Pikiran Rakyat
USD Jual 14.425,00 Beli 14.125,00 | Umumnya berawan, 17.3 ° C

Kapolri: Dilarang Euforia Setelah Pemungutan Suara Pemilu 2019

Puga Hilal Baihaqie
KAPOLRI  Jenderal Tito Karnavian (kedua dari kanan) didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (ketiga dari kanan) mengecek kesiapan pasukan pengamanan pemilu, di Bogor Nirwana Residence, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu 10 April 2019). Sebanyak 24.230 personel gabungan TNI Polri disiagakan di Jawa Barat selama pemilu berlangsung. */ WINDIYATI RETNO/ PR
KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian (kedua dari kanan) didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (ketiga dari kanan) mengecek kesiapan pasukan pengamanan pemilu, di Bogor Nirwana Residence, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu 10 April 2019). Sebanyak 24.230 personel gabungan TNI Polri disiagakan di Jawa Barat selama pemilu berlangsung. */ WINDIYATI RETNO/ PR

JAKARTA, (PR).- Kapolri Tito Karnavian melarang aktivitas pengumpulan massa pascapemungutan suara pemilihan umum (pemilu) 2019. Sebelum hasil penghitungan resmi diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), seluruh masyarakat, partai politik, dan tim pemenangan tidak boleh melakukan aktivitas dalam bentuk pawai, arak-arakan, hingga syukuran.

Hasil penghitungan suara berdasarkan quick count (hitung cepat) memang akan diketahui masyarakat melalui media massa. Namun, hasil tersebut jangan dijadikan dasar terjadinya eforia kemenangan karena berpotensi memancing keributan dengan pendukung calon yang lain. 

"Polri tidak akan memberikan izin kepada pihak manapun yang akan melakukan pengumpulan massa, setelah masa pencoblosan. Mobilisasi massa sangat berpotensi terjadinya gesekan di tengah masyarakat, terutama bagi kelompok yang memiliki perbedaan pilihan politik," kata Kapolri Tito Karnavian di Jakarta, Senin, 15 April 2019.

Selain itu, bila ada yang keberatan dengan hasilnya, Polri juga melarang aktivitas dalam bentuk pengerahan massa. Ia menuturkan, pengerahan massa sebagai bentuk protes bukanlah cara yang dibenarkan dalam aturan hukum. Hal itu bisa berpotensi menimbulkan kerawanan.

Tito menuturkan, bila masyarakat menemukan dugaan kecurangan atau merasa dirugikan dalam pelaksanaan pemilu 2019, maka prosedur hukum yang harus ditempuh adalah melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bila yang melanggar adalah penyelenggara, masyarakat bisa melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

null

Pengamanan TPS

Ia mengatakan, Polri telah membagi tiga kategori untuk tempat pemungutan suara (TPS) yaitu aman, rawan, dan sangat rawan. Untuk kategori aman aparat kepolisian disiagakan di luar TPS dengan pengamanan standar mengingat kondisi terjadinya konflik relatif kecil. Sedangkan untuk kategori rawan, aparat kepolisian akan dibantu oleh linmas dan TNI. Begitu juga dengan daerah yang dianggap sangat rawan terjadinya konflik, maka selain TNI/Polri dan Linmas juga disiapkan pasukan siaga yang jaraknya agak tak terlalu jauh dari lokasi TPS. 

Isu sensitif yang bisa memicu perselisihan pemilu bukan sekadar perbedaan pilihan politik. Persoalan lain seperti SARA hingga konflik tanah juga berpotensi menyulut terjadi konflik pada hari pencoblosan 17 April 2019. Karena itu, personel aparat keamanan juga akan melakukan patroli khususnya di daerah-daerah padat penduduk yang memiliki kelompok minoritas di sekitarnya. Polisi menjamin pemilih bisa melakukan hak pilihnya dengan leluasa tanpa merasa mendapat tekanan dari pihak manapun. 

Tito mengatakan, pihaknya menjamin pelaksanaan pemilu 2019 berjalan aman dan lancar. Hal tersebut dibuktikan selama enam bulan terakhir pelaksanaan kampanye berjalan lancar dan tertib di tengah panasnya konstalasi politik. 

"Tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban yang signifikan. Meski dalam kurun waktu enam bulan telah beberapa kali terjadi penangkapan dan pengejaran teroris. Situasi keamanan secara keseluruhan masih terkendali," ujar Tito. 

CAPRES nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) berjalan bersama Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto sebelum mengikuti Debat Pertama Capres dan Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019. Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.* ANTARA

Sementara itu, Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menuturkan, kondisi keamanan dalam negeri hingga menjelang pelaksanaan pemilu 2019 masih sangat kondusif. Ia pun menyesalkan kabar bohong yang mulai beredar di masyarakat kalau pelaksanaan pemilu bakal terjadi kerusuhan. Dampaknya, akan terjadi eksodus besar-besaran meninggalkan Indonesia. 

"Jumlah orang yang masuk dan meninggalkan Indonesia masih berimbang. Orang yang meninggalkan Indonesia dalam pekan ini sekitar 70 ribu. Sedangkan orang Indonesia yang datang dari luar negeri mencapai 74 ribu orang. Kebanyakan WNI yang pulang, ingin memberikan hak suaranya dalam pemilu," ujar wiranto. 

Ia juga menjamin bahwa calon pemilih harus bebas dari intervensi manapun serta merasa aman saat hendak memberikan suaranya. TNI/Polri berkomitmen menjaga keamanan Pemilu, serta mengedepankan netralitas.***

Bagikan: