Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Umumnya berawan, 21.9 ° C

Tak Masuk DPT, Pemilik Suket Tak Bisa Gunakan Hak Pilih

Muhammad Irfan
ILUSTRASI pencoblosan*/DOK.PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI pencoblosan*/DOK.PIKIRAN RAKYAT

JAKARTA, (PR).- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Direktorat Jenderal Pendudukan Catatan Sipil Kemendagri bersepakat bahwa Surat Keterangan (Suket) bisa digunakan mencoblos oleh mereka yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap. Sementara jika pemilih belum terdaftar di DPT dan hanya memiliki Suket, maka yang bersangkutan tak bisa menyalurkan hak pilihnya.

Hal ini disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II dengan tiga pihak terkait yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 19 Maret 2019. Kesepakatan ini diambil mengingat sebelumnya ada ketidakcocokan antara Peraturan KPU dan UU Pemilu dalam menyikapi ketiadaan e-KTP untuk mencoblos.

PKPU Pasal 37/2018 menyebut pemilih yang tak memiliki e-KTP masih bisa menggunakan hak pilihnya selagi memiliki Suket. Sementara UU Pemilu Pasal 38 hanya mempersilakan penggunaan e-KTP bagi pemilih yang tak terdaftar di DPT.

Wakil Ketua Komisi II, Mardani Ali Sera mengatakan, untuk mengatisipasi banyaknya pemilih yang belum terakomodir di DPT, Komisi II pun mempersilakan KPU untuk segera membuat Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap III. Di sisi lain, Komisi II juga mendorong Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk mempercepat pencetakan e-KTP bagi mereka yang sudah melakukan perekaman.

“Ini untuk memasukkan mereka yang sudah punya e-KTP dan Suket ke dalam DPT, karena kalau cuma punya suket enggak ada KTP tapi sudah masuk di DPT masih boleh memilih,” kata Mardani.

Dia pun berharap pencetakan e-KTP bagi mereka yang telah melakukan perekaman bisa selesai di H-7 Pemilu. Dengan begitu di tujuh hari ke depan, pihak terkait bisa menginput dan memperbaharui data sehingga saat hari pencoblosan semua sudah memiliki e-KTP. “Karena fakta di lapangan memang masih banyak yang belum memiliki e-KTP,” ucap dia.

Komisi II pun meminta Dirjen Dukcapil menghentikan pencetakan e-KTP WNA hingga proses Pemilu selesai. Hal ini dilakukan agar proses Pemilu bisa berjalan lebih lancar dan tidak terjadi lagi masalah WNA yang masuk DPT.

Sebagai negara kepulauan yang sangat besar, Mardani tak memungkiri kalau proses perekaman ini sulit dikontrol. Tetapi pihak berwenang sudah seharusnya bekerja optimal. Jika pun masih ada data yang tercecer setidaknya baik KPU, Bawaslu, dan Dirjen Dukcapil sudah berusah untuk menampilkan pelayanan terbaik.

“Itu harga yang harus dibayar. Yang unik kan Dukcapil pakai data DP4 yang basis registrasi penduduk sementara DPT dari KPU meski berbasis pada DP4, menggunakan coklit (pencocokan dan penelitian). Selama ini jalan sendiri, nah nanti di 2020 BPS akan menyatukan keduanya pakai pola berbasis registrasi dan coklit,” ucap dia.

Sementara itu Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh menyanggupi pencetakan e-KTP bagi masyarakat yang telah melakukan perekaman selesai sebelum Pemilu. Berdasarkan data pihaknya, masyarakat yang telah wajib e-KTP ada 192 juta. Sementara 4,2 juta di antaranya belum melakukan perekaman.

“Ini kami kejar terus. Kalau enggak mau merekam, enggak punya hak coblos. Sementara kalau semua yang sudah merekam dan tak berdata ganda kami pastikan selesai. Satu hari selesai,” kata Zudan.

Dia tak memungkiri ada alasan masyarakat tak mau melakukan perekaman. Mulai dari faktor geografis yang jauh karena tinggal di tempat terpencil atau merasa belum perlu. Padahal program e-KTP sudah berlangsung selama tujuh tahun.

“Saat ini e-KTP juga menjadi basis pelayanan publik yang lain. Kalau belum punya KTP, enggak masuk DPT, enggak boleh memilih, makanya kami dorong masyarakat yuk rekam,” ucap dia.

Pihaknya pun terus berupaya melakukan aksi jemput bola. Saat ini diketahui 4,2 juta orang yang belum merekam e-KTP, 60 persennya ada di Papua. Dia merencanakan akan turun ke sana mulai tanggal 22 Maret 2019 ini.

“Sementara masyarakat juga harus proaktif. Datang ke Dukcapil perekaman selesai 24 jam. Blanko saat ini ada 16 juta keping dan yang sudah didistribusikan ada 18 juta. Kalau masyarakat aktif bisa lebih cepat,” ucap dia.***

Bagikan: