Pikiran Rakyat
USD Jual 14.150,00 Beli 13.850,00 | Berawan, 21.6 ° C

Peningkatan Pernikahan Dini Hambat Laju IPM

Tia Dwitiani Komalasari
ILUSTRASI pernikahan dini.*/DOK. KABAR BANTEN
ILUSTRASI pernikahan dini.*/DOK. KABAR BANTEN

JAKARTA, (PR).- Indeks Pembangunan Manusia 2018 tercatat 71,39 atau lebih rendah dari target dalam APBN 2018 sebesar 71,5. Angka pernikahan dini yang meningkat menjadi salah satu dari penahan laju IPM nasional tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manuia 2018 mengalami pertumbuhan 0,82 % dibandingkan 2017 yang mencapai 70,81.  Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan 2017 yang mencapai 0,9 %.  

"Meskipun demikian secara keseluruhan IPM terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010. Jika dibandingkan dengan target APBN memang lebih rendah, namun selisihnya cukup tipis," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta 15 April 2019.

Peningkatan IPM tersebut didorong oleh ‎pertumbuhan di semua komponenya yang terdiri dari umur harapan hidup saat lahir (tumbuh 0,19 %), harapan lama ekolah (tumbuh 0,47 %), rata-rata lama sekolah (tumbuh 0,86 %), pengeluaran per kapita/tahun (tumbuh 3,7 %). Selain itu disparitas status pembangunan manusia di provinsi pun mengecil. "Hal itu terlihat dari provinsi Papua yang naik statusnya menjadi sedang atau 60,06. Ini menyebabkan Papua  menjadi provinsi dengan pertumbuhan IPM tertingi yaitu 1,64 %," kata dia.

Suhariyanto mengatakan, ada beberapa catatan bagi pemerintah dalam meningkatkan IPM. Salah satunya adalah angka pernikahan dini yang mengalami peningkatan pada 2018.

Berdasarkan data BPS, persentase perempuan yang menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang mengalami peningkatan dari 14,18 % pada 2017 menjadi 15,66 % pada 2018. Provinsi dengan jumlah persentase pernikahan dini tertinggi adalah Kalimantan Selatan (22,77 %), Jawa Barat (20,93%), dan Jawa Timur (20,73 %). 

Pada 2017, persentase pernikahan dini di Jawa Barat mencapai 17,28 %.‎ Angka itu lebih rendah dari Jawa Timur (18,44 %) dan Kalimantan Selata‎n (21,53 %). Itu berarti, peningkatan persentase pernikahan dini tahun 2018 di Jawa Barat jauh lebih signifikan dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Pemilik jamban meningkat

Suhariyanto mengatakan, indeks pembangunan kesehatan pada umumnya mengalami peningkatan. "Beberapa faktor seperti penggunaan air bersih dan jumlah rumah tangga memiliki jamban alami peningkatan. Namun ada catatan dari pernikahan dini yang cenderung meningkat," ucapnya.

Menurut Suhariyanto, pernikahan dini memiliki pengaruh signifikan pada tingkat kematian bayi dan angka harapan hidup. Seorang ibu yang siap secara fisik dan mental akan menekan tingkat kematian bayi.

"Bayangkan jika seorang pernikahan dini terjadi, psikologi dan keshetaan ibu buruk. Ketika buruk dia akan berpengaruh pd tingkat kematian bayi sehingga angka harapan hidup berkurang‎," tuturnya.

Meskipun demikian, Suhariyanto mengatakan, BPS tidak meneliti faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan pernikahan dini itu terjadi. "Saya kira perlu dilakukan sosialisasi terutama mengenai program keluarga berencana. Sebab saat ini, jumlah anak pun mengalami peningkatan, sudah bukan dua lagi," tambahnya.

Sementara itu Deputi Bidang Neraca dan Analisis BPS, Sri Soelistyowati‎, mengatakan ibu yang menikah di usia 16 tahun atau kurang cenderung tidak memiliki pengetahuan mumpuni soal gizi. "Makan pun mungkin hanya memikirkan asla kenyang. Sehingga jangankan untuk bberbagi dengan bayi yang dikandungnya, gizi untuk dirinya sendiri pun masih kurang," ujar dia.

Selain itu, pasangan yang menikah dini juga cenderung belum mapan secara ekonomi. "Ini juga mempengaruhi kesehatan dan pemenuhan gizi bayi sehingga berpengaruh pada tingkat kematian dan angka harapan hidup ," pungkasnya.***
 

Bagikan: