Pikiran Rakyat
USD Jual 14.289,00 Beli 14.191,00 | Sebagian berawan, 23 ° C

[Laporan Khusus] Perlakuan Sungai Bak Cagar ­Budaya

Siska Nirmala
Sungai Citarum.*/ARIF HIDAYAH/PR
Sungai Citarum.*/ARIF HIDAYAH/PR

CAGAR budaya diketahui adalah warisan budaya yang dilindungi pemerintah di bawah regulasi undang-undang. Warisan budaya bersifat kebendaan yang mencakup lima hal.

Dilansir laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya yakni berupa benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan.

Dengan status cagar budaya, undang-undang mengatur bahwa warisan budaya tersebut harus dipertahankan keasliannya dan dilindungi dari segala bentuk perusakan.

Lalu bagaimana jika sungai diperlakukan seperti cagar budaya? 

Pertanyaan ini mengemuka dalam Kongres Sungai Indonesia (KSI) 4.0 yang berlangsung di Bumi Perke­mah­an dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, 21-24 Maret 2019. 

Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid mengaku setuju bahwa perlindungan sungai seharusnya dilakukan sama seperti perlakuan terhadap cagar budaya. Cagar sungai sudah seharusnya diterapkan dengan aturan ketat untuk menjaga kelestarian daerah aliran sungai.

”Namun, di pemerintah itu ada namanya mekanisme. Ketika bicara soal cagar budaya, ini soal penetap­an. Yang menetapkannya adalah bupati atau wali kota. Otoritas penetap­an ini penting sekali karena kewenangannya menjadi kewenangan pemimpin daerah," ujarnya.

Cagar sungai, menurut dia, pun harus datang dari penetapan oleh pemimpin daerah setempat. Namun, konsep penetapan cagar untuk su­ngai juga perlu dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan. Meski, menurut Hilmar, penetapan cagar sungai saja sebenarnya tidak cukup untuk dijadikan satu-satu cara melestarikan sungai, tetapi memang penting untuk dilakukan.

”Sebenarnya untuk konteks lingkungan, sudah ada penetapan ka­wasan cagar alam. Ini (cagar sungai) bisa dilakukan untuk memperkuatnya (cagar alam). Namun, memang perlu dipikirkan karena tidak bisa ber­ambisi seluruh kawasan sungai menjadi cagar alam misalnya. Peles­tarian lingkung­an harus bisa dilaku­kan dengan pemanfaatan sungai untuk kesejah­teraan,” ujarnya. 

Dia menjelaskan, narasi melestarikan dan memanfaatkan harus bisa berdampingan dan tidak bertabrakan. Bahkan dalam konteks cagar budaya sekalipun, cara terbaik pelestarian bangunan cagar budaya adalah dengan memanfaatkannya. ”Kalau hanya didiamkan (bangunannya), justru tidak selamat,” tuturnya.

Hilmar juga menuturkan, Indonesia harus fokus pada revitalisasi su­ngai yang mengedepankan pendekat­an berbasis masyarakat. Jangan sampai proses revitalisasi meredupkan hubungan manusia dan sungainya.

Hal ini seperti yang terjadi di Si­ngapura. Hilmar menjelaskan, Singapore River yang telah bertransformasi sedemikian rupa saat ini merupakan hasil dari relokasi 4.000 keluarga ke rumah-rumah tingkat yang dibangun pemerintah setempat. ­Sungai memang menjadi steril dari warga. Namun, seiring dengan itu masyarakatnya pun menjadi steril karena hilangnya interaksi sosial.

”Kondisi Singapura saat ini, bagi anak-anak mudanya sangat menjemukan. Mereka berlomba-lomba untuk keluar dari sana. Kita tidak mau kondisi di negara kita seperti itu. Kita ingin lingkungan yang bersih, tapi masyarakatnya harus tetap hidup, berinteraksi, guyub,” tuturnya.

Untuk mewujudkan gagasan cagar sungai perlu dirumuskan alternatif yang paling sesuai dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia. ”Kita tidak bisa seperti Singapura yang hampa,” ujar Hilmar.

Rencana-rencana yang disusun juga harus lebih terpadu karena pendekatan konservasi butuh perumus­an konsep yang komprehensif. ”Kita harus punya kekuatan untuk mena­warkan jalan keluar. Bukti-bukti (best practice) di masya­rakat yang kita miliki harus dikum­pulkan untuk menjadi kekuatan,” tutur Hilmar.

Infografis Cagar Budaya.*/DOK PR

Perilaku

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Mo­nar­do menekankan penentu keles­tari­an sungai adalah perilaku manu­sia­nya. ”Maka, wujudkanlah kesadar­an manusia tentang pentingnya air dalam kehidupan kita dan sungai adalah sumber utama ketersediaan air. Tidak ada gunanya konsep yang bagus kalau tidak bisa mengubah sikap manusianya,” ujarnya. 

Doni yang juga merupakan ang­gota Dewan Pembina KSI 4.0 itu me­nuturkan, prinsip gotong royong adalah kunci. Pengelolaan sungai ha­rus melibatkan gotong royong semua pihak mulai dari pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas, hingga media.

Pemimpin daerah yang kuat dan peduli dengan permasalahan sungai juga sangat dibutuhkan untuk menata ulang pola-pola pemanfaatan su­ngai. Berbagai ide kreatif dan juga best practice yang telah tumbuh di masyarakat hanya akan bisa berkembang jika pemimpin daerah berani dan memberikan dukungan bagi komunitas masyarakat.

Salah satu permasalahan yang cukup banyak mencuat dalam forum KSI 4.0, adalah kurang akomodatif­nya pemimpin daerah terhadap solusi-solusi pelestarian sungai berbasis masyarakat.

Perhelatan KSI 4.0 menghasilkan maklumat dan rekomendasi untuk meningkatkan peran para pihak untuk mewujudkan prinsip ”Air Hidupku Sungai Nadiku Maritim Budayaku”. Maklumat KSI 4.0 terdiri atas 5 poin yang diawali dengan penegasan bahwa KSI merupakan gerakan masyarakat untuk mewujudkan sungai sebagai pusat peradaban bagi peningkatan kualitas manusia.

Salah satu poin maklumatnya adalah menerbitkan dokumentasi praktik baik dari berbagai kalangan terkait usaha peningkatan kualitas sungai yang telah dipaparkan sejak Kongres Sungai Indonesia pertama hingga keempat. 

Dokumentasi itu diharapkan menjadi kekuatan. Tidak hanya untuk mendorong lebih banyak komunitas  ikut bergerak, tapi juga untuk mendorong pemerintah mulai memberi­kan perhatian lebih banyak pada pelestarian sungai berbasis masyarakat.***

Bagikan: