Pikiran Rakyat
USD Jual 14.605,00 Beli 14.305,00 | Sebagian berawan, 20.5 ° C

Kebijakan Pusat Mengambang, PNS Belum Dapat Kejelasan THR

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI pencairan THR.*/DOK. KABAR BANTEN
ILUSTRASI pencairan THR.*/DOK. KABAR BANTEN

CILEGON, (PR).- Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) hingga saat ini masih simpang siur. Namun Pemkot Cilegon siap mengusahakan THR dicairkan H-7 Lebaran Idulfitri, atau Rabu 29 Mei 2019.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, simpang siur pencairan THR muncul dari PP Nomor 36 Tahun 2019 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Pada Pasal 10 ayat (2) PP tersebut, berbunyi teknis pemberian tunjangan ke 13 dan THR bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

Adanya keharusan pemda membuat perda terlebih dahulu sebelum melakukan pencairan THR, membuat pemda kebakaran jenggot. Lantaran hingga saat ini, pemda belum menyusun usulan raperda, untuk menjadi landasan hukum pencairan THR.

Hal ini pun cepat-cepat direspons Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melayangkan surat permohonan revisi PP No 36 Tahun 2019, khususnya Pasal 10 ayat (2).

Terkait hal ini, Wali Kota Cilegon Edi Ariadi optimis jika THR akan cair sebelum lebaran. Bahkan katanya, siap memperjuangkan pencairan maksimal H-7. “Pokoknya H-7 cair, saya usahakan,” katanya, saat ditemui di Pemkot Cilegon.

Edi mengatakan jika simpang siur cair tidaknya THR sebelum lebaran, lantaran kebijakan pusat yang masih mengambang. Namun, Kemendagri telah berjuang untuk melakukan perbaikan. “Sudah upaya perbaikan dari Kemendagri. Tadinya saya juga kaget, kok pusat minta daerah bikin perda dulu. Bukannya THR 2019 itu sudah masuk di dalam Perda APBD 2019. Tapi kata Pak Maman (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Maman Mauludin), pasti bisa cair sebelum lebaran,” ujarnya kepada wartawan Kabar Banten, Sigit Angki Nugraha.

Sekda Cilegon Sari Suryati menuturkan, tengah menunggu kabar selanjutnya dari pemerintah pusat. Menurut Sari, baik Kemenkeu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB), serta Kemendagri, tengah merapatkan hal tersebut. “Sebelumnya kan Kemenkeu menyatakan THR harus cair 24 Mei. Tapi wacananya harus diperdakan dulu, inilah yang sedang dibahas. Kami juga sedang menunggu perkembanganya. Saya harap ASN sabar dulu,” tuturnya.

Ia membenarkan jika pencairan THR tidak mungkin dilakukan sebelum lebaran, jika membutuhkan Perda sebagai landasan hukum. “Sekarang sudah tanggal berapa, sementara kami belum membuat usulan. Membuat Perda kan tidak cukup dua minggu,” ungkapnya.

Persoalan THR tahun ini, menurut Sari, berbeda dengan 2018. Dimana tahun lalu, Kemenkeu mengeluarkan PP terkait pencairan THR, tanpa petunjuk harus ada perda. “Kalau tahun lalu kan petunjuknya tunjangan 13 agar segera dikeluarkan. Bagi pemda yang sudah menyediakan anggaran silakan keluarkan, tapi yang belum segera komunikasikan dari kegiatan lain. Kalau sekarang berbeda, dan pemda tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.***

Bagikan: