Pikiran Rakyat
USD Jual 14.540,00 Beli 14.240,00 | Umumnya berawan, 25.5 ° C

Muhammad Ali Jadi Dirut PLN, Pelayanan Listrik Harus Tetap Optimal

Tim Pikiran Rakyat
PETUGAS melakukan pemeliharaan jaringan listrik di Gardu Induk Gandul, Depok, Jawa Barat, Jumat, 12 April 2019.*/ANTARAFOTO
PETUGAS melakukan pemeliharaan jaringan listrik di Gardu Induk Gandul, Depok, Jawa Barat, Jumat, 12 April 2019.*/ANTARAFOTO

JAKARTA, (PR).- Dewan Komisaris Perusahaan Listrik Negara (PLN) menunjuk Direktur Human Capital Management PLN, Muhamad Ali, sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama perusahaan tersebut. Penunjukan tersebut dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir menjadi tersangka suap PLTU Riau 1.

‎"Sebagai upaya untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga dengan baik, Dewan Koisaris PLN melakukan penonaktifan sementara Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Ini sesuai dengan kewenangan Menteri BUMN selaku pemegang saham,"ujar Senior Vice President Hukum Korporat PLN, Dedeng Hidayat, dalam siaran pers, Kamis, 25 April 2019.

Ia pun mengatakan bahwa keputusan ini merupakan bentuk dukungan untuk penyelesaian hukum yang dialami pimpinan PLN. Mereka pun tetap mempertimbangkan azas praduga tak bersalah.

WAKIL Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 April 2019. KPK menetapkan Dirut PLN Sofyan Basir sebagai tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan PLTU Riau-1 yang sebelumnya telah menyeret tersangka mantan Mensos Idrus Marham dan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.*/ANTARA FOTO

Layanan penyediaan listrik harus tetap optimal

Dedeng mengatakan, jajaran manajemen memastikan bahwa kegiatan penyediaan energi listrik tetap berjalan. Pelayanan listrik kepada mayarakat menjadi prioritas utama PLN. "Kami akan memastikan bahwa operasional dan kinerja perusahaan tetap akan berjalan sebagaimana mestinya,"ujarnya.

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro, mengungkapkan, Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang dihadapi oleh Dirut PT PLN. Pihaknya terus meminta agar semua kegiatan BUMN terus berpedoman pada tata kelola Perusahaan yang baik.

"Kami terus mendukung upaya-upaya pemberian informasi yg benar dan berimbang sebagai wujud oganisasi yang menghormati hukum," ujar dia.

Selanjutnya, Kementerian BUMN meminta manajemen PLN untuk tetap melaksanakan dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik. Hal itu terutama terus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

KPK telah menetapkan Sofyan Basyir sebagai tersangka dalam kasus korupsi Proyek PLTU Riau-1. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menjadikan Sofyan sebagai tersangka. Sofyan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau pasal 56 ayat 2 KUHP junvto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dengan dugaan membantu Eni untuk mendapatkan suap dari Kuntjo.

"Keterlibatan SBF berupa dugaan membantu EMS (Eni Maulani Saragih) mantan anggota VII dan kawan-kawannya untuk menerima hadiah dari pengusaha JBK (Johanes Budisutrisno Kontjo)," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Selasa, 23 April 2019.

Kasus PLTU Riau-1 bermula pada 13 Juli 2018 saat operasi tangkap tangan dengan tersangka Eni Maulani Saragih dan Kontjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Limited (BNR). Dalam perkara itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah menjatuhkan hukuman terhadap mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham. Mantan Menteri Sosial itu divonis tiga tahun penjara dengan denda Rp. 150 juta subsider dua bulan kurungan karena terbukti menerima suap dalam kasus proyek PLTU Riau -1.***

Bagikan: