Pikiran Rakyat
USD Jual 14.044,00 Beli 14.142,00 | Sebagian berawan, 21.6 ° C

[Laporan Khusus] Salah Kaprah Mengatasi Masalah Sungai

Siska Nirmala
SAMPAH memenuhi Sungai Citarum.*/DOK. PR
SAMPAH memenuhi Sungai Citarum.*/DOK. PR

SABTU, 16 Maret 2019 lalu, banjir dahsyat baru saja menerjang Sentani, ­Jayapura. Tercatat lebih dari 100 orang ­meninggal dunia, ­puluhan orang ­dinyatakan hilang, dan ribuan warga mengungsi.

Banjir bandang Sentani bukan peristiwa alam biasa. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua menyebut, bencana tersebut merupakan dampak hilangnya tutupan pohon di wilayah Cagar Alam Cyclop yang tidak lain adalah kerusakan akibat pembalakan hutan.

Banjir Sentani hanyalah satu dari sekian banyak ren­tetan musibah banjir lainnya yang terjadi di Indonesia. Selama dua dekade terakhir, bencana banjir datang bertubi-tubi di berbagai daerah, de­ngan jejak kerusakan dan korban jiwa yang tidak sedikit.

Berdasarkan data Kemen­terian Pekerjaan Umum dan Perumah­an Rakyat (PUPR), pada tahun 1999 tercatat hanya terjadi empat kali banjir sepanjang tahun. Namun, jumlah itu terus meningkat dan semakin buruk selama dua tahun terakhir ini. Pada 2017 saja terjadi 146 kali ­banjir sepanjang tahun. Selain dipengaruhi curah hujan yang tinggi, kerusakan alam adalah fakta yang tidak bisa dibantah lagi.

Revitalisasi sungai menjadi pilihan wajib yang mesti dilakukan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah dan pusat dalam mengatasi permasalahan sungai. Beberapa di antaranya aksi bersih sungai, mengeruk sedimentasi sungai, hingga pembeton­an kawasan bantaran sungai. Namun, ternyata selama ini kita semua ma­sih salah kaprah dalam meng­atasi permasalah­an ­sungai.

Fasilitator pada Sidang Komisi Kongres Sungai Indo­nesia (KSI) 4.0, Didik Wahyudiono, mengungkapkan bahwa salah kaprah terjadi karena hubungan antara warga dan sungainya telah lenyap. Ti­dak ada lagi relasi yang intim sebagaimana nenek moyang memperlakukan sungai ketika mem­bangun peradaban.

Dia menyebutkan, penge­lolaan sungai saat ini dipandang sebagai persoalan teknis yang konteksnya malah sulit dipahami para penggerak revitalisasi sungai, terutama pemerintah. ”Kadangkala malah muncul kesan bahwa upaya mengembalikan sungai pada fungsinya menjadi urusan pro­yek,” ucapnya dalam Kongres Sungai Indonesia 4.0 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, 21-24 Maret 2019.

Selain itu, sikap warga yang tinggal di bantaran sungai juga me­mi­lih hidup membelakangi aliran sungai. Hal ini memper­kuat gejala rusaknya keterikat­an batin antara warga dan sungai.

Dengan hilangnya rasa keterikatan tersebut, persepsi warga akan kebutuhan mereka terhadap sungai pun menjadi hilang. Hal inilah yang me­mi­cu aksi-aksi perusakan yang dilakukan secara sadar ma­u­pun tidak hingga akhirnya ­ber­dampak terhadap kehan­curan sungai yang berbuah bencana. 

Sungai Citarum.*/ARIF HIDAYAH/PR
 

Kehilangan roh

Hal senada disampaikan oleh sosiolog dan Senior Research Fellow dari Asia Research Institute, National University of Si­ngapore, Rita Padawangi. Dia mengakui, peradaban kota semakin mengge­rus hubungan warga dengan sungai. Meski kawasan bantaran sungai padat populasi, sesungguhnya sungai telah kehilangan rohnya.

Setidaknya, dia menyebutkan, terhadap empat fungsi sungai, yak­ni sebagai ruang rekreasi atau interaksi sosial, jalur transpor­tasi, ruang pribadi, dan ruang simbolis. Tergerusnya keempat fung­si itu, menurut Rita, merupakan penyebab timbulnya berbagai permasalahan sungai, mulai dari sampah, limbah, sedimentasi, kualitas air, hingga bencana banjir.

”Lalu, mulailah muncul berbagai usulan permasalahan sungai diselesaikan dengan cara-cara tertentu. Sayangnya, banyak solusi ditawarkan hanya melihat satu sisi, yaitu pendekatan membersih­kan sungai. Kalau pendekatannya seperti ini, hanya akan mengge­rus konteks sejarah dan fungsi sungai itu sendiri,” tuturnya.

Pendekatan membersihkan sungai yang justru menggerus fungsi sungai itu sendiri misalnya aturan mengenai garis sempadan sungai. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak­yat Nomor 28/PRT/M/2015, diatur mengenai penetapan garis sempadan sungai.

Dalam peraturan itu tertulis sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber da­ya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air mi­num, rentangan kabel listrik dan telekomuni­kasi, serta kegiatan la­in yang sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai seperti mena­nam sayur-mayur dan bangun­an kelistrikan.

Dalam Pasal 5 disebutkan, garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai se­panjang alur sungai dalam hal kedalam­an sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter atau pa­ling sedikit berjarak 15 meter (untuk kedalaman ­sungai antara 3-20 meter), dan 30 meter (untuk kedalam­an sungai lebih dari 20 meter).

”Dengan angka ini, akhirnya secara teknis di lapangan, se­mua (di sekitar sungai) dihancurkan. Tidak hanya ru­mah, bahkan pohon tua juga ikut dihancurkan. Semua tindakan penghancuran ini di­be­narkan karena ada peraturan sempa­dan tadi. Kita jangan ber­diam diri dan perlu me­mikirkan, dengan tindakan seperti ini, apa akibatnya pada interaksi atau relasi antara manusia dan sungainya?” ujar Rita.

Dia menuturkan, kota sepatutnya menjadi perwujudan dari kebudayaan masyarakatnya. Namun, perwujudan itu tidak tecermin dalam interaksi warga dengan sungainya. Untuk menyelesaikan persoalan sungai, menurut Rita, sudah waktunya semua pihak mulai bertanya, ”Seperti apa hubung­an dengan sungai yang kita ingin­kan?”

Kunci untuk menyelesaikan permasalahan sungai, menurut dia, bukan ada di tangan pemerintah. Justru komunitas-komunitas masyarakat merupakan kekuatan sebenarnya yang harus diberikan dukungan untuk mengembali­kan fungsi sungai seperti ­seharusnya.

Rita percaya, warga sekitar bantaran sungai --yang kerap dilabeli kumuh dan miskin-- tidak seharusnya menjadi tumbal demi kecantikan kota. Mereka justru perlu diberdayakan untuk menjaga sungai karena warga inilah yang memiliki kedekatan dengan sungai. ”Warga-wargalah yang akan membantu kota-kotanya untuk menemukan jalan kembali ke sungai,” ucapnya.

WARGA berjalan melintasi banjir yang melanda kawasan Andir, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/2/2019). Banjir luapan Sungai Citarum setinggi 60 cm hingga 100 cm tersebut kembali terjadi di wilayah Bandung Selatan akibat hujan lebat yang mengguyur kawasan Bandung Raya sejak Kamis (21/2).*/ANTARA

Menyeluruh 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian PUPR Ha­ri Suprayogi meng­akui, banyak sungai telah mengalami penurunan fungsi, penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran. Fung­si su­ngai telah menjadi tempat pembuangan sampah dan air limbah hingga akhirnya rawan banjir dan masalah lingkung­an lainnya.

Ia menuturkan, saat ini kondisi kegiatan konservasi tanah dan air untuk mengatasi masalah banjir kalah cepat dibandingkan dengan laju kerusakan lingkungan. ”Masya­rakat yang mengalami banjir tentu tidak sabar menunggu sampai upaya tersebut berhasil. Oleh sebab itu, penanganan masalah banjir yang tepat adalah dengan melakukan ­upaya menyeluruh yang merupakan kombinasi upaya struktur dan nonstruktur seperti yang selama ini dilaksanakan. Oleh karena itu, prasarana dan sarana fisik pengendali banjir (struk­tur) yang konon berlawanan de­ngan konsep ekohidrolik masih diperlukan,” ujarnya.

Berbagai rekayasa teknis dalam konteks struktur yang dilakukan pemerintah, di antaranya membangun ben­dung­an atau waduk, banjir kanal, tanggul banjir, normali­sasi alur, hingga pompa air.

Namun, Hari mengakui, pembangunan yang berkelanjutan memang sangat diperlu­kan agar bisa mencapai solusi restorasi sungai yang diingin­kan semua pihak. Menurut dia, butuh kompromi yang harmonis antara pemenuhan kebutuhan manusia modern dan ­pelestarian lingkungan.***

Bagikan: