Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Umumnya berawan, 15.9 ° C

Rekonsiliasi Pasca-Pilpres Harus Jadi Keniscayaan

Muhammad Irfan
WARGA melintas di depan mural bergambar Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 20 April 2019 lalu. Mural tersebut untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan usai Pilpres 2019.*/ANTARA
WARGA melintas di depan mural bergambar Capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 20 April 2019 lalu. Mural tersebut untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan usai Pilpres 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Dinamika yang cukup sengit selama proses Pemilihan Presiden sejak sebelum hingga setelahnya menjadi perhatian banyak pihak. Rekonsiliasi pasca-pesta demokrasi lima tahunan ini pun mesti digagas sedini mungkin agar tak merembet pada polarisasi yang lebih luas lagi. Sejauh mana kemungkinan dan bagaimana arahnya?

Dalam sebuah diskusi bertajuk "Rekonsiliasi Pasca-Pilpres" yang digelar di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2019, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto menyebut rekonsiliasi sejatinya adalah budaya dan karakter politik bangsa Indonesia. Tanpa rekonsiliasi, Indonesia yang dibangun atas keragaman budaya, suku bangsa, dan agama ini tentu tak akan terwujud. Oleh karena itu, proses menuju ke arah sana harus dirintis sesegera mungkin.

"Pasca terjadi polarisasi harapan terbesarnya tinggal akal sehat, akal rasional yang dimunculkan, tanpa itu semua kita tak akan menemukan perdamaian," kata pria yang akrab disapa Cak Nanto ini.

Dia tak memungkiri kalau jurang pemisah yang besar antara para pendukung Capres selama Pilpres 2019 memang terlanjur lebar. Namun jika dilihat sejarahnya, hal ini terjadi imbas dari problem ambang batas presiden dan dominasi partai politik lewat UU yang hanya memunculkan dua kandidat Capres-Cawapres saja sehingga fanatisme pendukung pada sosok idolanya cukup tinggi.

"Dalam situasi politik 2019 yang harus dikritisi adalah munculnya polarisasi karena memang hanya dua kandidat," ucap dia.

Rekonsiliasi pun harus dibangun lewat kesadaran bersama bukan dengan cara bagi-bagi kursi. Para kontestan juga hendaknya mempercayai lembaga penyelenggara yang ada.

Jika memang ada narasi kecurangan, hendaknya dilaporkan. "Selain itu harus ada embrio publik ketika tokoh masyarakat jadi penjelas pernyataan publik ketimbang nanya ke google yang hasilnya seringkali samar," ucap dia.

Sementara itu, Sosiolog Universitas Indonesia Prof. Thamrin Amal Tamagola memperkirakan kalau tensi politik yang panas akan terjadi sampai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober 2019 nanti. Peningkatan tensi juga akan dirasakan jelang pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu pada 22 Mei 2019. Meski demikian, dia optimistis letupan yang terjadi tak akan besar.

"Mungkin akan ada gerakan di jalan oleh sekumpulan orang, tapi walaupn ada letupan tidak sedahsyat aksi-aksi sebelumnya yang membakar emosi keagamaan. Saya kira setelah 17 April emosi keagamaan sudah surut, dan menyisakan loyalitas pada pemimpin politik tertentu," kata Thamrin.

Dia pun meminta semua pihak tenang dan tidak terprovokasi oleh ucapan politis yang berhamburan di ruang publik. Karena pada dasarnya konflik yang terjadi nanti adalah konflik elite yang menyeret tokoh masyarakat tertentu lalu menyeret pula rakyat ke dalam kubangan kekisruhan ini.***

Bagikan: