Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Berawan, 22.5 ° C

E-PL Ditargetkan Capai 60 Persen di 2019

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI lelang proyek.*/DOK. KABAR BANTEN
ILUSTRASI lelang proyek.*/DOK. KABAR BANTEN

SERANG,(PR).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menargetkan capaian Elektronik Pengadaan Langsung (E-PL) tahun 2019 bisa mencapai 60 persen. Namun hingga triwulan pertama ini baru tiga paket yang menggunakan sistem terbaru tersebut.

Kepala Bagian Bina Program Setda Kabupaten Serang Sarudin mengatakan untuk tahun 2019 semua pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara elektronik termasuk pengadaan langsung (PL).  "Sampai triwulan pertama baru tiga paket total yang ada di seluruh OPD (yang menggunakan sistem E-PL)," ujarnya kepada wartawan Kabar Banten Dindin Hasanudin, Senin 15 April 2019. 

Pertama, kata dia, proyek dari DPKPTB, kemudian pemeliharaan gedung dari Diskoperindag dan Videotron dari Diskominfo. "Untuk Banten, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Cilegon sudah full melaksanakan E-PL. Bupati dan pak Sekda sudah mengimbau target untuk E-PL hingga akhir 2019 harus mencapai 60 persen," katanya.

Sementara Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kabupaten Serang Okeu Oktaviana mengatakan, untuk saat ini memang baru tiga paket yang masuk di E PL. Namun demikian pihaknya sedang fokus melakukan sosialisasi dan bimbingan langsung ke OPD. "Rencananya mungkin sampai bulan depan. Yang sudah ada (bimbingan) sekitar 11 OPD," tuturnya.

Okeu mengharapkan setelah diberikan bimbingan mereka sudah mempersiapkan untuk E-PL. "Apabila ada kesulitan kita buka ruang konsultasi dan bimbingan juga di sini. Jadi kita akan bimbing. Mudah-mudahan target 60 persen di akhir tahun sudah tercapai," ucapnya.

Disinggung soal data jumlah proyek yang akan dilakukan E-PL, ia menjelaskan belum memiliki data pasti. Sebab pihaknya konsen pada paket yang dilakukan tender. "Kalau yang non tender kami belum menghitung keseluruhan. Cuma perkiraan itu mungkin di angka sekitar 800 paketan. Yang banyak itu Perkim, DPUPR, disdikbud, Dinkes terutama yang anggarannya besar," katanya.

Ia mengatakan, masih sedikitnya OPD yang melakukan E-PL ini dikarenakan ini adalah sistem baru. Dengan demikian mereka masih belum familiar. "Tapi sebetulnya prosesnya hanya merubah dari manual jadi sistem. Kemudian si penyedia juga kalau lewat E-PL bukan semua punya peluang, jadi pejabat pengadaan memilih salah satu. Kalau tender kan disitu ada kompetisi kalau disini enggak ada. Karena pengadaan langsung itu si pejabat pengadaan menunjuk langsung di antara yang ada dan terdapat dalam Sikap," ujarnya.

Okeu mengatakan, sistem E-PL ini diatur melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 69 tentang pengadaan barang dan jasa. "Jadi seluruh pengadaan baik yang ditenderkan, pengadaan langsung termasuk e catalog juga. Kebetulan di SPSE 43 sudah tersedia sistem yang bisa mengakomodir pengadaan langsung. Optimis tercapai 60 persen," pungkasnya.***

Bagikan: