Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Umumnya berawan, 22.8 ° C

Hitung Cepat Dirilis Dua Jam Setelah Penghitungan Suara Selesai

Muhammad Irfan
ILUSTRASI pencoblosan tps pemilu KPU pileg.*/DOK.PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI pencoblosan tps pemilu KPU pileg.*/DOK.PIKIRAN RAKYAT

JAKARTA, (PR).- Hitung cepat hasil Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif 2019 baru boleh dilaksanakan setelah dua jam penghitungan suara di Indonesia bagian barat selesai. Dengan begitu, jika pemilhan dimulai pukul 07.00 sampai 13.00 WIB, maka hitung cepat baru boleh dilakukan pada pukul 15.00 WIB.

Keputusan ini diambil setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan gugatan yang dilayangkan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia atas Pasal 449 ayat (2) yang mengatur larangan pengumuman hasil survei di masa tenang dan pasal (5) serta (6) yang mengatur tentang penghitungan cepat pemilu. Pasal inilah yang mengatur keharusan merilis hasil hitung cepat dua jam setelah pemungutan suara selesai di wilayah Indonesia Bagian Barat. Yang melanggar bisa tersandung hukuman pidana.

Ketua MK Anwar Usman yang membacakan amar putusan menyebut pertimbangan pihaknya menolak gugatan AROPI adalah untuk menjaga kemurnian suara rakyat. Menurut dia jika hitung cepat sudah dilakukan di Indonesia bagian barat sementara di Indonesia tengah dan timur masih berlangsung pemilihan, hasilnya sangat memungkinkan untuk mempengaruhi pemilih di Indonesia tengah dan timur.

"Karena kemajuan teknologi informasi, hasil hitung cepat dapat dengan mudah disiarkan sehingga berpotensi mempengaruhi sebagian pemilih dengan motivasi psikologis ingin menjadi bagian dari pemenang pemilu," kata hakim.

Pembatasan waktu hitung cepat juga perlu dilakukan karena ada anggapan surveyor yang tidak independen. Hakim pun menilai, hitung cepat merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang belum tentu akurat karena masih memiliki margin of error. "Pembatasan ini tidak berarti menghilangkan hak konstitusi atas informasi karena sifatnya hanya menunda sesaat," ucap dia di Jakarta, Selasa, 16 April 2019.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan meminta lembaga survei yang hendak menyelenggarakan hitung cepat patuh pada aturan ini. Apalagi selain telah diatur dalam UU, Putusan MK pun menguatkannya. "Dengan begitu UU ini efektif berlaku sehingga semua pihak harus mematuhi hukum," kata Wahyu.

Berdasarkan data terbaru ada 40 lembaga yang terdaftar di KPU sebagai penyelenggara hitung cepat. Berdasarkan data terbaru yang disampaikan Wahyu, 40 lembaga survei sudah terdaftar di KPU sebagai penyelenggara quick count. Mereka adalah Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Poltracking Indonesia, Indonesia Research And Survey (IRES), serta Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Radio Republik Indonesia.

Lalu ada Charta Politika Indonesia, Indo Barometer, Penelitian dan Pengembangan Kompas, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Indikator Politik Indonesia, Indekstat Konsultan Indonesia.

Kemudian Jaringan Suara Indonesia, Populi Center, Lingkaran Survey Kebijakan Publik, Citra Publik Indonesia, Survey Strategi Indonesia, Jaringan Isu Publik, Lingkaran Survey Indonesia, Citra Komunikasi LSI, Konsultan Citra Indonesia, dan Citra Publik.

Selanjutnya ada Cyrus Network, Rataka Institute, Lembaga Survei Kuadran, Media Survey Nasional, Indodata, Celebes Research Center, Roda Tiga Konsultan, Indomatrik, Puskaptis, dan Pusat Riset Indonesia (PRI).

PT. Data LSI (Lembaga Survei Indonesia), Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Voxpol Center Research & Consultan, FIXPOLL Media Polling Indonesia, dan Cirus Curveyors Group.

Arus Survei Indonesia, Konsepindo Research and Consulting, PolMark Indonesia, PT. Parameter Konsultindo, dan Lembaga Real Count Nusantara.***

Bagikan: