Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Langit umumnya cerah, 15.5 ° C

Pemilu 2019, Pemerintah Daerah Diminta Siagakan Keamanan Jelang 22 Mei 2019

Muhammad Ashari
MENKO Polhukam Wiranto (kanan) didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo.*/ANTARA
MENKO Polhukam Wiranto (kanan) didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Pemerintah Daerah harus fokus pada pembangunan dan layanan Publik pasca Pemilu 2019. Jajaran pemerintah daerah juga perlu medeteksi sedini mungkin potensi konflik yang ada di daerahnya masing-masing terkait dengan pemilu 2019.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Ballroom Hotel Paragon, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

“Saya minta setelah Pemilu ini, Pemda harus fokus pada pembangunan dan layanan publik. Kita kembali melayani masyarakat sebagai mana mestinya dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan,” kata Tjahjo.

Ia mengingatkan, peran kepala daerah yang harus terus diefektifkan untuk mendeteksi dini adanya potensi konflik yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Deteksi dini perlu melibatkan para Camat yang membawahi Kelurahan dan Desa serta melibatkan Koramil, Kapolsek, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
 
Menurut dia, suhu politik yang meningkat, kemudian meningkatnya polarisasi kekuatan politik antar pendukung paslon, serta sentimen identitas politik kesukuan dan kelompok separatis, harus diimbangi dengan koordinasi yang cukup baik di tingkat pusat dan daerah untuk mengantisipasi dampak terburuknya. 

“Koordinasi Pemda, Kesbangpol, Linmas dan semua pihak baik di Pusat dan di Daerah harus dilakukan dengan sangat baik. Koordinasi yang baik akan menghasilkan deteksi dini yang bagus,” kata Tjahjo.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, banyaknya berita di media sosial maupun media massa yang beragam dapat menimbulkan kesimpangsiuran di masyarakat dan dapat menimbulkan konflik sosial. Oleh karenanya, dibutuhkan sinergi tim penanganan terpadu untuk mencegah dan meminimalisasi adanya konflik sosial.

“Berita di media sosial dan media massa banyak, saking banyaknya bisa buat simpangsiur dan salah paham yang bisa menimbulkan konflik di antara  kita atau konflik sosial. Kalau konflik sosial tidak bisa diredam maka akan bepengaruh pada konflik nasional. Sial-sialnya kita bisa pecah sebagai bangsa. Oleh karena itu sinergi tim terpadu antara pusat dan daerah sangat penting dilakukan,” ujar Wiranto.

Ia menambahkan, sebagai penyelenggara Pemilu terumit dan terbesar di seluruh Dunia, Indonesia telah mampu membuktikan pelaksanaan pesta demokrasi yang sukses di dunia Internasional. Meski demikian, sinergi dan memelihara kondusifitas tetap harus dilakukan. Pasalnya, masih adanya indikasi konflik sosial pada penetapan hasil Pemilu oleh KPU pada 22 Mei 2019.

"Pekerjaan belum selesai karena sebelum 22 Mei 2019 sudah ada indikasi dan ancaman yang tersebar di media sosial dan membangun opini publik,” katanya.

Oleh karena itu Wiranto meminta sinergi seluruh pihak untuk menyelesaikan konflik sesuai jalur dan di daerah masing-masing tanpa adanya pengerahan massa ke Jakarta. Hal itu dimaksudkan semata-mata untuk menjaga bangsa Indonesia dari perpacahan dan konflik dengan eskalasi tinggi.

“Disini perlu ada sinergi semua pihak. Tolong Forkopimda, Pangdam, Kapolda, jangan biarkan masyakat keluar daerah menuju Jakarta. Selesaikan di daerah masing-masing, jangan menumpuk di Ibu Kota,” ujar Wiranto.***

Bagikan: