Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya cerah, 24 ° C

Walhi Tolak TPST Piyungan Jadi PLTSa

Wilujeng Kharisma
SUASANA TPST Piyungan, Kab. Bantul, DIY belum lama ini.  Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)  DIY masih menolak terkait penerapan teknologi pengolahan sampah yang akan diterapkan di TPST Piyungan.*/WILUJENG KHARISMA/PR
SUASANA TPST Piyungan, Kab. Bantul, DIY belum lama ini. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIY masih menolak terkait penerapan teknologi pengolahan sampah yang akan diterapkan di TPST Piyungan.*/WILUJENG KHARISMA/PR

YOGYAKARTA, (PR).- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIY masih menolak terkait penerapan teknologi pengolahan sampah yang akan diterapkan di TPST Piyungan.  "Kami masih akan melihat teknologi apa yang akan diterapkan di sana.  Kalau PLTSa kami menolak," ujar Direktur Eksekutif Walhi DIY, Halik Sandera, Selasa, 16 April 2019.

Pihaknya pun masih akan mencermati teknologi yang akan diterapkan. Agar jangan sampai teknologi yang akan diterapkan merusak dan bertentangan dengan lingkungan.

Langkah taktis yang bisa dilakukan untuk pengangkutan sampah di TPST Piyungan adalah angkutan yang standar. Di antaranya truk yang tertutup dan bukan hanya ditutup terpal.

Desakan lain untuk pemerintah pusat adalah menyelesaikan mandat UU pengelolaan sampah. Khususnya kebijakan yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap kemasan dari produk yang dihasilkan.

Halik mengatakan, dampak lainnya akibat open dumping adalah semakin banyak titik tumpukan sampah yang tidak terangkut atau bahkan potensi munculnya TPA illegal.

Selain itu juga sungai menjadi tempat pembuangan sampah. Untuk jalan tembus, kata Halik bukan menjadi sesuatu yang mendesak. Namun, langkah untuk standarisasi angkutan sampah dan juga metode pengolahan sampah yang harus segera diperbaiki oleh pemerintahan

Walhi lebih merekomendasikan penerapan sistem sanitary landfill daripada open dumping yang membuat radius baunya semakin meluas.

“Yang mendesak dilakukan Pemda adalah mengurangi bau yang dikeluhkan warga. Yang paling mendesak adalah kendaraan yang tertutup dan sampah serta air lindi tidak berceceran,” ujarnya.

Desakan lain untuk pemerintah pusat adalah menyelesaikan mandat UU pengelolaan sampah. Khususnya kebijakan yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap kemasan dari produk yang dihasilkan.

Halik menuturkan, dampak lainnya akibat open dumping adalah semakin banyak titik tumpukan sampah yang tidak terangkut atau bahkan potensi munculnya TPA illegal. Selain itu juga sungai menjadi tempat pembuangan sampah.

Sementara itu, TPST Piyungan di Kabupaten Bantul yang sempat ditutup sudah kembali dibuka sebagai tempat pembuangan sampah. Namun demikian bukan berarti polemik telah berakhir. Warga setempat meminta sejumlah tuntutan segera dipenuhi.

"Ada lima poin yang diminta oleh warga. Namun baru satu poin yang dipenuhi, maka mohon empat poin lain segera ditindaklanjuti atau realisasikan," kata ketua pemulung Mardiko yang menjadi juru bicara warga sekitar TPST Piyungan, Maryono.

Satu poin permintaan warga yang sudah terealisasi adalah pembangunan akses menuju dua dermaga. Menurut Maryono pembangunan akses dermaga tersebut berdampak cukup signifikan karena truk pengangkut sampah dapat melakukan pembongkaran dengan lancar.***

Bagikan: