Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Umumnya cerah, 24 ° C

Kodam Jaya: Penempatan Personel TNI di Monas Tak Terkait Aksi Penggalangan Massa

Yusuf Wijanarko
MONAS/ANTARA
MONAS/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kodam) Jaya menyatakan, penempatan personel di Monas dilakukan untuk mengamankan pemungutan suara pada pemilihan umum 2019.

"Sejak dua hari, memang kita (kami) sudah tempatkan personel TNI di kawasan Monas untuk membantu pengamanan pemilu," kata Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Inf. Kristomei Sianturi di Jakarta, Kamis 18 April 2019.

Kristomei Sianturi membantah bahwa penempatan personel TNI itu berkaitan dengan rencana pengamanan aksi penggalangan massa salah satu pasangan calon presiden wakil presiden di Monas pada Jumat 19 April 2019.

Dalam laporan Antara disebutkan, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol. Tito Karnavian mengimbau seluruh pihak untuk tidak melakukan mobilisasi massa menyikapi hasil pemilu 2019.

"Saya mengimbau kepada pihak mana pun untuk tidak melakukan mobilisasi massa untuk merayakan kemenangan, misalnya, atau mobilisasi tentang ketidakpuasan," kata Tito Karnavian.

PILPRES 2019/ANTARA

Kapolri mencontohkan aksi perayaan kemenangan dua pasangan calon presiden di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Rabu 17 April 2019 yang dibubarkan kepolisian.

"Kemarin juga ada (perayaan) di (Bundaran) HI, kita (kami) bubarkan dari kedua pasangan ada yang melakukan mobilisasi, dua-duanya kita (kami) bubarkan. Saya sudah perintahkan seluruh Kapolda juga untuk melakukan langkah yang sama," ucapnya.

Ia mengingatkan masyarakat untuk menghargai proses dan tahapan pemilu yang telah berlangsung dan menjadikan hasil penghitungan resmi dari KPU sebagai acuan.

"Di tengah-tengah itu, tidak ada yang melakukan langkah-langkah inkonstitusional, mobilisasi, dan lainnya. Apalagi yang bertujuan mengganggu kestabilan kamtibmas. TNI dan Polri punya kemampuan deteksi. Kita (kami) bisa mengetahui kalau ada gerakan-gerakan," ujar Tito Karnavian.

Dia menegaskan, Polri akan melakukan langkah sesuai aturan hukum yang berlaku terhadap adanya upaya untuk mengganggu kestabilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

"Bahwa ini (pemilu) adalah proses demokrasi yang semenjak reformasi termasuk dihadiri partisipasi publik yang sangat tinggi. Di atas 80 persen, melibatkan hampir 160 juta atau lebih pemilih. Jadi, siapa pun yang terpilih, memiliki kredibilitas dan legitimasi dukungan rakyat yang sangat tinggi," ucap Tito Karnavian.***

Bagikan: