Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Sebagian berawan, 20.2 ° C

Satgas Antimafia Tanah Bidik Penyerobotan Lahan SD di Balajara Tangerang

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI.*/CANVA
ILUSTRASI.*/CANVA

SERANG, (KB).- Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Tanah Ditreskrimum Polda Banten kembali beraksi. Kali ini, mereka membidik dugaan penyerobotan lahan seluas 10.250 meter persegi di sebuah sekolah dasar negeri (SDN) di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Minggu, 17 Maret 2019.

Informasi yang diperoleh, perkara ini diduga melibatkan salah satu tersangka berinisial DHJ. Dia sebelumnya sudah ditetapkan tersangka oleh Satgas Antimafia Tanah atas keterlibatan pemalsuan 6 akte jual beli seluas 5.411 meter persegi di Desa Telaga Sari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang.

"Tim kami di lapangan sedang mencari beberapa petunjuk perbuatan melawan hukum DHJ dan kelompoknya. Petunjuk sementara, DHJ diduga melakukan permufakatan jahat dalam perkara lain,” kata Kasatgas Antimafia Tanah yang juga Direskrimum Polda Banten, Kombes Pol. Novri Turangga, seperti dilaporkan Rifat Alhamidi dari Kabar Banten.

Menurut Novri, dalam melancarkan perbuatannya, DHJ dan kelompoknya melakukan modus yang hampir sama dengan perkara penyerobotan lahan Desa Telaga Sari. Mereka memalsukan dokumen untuk upaya gugat gerdata dengan tujuan mendapat ketetapan hukum agar mendapatkan hak kuasa atas tanah milik Pemkab Tangerang tersebut.

“Kelompok ini telah menggugat Pemkab Tangerang dan Dinas Pendidikan untuk meminta pergantian Rp15 Miliar terhadap SD di Balaraja. Tapi sampai sekarang, tanah itu telah beralih menjadi SHM 317 dan sudah berdiri bangunan toko material. Jadi, bukan SDN," ujarnya.

Diduga ada dukungan dari oknum yang memiliki pengaruh dan dana

Untuk mendalami kasus tersebut, satgas telah memeriksa sembilan orang saksi dan mengamankan sejumlah dokumen. Satgas mendapatkan petunjuk bahwa sengketa di atas lahan itu telah ditemukan adanya tindak pidana.

"Penggunaan dokumen dan surat-menyurat dalam proses persidangan, hakim tidak akan pernah mengetahui untuk membedakan mana surat yang asli dan mana yang palsu. Sampai sekarang kami masih terus selidiki dokumen itu,” tuturnya.

Novri menyatakan, penyerobotan lahan negara tersebut diduga bukan hanya dilakukan oleh DJH. Namun, upaya itu turut melibatkan banyak pihak dan mendapat dukungan dari sejumlah oknum yang mempunyai pengaruh, termasuk dukungan finansial.

"Kasus ini akan kami kembangkan. Biasanya perbuatan mafia tanah tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu dua orang saja, apalagi hanya orang-orang biasa. Pasti melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan," ucapnya.***

Bagikan: