Pikiran Rakyat
USD Jual 14.426,00 Beli 14.126,00 | Umumnya berawan, 26.7 ° C

[Laporan Khusus] Jangan Abaikan Kearifan Lokal

Tim Pikiran Rakyat
PELAJAR SMA menari jaipongan pada acara Festival Budak Nyunda Bandung Juara di Balaikota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.*/DOK PR
PELAJAR SMA menari jaipongan pada acara Festival Budak Nyunda Bandung Juara di Balaikota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.*/DOK PR

SEJUMLAH permasalahan sosial, seperti ­kemiskinan dan ketimpangan, masih menjadi ­tantangan ­pembangunan yang dihadapi. Meski ­sempat mengalami stagnasi, jumlah penduduk miskin Indonesia secara ­perlahan menunjukkan penurunan.

DATA Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pada September 2018, penduduk miskin Indonesia mencapai 9,66% dari total jumlah penduduk atau setara dengan 25,674 juta jiwa. Jumlah itu terdiri atas 15,543 juta jiwa di perdesaan dan 10,131 juta jiwa di perkotaan. Sementara itu, gini ratio (ketimpang­an) pada September 2018 tercatat 0,384. Kedua angka tersebut menunjukkan tren penurunan.

Akan tetapi, secara absolut, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih terbilang tinggi. Dalam laporan ASEAN China UNDP Report on Financing the Sustainable Development Goals (SDGs) in ASEAN 2017, disebutkan bahwa terdapat 36 juta penduduk Asia Tenggara yang hidup dalam kemiskinan, dengan hampir 90% di antaranya bermastautin di Indonesia dan Fili­pina. Sementara itu, dari sisi distribusi pendapatan, laporan Credit Suisse menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di ASEAN dalam hal ketimpangan.

Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan ketimpangan itu mendorong pemerintah meng­upayakan berbagai cara dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya dengan mendorong strategi pemajuan kebudayaan yang dilakukan sejak beberapa waktu terakhir. 

Strategi ini pun akan menjadi dasar perumus­an Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang menjadi acuan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Langkah tersebut diambil karena semakin disadarinya arti pen­ting kebudayaan dalam pem­bangun­an yang berkelanjutan.

Budaya yang dimaknai sebagai sikap, nilai, dan kepercayaan ko­lektif diyakini memegang peranan penting sebagai salah satu faktor penentu kemajuan suatu masyarakat. Alasannya, budaya dinilai le­bih cocok dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pasalnya, budaya merupakan pengetahuan yang diperoleh masya­ra­kat setelah melalui proses belajar yang panjang.

Peran budaya

Betapa stategisnya peranan kebudayaan dalam mendukung pembangunan telah ditunjukkan secara ilmiah melalui sejumlah penelitian. Misalnya seperti yang ditu­liskan Warren, Slikkerveer, dan Brokensha pada 1995.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya berperan dominan dalam proses pembangunan yang memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Terda­pat 40 studi kasus pem­bangun­an dari berbagai be­lahan bumi, khususnya di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia yang diamati dan terdokumentasikan dalam penelitian tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan, mereka menawarkan konsep pembangunan dengan pendekatan emic. Sebuah konsep yang me­nekankan pen­tingnya bagi pengambil kebijakan dan perencana pemba­ngunan untuk mempertimbangkan keragaman budaya dan kebiasaan di masyarakat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan prog­ram pembangunan.

Ada pula Hiemstra (2008) yang, melalui penelitiannya, memperkenalkan konsep pembangunan endogenous (endogenous development). Dalam konsep ini, pendekatan pembangunan bersifat bottom-up melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sesuai dengan karakteristik budaya di masyarakat. 

Dalam aspek lain, penelitian yang dilakukan Woodley dan ka­wan-kawan pada 2006 mengkritik para pengambil kebijakan dan perencana pembangunan yang tidak mengindahkan faktor budaya yang ada di masyarakat. Ketidakpahaman para pengambil kebijak­an pembangunan atas budaya lokal merupakan salah satu penyebab utama kegagalan program pembangunan. Kegagalan terjadi karena adanya pengabaian atas keadaan dan kebutuhan masyarakat yang sangat beragam. 

Kondisi itu pula yang mendorong terjadinya pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan top-down yang cenderung sentralistik ke arah pendekatan bottom-up. 

Pendekatan bottom-up yang mengakomodasi otonomi daerah, pemberdayaan, serta partisipasi masyarakat lokal menjadi alternatif pilihan pembangunan yang sesuai, khususnya pembangunan di negara-negara berkembang.

Gotong royong

Sebagai negara yang terdiri atas ribuan pulau dan ratusan suku bangsa dan budaya, perhatian terhadap faktor budaya dalam pembangunan sudah tidak dapat dinafikan lagi. Apalagi, di Indonesia, pelibatan masyarakat dalam pembangunan sebenarnya telah ada sejak lama melalui aktivitas gotong royong yang merupakan manifestasi kebudayaan sejak zaman nenek moyang. 

Beberapa contoh budaya gotong royong yang telah dite­rap­kan da­lam pembangunan di antaranya lembaga Lumbung Pitih Nagari di Sumatra Barat serta pengelolaan air melalui subak dan lembaga perkredit­an desa di Bali.

Di masyarakat Sunda, dari kajian yang dilakukan secara terpisah pada dua tradisi yang ada, ditemukan pengaruh dan peranannya dalam mendukung pembangunan. Kedua tradisi itu adalah pérélék di Kabupaten Purwakarta (melalui Gerakan Béas Pérélék) dan tradisi gintingan di Kabupaten Subang.

Pérélék merupakan tradisi mengumpulkan beras atau béas (da­lam bahasa Sunda) oleh setiap rumah tangga di suatu masyarakat. Saban hari, tiap-tiap keluarga mengumpulkan satu sendok atau canting beras yang dikonsumsi pada hari itu. Beras dimasukkan ke dalam bumbung (terbuat dari seruas bambu) yang digantungkan di depan rumah. Tradisi ini, sampai dengan dasawarsa 1970, masih dipertahankan penduduk desa di Jabar untuk masa paceklik. 

Secara khusus, tradisi pérélék digiatkan kembali di Purwakarta oleh Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta periode sebelumnya. Ia berkeyakinan, tradisi lokal yang diturunkan dari generasi ke gene­rasi itu mampu menjawab sebagian persoalan sosial yang terjadi. ”Pembangunan ini selalu me­nemui kegagalan akibat kita tidak memperhatikan local wisdom (kearifan lokal),” ujarnya.

Sementara itu, gintingan atau gantangan merupakan tradisi lokal yang telah dijalankan masyarakat, khususnya di daerah Subang. Ginting­an adalah mekanisme tolong-menolong yang dilakukan warga saat sebuah keluarga memiliki kebutuhan cukup besar, misalnya untuk hajatan yang menelan biaya cukup besar. 

Ketika satu keluarga akan menggelar hajatan, keluarga lain akan membantu dengan memberikan satu gantang/ginting beras yang volumenya sekitar 10 liter. Seluruh kontribusi yang diperoleh keluarga tersebut dari para tetangga kemudian dipergunakan untuk membiayai kebutuhan keluarga yang dimaksud. 

Secara umum, kedua tradisi itu mengandung prinsip resiprositas dari masyarakat Sunda, silih asah, silih asih, dan silih asuh. Prinsip ini menunjukkan kosmologi masyarakat Sunda Tritangtu yang me­miliki makna harmoni antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. 

Berdasarkan hasil kajian, tindakan kolektif dalam tradisi pérélék ataupun gintingan dapat membantu menyelesaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat.

PEJALAN kaki melintasi keramik yang ditulisi salah satu peribahasa dalam Bahasa Sunda, di Jalan Djuanda, Kota Bandung, Rabu 25 Januari 2017. Tulisan yang bisa dibaca oleh pejalan kaki itu, diharapkan mampu mengenalkan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah khususnya kepada pendatang.*

Pendekatan

Guru Besar Universitas Leiden LJ Slikkerveer mengata­kan, jika berbicara tentang indigenous knowledge system (IKS) atau yang juga dikenal dengan pengetahuan lokal atau kearifan lokal, kita ti­dak hanya memasukkan pengetahuan, tetapi juga kepercayaan dan praktik keseharian. IKS meliputi semua bidang kehidupan. Tidak hanya, ­misalnya, di bidang kesehatan, tetapi juga agrikultur, pariwisata, sejarah, dan sebagainya.

”Di Indonesia, pada masa kolonial, pendekatannya sa­ngat top down dan memba­tasi. Begitu pun pada era kemerdekaan, masih menggunakan pendekatan top down. Maka, seperti yang kita bisa lihat, program pembangunan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik,” ujarnya saat ditemui ”PR” di Bandung, akhir pekan kemarin.

Sementara itu, pada era globalisasi seperti saat ini, menurut dia, pendekatan multidisiplin sangat diperlukan. Satu hal terpenting, kita perlu kembali melihat falsafah hidup masyarakat lokal. Pada saat menceburkan diri ke dalam pemahaman masyarakat lokal, akan terlihat bahwa IKS adalah entitas yang sangat kuat dalam mendorong kemajuan masyarakat tersebut.

”Saya menyebutnya dimensi kultural dalam pembangunan. Ketika era SBY (Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudho­yono), saya diundang untuk memaparkan mengenai IKS dalam culture conference di Bali. Dia menyetujui ide untuk melihat kembali dimensi kultural dalam pembangunan dan itu bekerja,” katanya.

Ia mencontohkan beberapa tahun lalu ketika terjadi krisis moneter, saat orang tidak memiliki cukup uang untuk membeli barang yang mahal dari negara lain, misalnya kosmetik dan obat-obatan. Kondisi itu memaksa kita kembali kepada kebiasaan yang dahulu pernah dilakukan oleh nenek dan kakek.

”Ternyata, setelah mengetahuinya, apa yang dilakukan oleh le­lu­hur lebih murah dan bisa ditemukan dengan mudah. Selain itu, ti­dak memiliki efek samping karena tidak ada kandungan kimia buatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Slikkerveer mengatakan, masyarakat ­Sunda mengenal kosmologi Tritangtu, sebagaimana Tri Hita Kirana di Bali yang merupakan pedoman atau falsafah yang amat penting. Dalam falsafah itu, terkandung pemahaman, jika ingin hidup bahagia, carilah keseimbangan dan harmoni dalam tiga ketentuan, yakni dengan sesama, alam, dan Tuhan.

Dia menilai, kebijakan lokal dalam falsafah tersebut selalu sustain (menopang). Poin pentingnya adalah kembalikan kepada ke­a­rifan masyarakat lokal karena mereka sudah memiliki sistem tata kelola turun-temurun yang terbukti merupakan yang terbaik. 

”Pendekatan yang modern adalah pendekatan yang mampu me­nyelami kearifan masyarakat lokal. Yang terpenting, jika terus menggunakan pendekatan barat yang tak sesuai dengan kebutuhan lokal, tunggu saja, akan lebih banyak kerusakan yang terjadi,” kata­nya. (Yulistyne Kasumaningrum/”PR”, Kurniawan Saefullah)***

Bagikan: