Pikiran Rakyat
USD Jual 14.289,00 Beli 14.191,00 | Langit umumnya cerah, 23 ° C

Mahal dan Meminta Tumbal, Pesta Demokrasi 2019 Sudah Semestinya Dievaluasi

Muhammad Irfan
ILUSTRASI pemilu.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI pemilu.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

GELARAN Pemilihan Umum Serentak 2019 boleh jadi merupakan proses demokrasi yang paling mahal yang harus dibayar republik ini. Tidak hanya anggarannya yang besar -mencapai Rp 25 triliun, lebih besar 31 persen daripada Pemilu sebelumnya-, Pemilu kali ini juga mengharuskan Indonesia kehilangan banyak putra terbaiknya. Laporan terakhir menyebut setidaknya 91 Petugas KPPS meninggal dalam tugas. Ya, Pemilu serentak memang berat, tapi tak berarti harus sampai wafat.

Hampir semua pihak sejatinya paham akan hal ini. Beban kerja yang berat dengan usia anggota KPPS yang tidak seluruhnya muda memang sangat mungkin meningkatkan potensi kematian. Pesta demokrasi ke depan pun sudah semestinya dievaluasi kembali.

Deputi Direktur Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati menyadari kalau Pemilu serentak lima surat suara memang menyimpan kompleksitas dan membutuhkan tenaga ekstra dalam menjalankannya. Dalam proses penghitungan suara di TPS saja, anggota KPPS memerlukan waktu sampai lewat tengah malam untuk menyelesaikan penghitungan lima surat suara. Belum lagi beban untuk melakukan pengadministrasian hasil Pemilu dalam berbagai jenis formulir yang banyak jumlahnya untuk lima jenis Pemilu yang diselenggarakan.

"Baik KPU, Bawaslu, dan kelembagaan pemerintah terkait harus ikut mengambil tanggung jawab dan mengevaluasi keadaan ini secara serius dan menyeluruh. Harus ada kompensasi yang sepadan bagi keluarga yang ditinggalkan maupun bagi mereka yang sakit atau mengalami kecelakaan kerja saat bertugas melaksanakan pemilu. Negara harus hadir mengapresiasi kerja keras dan bakti mereka sebagai bagian dari penyelenggara pemilu serentak satu hari terbesar di dunia," ucap Khoirunnisa di Jakarta, Selasa 23 April 2019.

Agar tak terulang, penyelenggara mestinya sejak awal mengoptimalkan rekrutmen petugas dan bimbingan teknis. Ketentuan syarat usia minimal 17 tahun bagi petugas yang sudah diperbaiki UU No.7/2017 penting diupayakan sebagai bagian penguatan partisipasi Pemilu di aspek tenaga penyelenggara. Selain itu, penerapan teknologi rekapitulasi suara secara elektronik pun harus dipertimbangkan secara serius.

"Ini perlu untuk mengurangi beban pengadministrasian pemilu yang melelahkan di TPS. Juga untuk memotong rantai birokrasi rekapitulasi penghitungan suara yang terlalu panjang serta makan waktu lama. Pilihan atas teknologi harus dilakukan secara matang, inklusif, dengan waktu yang cukup untuk melaksanakan uji coba berulang dan memadai, serta melakukan audit teknologi secara akuntabel," ucap dia.

Khoirunnisa tak memungkiri bahwa respons atas kejadian ini amatlah beragam. Salah satu opsi yang muncul di antaranya memisahkan pemilu serentak untuk kembali ke desain pemilu terpisah seperti 2014, 2009, dan 2004. Namun, Perludem menilai opsi ini bukan pilihan bijak karena desain tiga pemilu ini pun pada dasarnya cenderung sulit dikelola. 

"Karena beban berat dari jabatan politik yang dipilih serta kompleksitasnya juga jadi sebab meninggalnya petugas pada Pemilu-Pemilu legislatif sebelumnya, meski tak sebanyak Pemilu 2019," ucap dia.

Pemilu lokal dan nasional

Dalam tataran mayor, sifat Pemilu Indonesia sangat sulit dikelola karena menyatukan pemilu DPR dan DPRD Provinsi juga DPRD Kabupaten/Kota pada waktu yang bersamaan. Selain itu, manajemen teknis kepemiluan seperti surat suara yang besar dan banyak, serta distribusinya di lapangan yang kerap mengalami kendala keterlambatan atau kekurangan jumlah. Kecenderungan inilah yang membuat Perludem bersama dengan koalisi masyarakat sipil serta beberapa lembaga pernah mengusulkan untuk menyerentakkan Pemilu menjadi dua bagian pada 2012. 

"Pertama, pemilu serentak nasional, yang menyelenggarakan Pemilu presiden-wakil presiden, DPR, dan DPD. Kedua, pemilu serentak lokal, yang menyelenggarakan Pilkada dan DPRD. Selain mampu mengurangi beban kerja penyelenggara Pemilu, kehadiran Pemilu serentak dengan desain nasional dan lokal sebagai cara memperbaiki sistem pemerintahan presidensial Indonesia," ujar Khoirunnisa.

Dari pengalaman sejumlah negara Amerika Selatan dan teori ilmu politik, Pemilu serentak (concurrent election) bisa memperbaiki negara presidensial multipartai seperti Indonesia. Tanpa harus mengamandemen konstitusi dan banyak undang-undang politik, Pemilu serentak bisa menghasilkan partai politik/koalisi mayoritas dan sistem kepartaian multipartai moderat di parlemen.

"Putusan MK saat itu adalah menerima Pemilu serentak. Sayangnya, Pemilu serentak didesain oleh pembentuk UU dengan lima jenis Pemilu sekaligus. Dalam pandangan Perludem, Pemilu lima surat suara ini lebih tepat dipandang sebagai pemilu borongan, ketimbang pemilu serentak. Memborong lima pemilu sekaligus dalam satu waktu yang sama," ucap dia.

Dari evaluasi Pemilu serentak 2019 Perludem pun merekomendasikan untuk kembali mewujudkan desain Pemilu serentak nasional dan lokal. Pemilu serentak nasional mencakup pada pemilu presiden-wakil, DPR, dan DPD, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilu serentak lokal seperti pilkada dan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 30 bulan setelah Pemilu nasional.

"Mengubah besaran daerah pemilihan untuk pemilihan legislatif menjadi lebih kecil pun bisa dilakukan, agar pengorganisasian partai politik lebih terkonsolidasi serta meringankan beban petugas penyelenggara Pemilu dan pemilih," ucap dia.

Fatigue kill

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga menyebut gugurnya puluhan petugas KPPS dalam istilah Ketenagakerjaan disebut "Fatigue Kill" atau meninggal akibat kelelahan bekerja. Menurut  National Safety Council (NSC) Amerika Serikat, Kelelahan Akibat Kerja (fatigue) dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan kecelakaan kerja. 

"Menurut penelitian, pekerja yang mengalami fatigue mengalami berbagai gangguan emosi dan masalah kesehatan serius," kata Andy.

Untuk menghindari lagi kejadian serupa, Labor Institut Indonesia menilai seharusnya sejak awal KPU mendaftarkan para KPPS tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Dan jika sampai meninggal dunia akibat kerja dapat memperoleh santunan kecelakaan kerja dan santunan kematian. 

"Kejadian sakitnya dan meninggalnya para petugas KPPS tersebut dapat menjadi koreksi bagi KPU untuk melindungi Jaminan Sosial Para Penyelenggara dan Pengawas untuk Pemilu yang akan datang," ucap dia.

Sementara itu, KPU juga sudah membahas mengenai besaran jumlah santunan yang akan diberikan KPU untuk keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia dan yang terluka atau sakit. Tak ingin musibah serupa terulang, KPU pun telah memiliki catatan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilu 2024.

"Ada yang mewacanakan ada Pemilu lokal, yang nanti sekali itu adalah pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pilkada. Misalnya begitu. Kemudian untuk Pemilu nasional DPD, DPR RI, dan presiden," kata Komisioner KPU Ilham Saputra.

Seluruh evaluasi dan wacana pemisahan Pileg itu menurut Ilham akan dikaji bersama DPR RI. "Nah, ini kan sedang dikaji bagaimana, nanti DPR juga akan berpikir juga bagaimana kemudian undang-undang ini mengatur sedemikian rupa format pemilu yang ideal untuk pemilu berikutnya. Karena, sekali lagi, juga harus ada UU yang jauh-jauh hari sudah ada mengatur Pemilu 2024," uap dia.***

Bagikan: