Pikiran Rakyat
USD Jual 14.280,00 Beli 14.182,00 | Langit umumnya cerah, 17.2 ° C

Belum Lapor Kekayaan, Pejabat Pemkot Cilegon Jadi Sorotan KPK

Tim Pikiran Rakyat
KPK/ANTARA
KPK/ANTARA

CILEGON, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyoroti para pejabat Esselon II dan III di lingkungan Pemkot Cilegon. Sebab, hingga April ini lebih dari 50 persen pejabat tersebut tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Padahal, setiap tahun para pejabat tersebut diwajibkan melaporkan harta kekayaan hingga Maret. Kepala Satuan Petugas (Kasatgas) Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV KPK RI Sugeng Basuki mengatakan, kondisi ini tengah menjadi perhatian pihaknya.  “Pejabat wajib lapor LHKPN jumlahnya masih sedikit, masih kurang dari 50 persen pejabat yang wajib lapor LHKPN,” katanya kepada wartawan Kabar Banten, Sigit Angki Nugraha, di Pemkot Cilegon, Jumat 5 April 2019.

Ia tak mengetahui alasan pasti para pejabat enggan melaporkan harta kekeyaan pribadinya kepada LHKPN. Padahal, untuk pelaporan LHKPN saat ini prosesnya cukup mudah bisa melalui aplikasi e-LHKPN yang bisa diakses melalui telefon pintar ataupun komputer. “Kami fasilitasi pelaporan dengan mudah melalui e-LHKPN,” ujarnya.

Namun begitu, Sugeng mengatakan secara global Pemkot Cilegon telah mengikuti sebagian besar rencana aksi  KPK dalam komitmen memerangi korupsi. Dimana terdapat sembilan poin rencana aksi, dimana salah satunya adalah menyerahkan LHKPN setiap tahun. “Dukungan Pemkot Cilegon terhadap rencana aksi pencegahan korupsi sebetulnya sudah baik,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan satu dari sembilan komitmen yang belum dilaksanakan Pemkot Cilegon. Yakni perombakan total Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). “Sayangnya satu dari sembilan komitmen itu belum dilaksanakan. Yaitu perombakan pejabat di DPMPTSP,” tutur Sugeng.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Cilegon Epud Sayefudin mengatakan, pihaknya akan kembali mengingatkan para pejabat untuk segera membuat LHKPN. “Memang masih ada yang belum lapor. Setelah ini kami akan koordinasi dengan BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Cilegon, meminta pejabat segera lapor harta kekayaan pribadinya,” ungkapnya.***

Bagikan: