akan terdapat perbedaan antar pendatang dengan warga asli di Kalteng atau Kaltim. Di Kaltim, katanya, yang terbanyak adalah suku Dayak dengan berbagai kelompoknya. Diikuti kemudian oleh suku Banjar sebagai etnis terbesar. 

Berbeda dengan Kalteng, di Kaltim etnis Jawa saat ini tergolong paling banyak. Diikuti kemudian oleh suku Banjar dan terakhir suku Bugis sebagai suku perantau di Kaltim.

"Jadi, kita dihadapkan oleh heterogenitas. Dalam rangka pemindahan ibu kota ini, kita harus mencari daerah yang cocok dan bisa meredam konflik yang terjadi," ujarnya. 

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya telah memperhatikan perbedaan-perbedaan dari sisi etnis dan budaya tersebut. Menurut dia, perpindahan ibu kota ke lokasi baru akan menjadi kesempatan untuk upaya-upaya melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Ia mencontohkan pengusaha yang diharapkan muncul dari tempat kepindahan ibu kota. 

"Jadi tidak semua harus mendatangkan pengusaha dari Jakarta. Sebagian akan ada masyarakat lokal," tuutrnya.  

Ia menambahkan pemerintah juga telah belajar dari kepindahan ibu kota dari negara-negara lain. Ia mengaku akan mengambil bentuk terbaik dari contoh-contoh yang ada mengenai pemindahan ibu kota. 

"Kalau kita belajar dari Brasil, di sana (pemindahan ibu kota) ada masalah kesenjangan. Lokasi utamanya didominasi oleh penduduk berlatar belakang menengah ke atas sedangkan yang menengah ke bawah lebih banyak tinggal di pinggirannya. Ini yang ingin kami hindari. Kita buat kota itu seinklusif mungkin, bukan hanya untuk birokrat yang pindah saja," ujarnya.***

Bagikan: