Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Sebagian berawan, 18.2 ° C

Moeldoko: Meninggalnya Petugas KPPS Jangan Dibawa ke Ranah Politis

Muhammad Ashari
SEORANG wanita meletakkan bunga saat aksi dukacita untuk pahlawan demokrasi di Jakarta, Minggu, 28 April 2019. Aksi tersebut dilakukan untuk mengenang 225 orang pejuang demokrasi yang terdiri dari petugas KPPS/KPU serta anggota Polri yang gugur saat mengawal proses Pemilu 2019.*/ANTARA
SEORANG wanita meletakkan bunga saat aksi dukacita untuk pahlawan demokrasi di Jakarta, Minggu, 28 April 2019. Aksi tersebut dilakukan untuk mengenang 225 orang pejuang demokrasi yang terdiri dari petugas KPPS/KPU serta anggota Polri yang gugur saat mengawal proses Pemilu 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Persoalan anggota KPPS yang berjatuhan menjadi korban hendaknya tidak dibawa ke ranah politis. Perhatian perlu diarahkan kepada upaya perbaikan sistem kepemiluan yang lebih baik ke depannya, alih-alih menyeretnya ke ranah politis.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyampaikan hal tersebut seusai rapat bersama Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengenai anggota KPPS yang menjadi korban dalam perhelatan pemilu lalu, Selasa, 14 Mei 2019. Moeldoko menyampaikan, isu tidak benar yang beredar saat ini menyebutkan seolah-olah anggota KPPS menjadi korban karena ada upaya meracuninya. 

Menurut dia, situasi saat ini memang sangat kental dengan suasana politik. Meskipun bila dalam konteks anggota KPPS, persoalannya tidak berada dalam politik, namun lebih kepada proses pelaksanaan sebuah tugas. 

"Jadi, tolong, tidak dibawa-dibawa ke ranah politik. Kasihan, keluarga korban sudah mengikhlaskan, keluarganya bekerja secara sukarela. Jangan lagi timbulkan beban yang besar lagi kepada pihak keluarga yang katanya diracunlah," ujarnya.

Selain itu, Moeldoko mengatakan, dalam rapat bersama Menkes dan Mendagri, sistem pemilu perlu diperbaiki secara berkelanjutan.  Ia juga mengaku telah memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum supaya ke depannya persoalan medis anggota KPPS lebih dikedepankan. "Agar tidak lagi banyak beban," katanya.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, telah meminta ke seluruh dinas kesehatan untuk melakukan audit medik, yakni mendata kematian yang terjadi di rumah sakit. Menurut dia, data anggota KPPS yang meninggal ada 485 orang dan yang sakit 10.997 orang. Adapun berdasarkan audit medik, kematian yang terjadi di RS sebesar 39%.

"Kami telah meminta (kepala dinas kesehatan di daerah) untuk mencatatkan pendataan sampai penyebab kematian dan kesakitan," ujarnya.

Untuk data korban yang sakit, sejauh ini katanya baru terkumpul dari 25 provinsi. Berdasarkan data itu, anggota KPPS yang terbanyak sakit berasal dari Jakarta dan Banten.

Adapun untuk data kematian, paling banyak berasal dari Jawa Barat, diikuti oleh Jawa Timur, lalu Jawa Tengah. Sementara Maluku Utara sama sekali tidak ada korban jiwa. 

Berdasarkan kelompok umur, 54 persen korban berusia di atas 50 tahun. Bahkan ada yang berumur 70 tahun. "Jadi, artinya memang yang meninggal kebanyakan yang berusia tua," katanya. 

Penyebab kematian paling besar disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, seperti penyakit jantung dan stroke. Persentasenya mencapai 51 persen. "Kalau ditambah dengan hipertensi, jadi 53 persen. Jadi, hipertensi ini yang emergency juga karena bisa menyebabkan kematian. Kami masukkan ke dalam kardiovaskuler," ujarnya. 

Nila menambahkan, sebagai bentuk tindak lanjut, pihaknya akan melakukan otopsi verbal. Otopsi ini bukan berarti otopsi secara forensik, namun lebih kepada upaya mencari tahu penyebab kematian dengan bertanya kepada keluarga korban atau orang-orang di sekitarnya. Tim ini dibangun dengan kerjasama antara anggota Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bersama Asosiasi Ilmu Pendidikan Kedokteran. 

"Jadi, ini betul-betul bisa mengikuti suatu metodologi ilmiah. Kita bisa melihat apa yang menjadi penyebab meninggalnya dia itu. Apakah betul adanya penyakit dengan tidak adanya penyakit," ujarnya. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, terkait dengan desakan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu, mengatakan, sepakat bahwa setelah pileg dan pilpres serentak selesai, setiap pemangku kepentingan terkait akan duduk satu meja. Hal yang disoroti adalah ketentuan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait pemilu serentak. 

"Apakah keserentakan itu diartikan bahwa pileg, pilpres dan nanti pilkada, itu pada hari yang sama. Atau, pilkada-pilpres satu putaran, kemudian pilkada satu putaran lagi sendiri. Nanti akan dibahas detail karena menyangkut perubahan undang-undang. Tapi, saya kira, evaluasi itu akan secara menyeluruh," ujarnya.***

Bagikan: