Pikiran Rakyat
USD Jual 14.289,00 Beli 14.191,00 | Sedikit awan, 21.8 ° C

Korban KDRT di Gunungkidul Masih Takut untuk Melapor

Wilujeng Kharisma
ILUSTRASI kekerasan dalam rumah tangga.*/DOK. KABAR BANTEN
ILUSTRASI kekerasan dalam rumah tangga.*/DOK. KABAR BANTEN

GUNUNGKIDUL, (PR).- Perempuan di Gunungkidul rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, pada 2017 terdapat lima perempuan yang menjadi korban KDRT. Pada 2018 jumlah korban bertambah menjadi 14 orang.

Kepala DP3AKBPMD Gunungkidul, Sujoko, Rabu 10 April 2019, mengatakan data yang masuk merupakan hasil laporan para korban atas kesadaran mereka sendiri. Menurutnya, bentuk kekerasan yang dialami oleh para perempuan tidak selalu dalam bentuk kekerasan fisik. "Kekerasan verbal seperti ucapan yang tidak baik masuk dalam kategori KDRT," ujarnya.

Lebih lanjut Sujoko menyatakan jajarannya membentuk jejaring forum penanganan KDRT di tingkat desa dan kecamatan. "Forum penanganan ini berfungsi untuk mengadukan apabila terjadi KDRT. Selain itu kami juga mendorong setiap desa untuk membentuk forum anak desa," tuturnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) DP3AKBPMD Gunungkidul, Rumi Hayati, menuturkan hingga saat ini masih ada wanita yang belum berani untuk melaporkan apabila mengalami KDRT. Sejauh ini dari 144 desa yang ada di Gunungkidul ada sekitar 70 desa yang memiliki forum anak desa.

"Permasalahannya adalah hal privasi, jadi data yang masuk berdasarkan laporan yang diterima saja," ujarnya.

Menurutnya, jumlah kasus KDRT yang belum dilaporkan diperkirakan masih banyak. DP3AKBPMD memfasilitasi perempuan yang mengalami KDRT. "Kami berupaya mendampingi dari segi psikologi dan apa yang menjadi keperluan para korban," katanya.

Untuk menyelesaikan kasus KDRT, menurut Rumi, ada yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak melapor, dan ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui jalur hukum yang bekerja sama dengan aparat berwajib.***

Bagikan: