Pikiran Rakyat
USD Jual 14.185,00 Beli 13.885,00 | Umumnya berawan, 21.4 ° C

Klaim BPJS “Macet”, Rumah Sakit Swasta Kelimpungan

Dhita Seftiawan
ILUSTRASI bpjs kesehatan.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI bpjs kesehatan.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

JAKARTA, (PR).-  Keterbatasan persediaan obat dan lambatnya pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan membuat rumah sakit swasta  kelimpungan. Rumah sakit sulit melayani pasien dengan optimal.

Pemerintah harus segera mencarikan solusi agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tak semakin membebani kondisi finansial rumah sakit.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI) Noor Arida Sofiana menyatakan, tunggakan pembayaran obat membuat rumah sakit harus bertahan dengan pembayaran tagihan tertunda. Akibatnya, arus kas rumah sakit terganggu.

Menurut dia, kekosongan stok obat kerap menjadi salah satu penyebab munculnya masalah dalam penanangan pasien.

"Tak jarang obat yang diperlukan terlambat datang. Sedangan layanan kesehatan berkaitan pada kepentingan masyarakat luas. Kondisi ini semestinya tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Kami berharap dapat timbul sinergi yang baik dalam implementasi JKN yang nantinya akan disempurnakan," kata Noor dalam Diskusi Media bertajuk “Evaluasi Kinerja BPJS Kesehatan dalam Aspek Pelayanan Pasien” yang diselenggarakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), di Kantor Pusat PB IDI, Jakarta, Selasa 26 Maret 2019.

Penerapan perpres  yang baik 

Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) Dorodjatun Sanusi menyatakan, masalah tersebut bisa diselesaikan jika penerapan Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan dilaksanakan dengan baik. Terutama pada skema free and fee. Menurut dia, skema tersebut akan meningkatkan pelayanan yang komprehensif dan lebih bermutu dengan tanpa meningkatkan beban bagi BPJS Kesehatan.

"Pada skema free, peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara gratis dirancang untuk menerima perawatan dasar (basic treatment) pada kelas rumah sakit tertentu serta pemberian obat dasar yang sesuai ketentuan," ujar Dorodjatun.

Ia mengatakan, pada skema fee peserta yang secara mandiri membayarkan tambahan obat akan mendorong, baik pada rumah sakit maupun Pedagang Besar Farmasi (PBF). Melalui rancangan seperti ini peserta diberikan jumlah obat yang sesuai dengan penyakitnya, sehingga mereka tidak perlu direpotkan dengan pembatasan yang selama ini diterapkan.

“Dengan demikian proses perawatan menjadi lebih optimal dan kualitas hidup pasien menjadi lebih baik," katanya.

Ia menegaskan, untuk mendukung skema yang diusulkan tersebut, pelibatan asosiasi profesi (dokter dan spesialis) berperan penting agar dapat menyusun petunjuk pelaksanaan yang detail atas  kewajiban rincian komponen obat per jenis penyakit yang sesuai dengan International Therapeutic Management.

Ia berharap dapat berkolaborasi dengan PB IDI, asosiasi profesi, dan asosiasi rumah sakit untuk secara bersama-sama mendorong penerapan Perpres tersebut agar defisit BPJS Kesehatan tak meningkat setiap tahun.***

 

Bagikan: