Pikiran Rakyat
USD Jual 14.393,00 Beli 14.093,00 | Sebagian berawan, 23.3 ° C

Mari Memilih, Jangan Buta Politik

Tim Pikiran Rakyat
PEMUNGUTAN suara.*/DOK. PR
PEMUNGUTAN suara.*/DOK. PR

KOMISI Pemilihan Umum menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang menelan biaya hingga Rp 25 triliun, sebesar 77,5%, dari sekira 192 juta pemilih. Target tersebut juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan partisipasi hingga 80% dari sekira 33,2 juta pemilih. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka partisipasi pada Pilkada 2018 lalu, yang hanya menyentuh angka 71%.

Angka partisipasi pemilihan umum setelah era Reformasi memang terus menurun. Saat gegap gempita Reformasi, rak­yat banyak berharap kepada para wakil rakyat dan juga pemimpin mereka di daerah, juga tentunya presiden.

Dalam pemilu pertama era Reformasi pada 1999, partisipasi pemilih mencapai 92,6% dengan angka golongan putih atau tidak ikut dalam pemilihan adalah 7,3%.

Akan tetapi seiring perjalanan waktu, angka pemilih tersebut terus menurun. Berbagai pihak menilai, penurunan angka partisipasi pemilih tersebut merupakan bentuk kekecewaan karena apa yang mereka harapkan tidak menjadi kenyataan.

Harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik justru berbuah kekecewaan. Bahkan, kolusi, korupsi, dan nepotisme, yang menjadi musuh utama saat Orde Baru, justru semakin tumbuh subur setelah kita memasuki fase Reformasi.

PILPRES 2019.*/REUTERS

Angka partisipasi yang terbilang besar pada 1999 terus menurun pada pemilu-pemilu berikutnya. Pada 2004, angka partisipasi pemilihan legislatif 84,1%, pemilihan presiden putaran I 78,2%, dan pemilihan presiden putaran II 76,6%.

Pada 2009, partisipasi pemilihan legislatif 70,7% dan pemi­lihan presiden 71,7%. Kemudian, pada 2014, partisipasi pemi­lihan legislatif 75,2% dan pemilihan presiden 70,9%.

Banyak pihak memprediksi, angka pemilih Pemilu 2019 juga akan lebih kecil dibandingkan dengan Pemilu 2014.

Tingginya angka partisipasi pemilih dalam pemilu di negara demokratis tentu saja amat diinginkan, sebagai afirmasi dan legitimasi atas sehatnya mekanisme aktualisasi kedaulatan rakyat yang berlandaskan partisipasi sadar dan aktif warga negara. Bukan hasil mobilisasi politik penguasa, yang tak jarang diiringi intimidasi dan persekusi.

Di Indonesia, partisipasi pemilih dalam pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah hak asasi manusia.

Negara tidak bisa memberikan sanksi terhadap warganya yang tidak menunaikan haknya. Negara hanya bisa mengimbau agar warganya menyalurkan haknya di bilik-bilik suara.

Mencontoh India

Akan tetapi, seperti diutarakan sebelumnya, rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu terjadi karena harapannya pada pemilu sebelumnya berujung kekecewaan.

Pemilu tidak menghadirkan perubahan dan perbaikan, sekadar pesta yang tanpa makna, hanya hajat para elite yang tidak menyentuh orang kebanyakan. Rakyat pun menghukumnya dengan tidak ikut memilih pada pemilu berikutnya.

Indonesia bisa mencontoh India untuk ”menghukum” perseorangan dan atau partai politik yang dinilai tidak menjalankan fungsinya untuk mewujudkan harapan mereka. India menggunakan Mesin Voting Elektronik dalam pemilihan umum yang dimulai pada 7 April 2019 lalu.

Di mesin itu, tidak hanya ada tombol untuk memilih para calon wakil rak­yat, tetapi ada pula tombol untuk tidak memilih siapa pun, yaitu None of the Above (NOTA). Salah satu tujuan NOTA, yang juga disebut voting negatif, ditujukan untuk membersihkan sistem politik di India. Pasalnya, banyak calon anggota legislatif yang pernah terlibat kasus korupsi.

Kita tentu berharap, partisipasi politik pada Pemilu 2019 kali ini bisa lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, bahkan Pemilu 1999, dua puluh tahun lalu. Kita hanya bisa mengimbau kepada masyarakat untuk memenuhi tempat pemungutan suara Rabu besok. Kita, bahkan negara sekalipun, tidak bisa memaksa warga lain untuk ikut memilih karena memilih dan dipilih merupakan hak.

Kita sebaiknya meresapi apa yang dikatakan penyair Jerman, Bertolt Brecht. Dia mengata­kan, buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik.

Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik.

Orang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir semua pelacur, anak telantar, dan pencuri terburuk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional.***

Bagikan: