Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya berawan, 18.7 ° C

Revisi Regulasi Ibu Kota Harus Dilakukan

Muhammad Ashari
MONAS/ANTARA
MONAS/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Aspek regulasi turut memiliki peranan penting untuk bisa memuluskan pemindahan ibu kota. Revisi terhadap UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia setidaknya harus dilakukan. 

Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, terkait dengan adanya UU No 29, maka sudah saatnya perlu dipersiapkan revisi atas regulasi untuk menopang pemindahan ibu kota tersebut.

"Dalam Pasal 3 Undang-undang dimaksud disebutkan Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah yang harus dipersiapkan regulasinya," kata Akmal, Sabtu, 11 Mei 2019. 

Ia menambahkan, aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah juga harus dipastikan tetap berjalan dengan efektif. Dengan demikian, bisa diharapkan dengan biaya yang besar untuk pemindahan ibu kota tidak memengaruhi dana perimbangan yang diterima daerah.

Menurut dia, bila melihat realitas yang ada di Jakarta, hampir 57 persen penduduk berada di pulau Jawa, Sumatera 21 persen, Kalimantan 6 persen. Hal itu menunjukkan disparitas kependudukan cukup tinggi.

"Bahkan studi tahun 2015 menyebutkan sebanyak  3 juta lebih pendatang menjadi penduduk tetap di Jakarta, belum lagi berdampak pada jumlah kendaraan yang bertumbuh” kata Akmal.

Ia mengatakan, berbagai keuntungan akan didapatkan jika pemindahan ibu kota berhasil dilakukan. Di antaranya persebaran jumlah penduduk, pemerataan pembangunan dan lain sebagainya.***

Bagikan: