Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Berawan, 21.6 ° C

Pemilih Masih Tidak Tabu Terima Angpau

Mukhijab
PENGAMAT politik UGM Wawan Masudi saat memaparkan Peta Politik Uang Dalam Pemilu 2019 di Digilib Fisipol UGM, Senin, 15 April 2019.*/MUKHIJAB/PR
PENGAMAT politik UGM Wawan Masudi saat memaparkan Peta Politik Uang Dalam Pemilu 2019 di Digilib Fisipol UGM, Senin, 15 April 2019.*/MUKHIJAB/PR

YOGYAKARTA, (PR.- Survei terhadap pemilih di lima kabupaten dan satu kota di DI Yogyakarta tentang politik uang menunjukkan, para pemilih tidak tabu terhadap jual beli suara dan mereka bersedia menerima uang atau amplop sebelum pencoblosan untuk memenangkan calon pemimpin tertentu.

Saat presentasi tentang Peta Potensi Politik Uang Pemilu 2019 di Digilib Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), Senin, 15 April 2019, pengamat politik Wawan Masudi, Mada Sukmajati, dan Arya Budi menyatakan, pemilih memahami menerima suap dalam pemilu haram hukumnya (79,38 persen).

Ketika ditanya lebih lanjut apakah bersedia menerima uang untuk menerima calon presiden maupun anggota legislatif tertentu, pemilih menjawab bersedia menerima. Jawaban tersebut disampaikan 34,5 persen dari sekitar 800 responden. Mereka yang besedia menerima angpau dalam pemilihan calon pemimpin tersebut merata antar kaum Adam (51 persen) maupun Hawa (49 persen).

“Apakah pemilih kita mengidap bipolar atau berkepribadian ganda? Data riset menunjukkan antara kognisi (pengetahuan) dan praktik berpolitik tidak paralel. Kondisi ini bisa dijadikan indikasi, besar peluang politik uang dalam Pemilu 2019,” kata Mada.

Arya Budi, mahasiswa yang mengkoordinasikan riset lapangan menambahkan, survei tersebut dilakukan secara berlanjut dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Sampel responden dari tingkat kota/kabupaten, kecamatan, sampai kelurahan/desa pada level keluarga dengan respon awal 400, kedua 600, dan terakhir 800.

Temuan itu menguatkan hasil penelitian sebelumnya dalam Pilkada di Madiun 2018. Dalam Pilkada tersebut diketahui anggaran terbesar yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk membel suara (30,45 persen), alat peraga (28,49 persen), biaya proses pencaonan (21,36 persen), biaya tim sukses (10,82 persen), biaya kampanye (7,99 persen), dan biaya saksi (0,88 persen). Besaran isi uang amplop di kota Rp 50 ribu – Rp 100 ribu, di pedesaan Rp 20 ribu – Rp 50 ribu. Data politik uang ini menunjukkan pembelian suara sebagai prioritas kandidat untuk meraih suara dalam kompetisi politik, pola ini sama dalam Pilkada maupun Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

Warganet

Masalah politik uang selama tahapan kampanye 2019 menjadi perbincangan para warganet di media sosial, khususnya Twitter. Wawan menyatakan big data Fisipol UGM mengungkap ada intensitas yang tinggi mengenai percakapan soal amplop untuk membeli suara dari hari ke hari selama tahapan kampanye Pemilu 2019. Ulasan soal amplop tertinggi pada 11 April 2019 terdapat 2.921 percakapan ampop selama sehari. Terjadi lonjakan dari rata-rata 1000 percakapan per hari.

Menurut dia, data menunjukkan percakapan amplop berkaitan dengan tuduhan satu tim sukses pasangan capres serta laporan sporadis dari warganet. Secara geografis, percakapan amplop tertinggi di Jawa Barat (433 percakapan per hari), DKI Jakarta (358), Jawa Timur (222), dan Jawa Tengah (140).

“Daerah-daerah itu, pemilik akun sangat aktif melontarkan pendapat. Ini juga mencerminkan peta persaingan politik sangat ketat ada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Darah ini menjadi battle ground atau basis perang antarkandidat presiden maupun partai paling kuat dalam proses pemilu kita,” kata dia.***

Bagikan: