Pikiran Rakyat
USD Jual 14.286,00 Beli 13.986,00 | Umumnya berawan, 22 ° C

Budhi Keluarkan Anggaran Pribadi Perbaiki Jalan Provinsi

Eviyanti
PERBAIKAN ruas jalan Karangkobar Banjarnegara yang amblas akibat longsor menggunakan dana pribadi Bupati banjarnegara setelah usulan bantuan ke Pemprtov 33 milair tidak pernah ada realiasai.*/EVIYANTI/PR
PERBAIKAN ruas jalan Karangkobar Banjarnegara yang amblas akibat longsor menggunakan dana pribadi Bupati banjarnegara setelah usulan bantuan ke Pemprtov 33 milair tidak pernah ada realiasai.*/EVIYANTI/PR

BANJARNEGARA, (PR).- Bupati Banjarnegara Jawa Tengah, Budhi Sarwono memgeluarkan anggaran pribadi Rp 600 juta untuk memperbaiki jalan provinsi di Kecamatan Karangkobar  terputus akibat tanah bergerak. Setelah usulan bantuan anggaran perbaikan jalan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng tidak ditanggapi.

Ruas jalan Karangkobar menuju Banjarnegara yang merupakan jalan provinsi  sehingga kerusakan dan lainnya menjadi kewenangan di Pemprov, Gubernur kata Bupati sudah menjanjikan bantuan dana, namun hingga kini belum ada rerspon dari Pemprov.

"Realisasi bantuan tidak ada, ada ribuan warga yang tergantung dengan jalan utama tersebut. Perbaikan harus secepatnya, oleh karena meski  harus keluarkan uang pribadi Rp 600 juta dan seluruh peralatan dari kami,  perbaikan jalan bisa dilaksanakan segera tanpa menunggu bantuan dari Pemprov," katanya Kamis 14 Kamis 2019.

Dijelaskan untuk perbaikan jalan provinsi tersebut, pihaknya sebenarnya mengajukan permohonan bantuan anggaran sebesar Rp 30 miliar. Bahkan bantuan anggaran sebesar itu dia ajukan, setelah Wagub Jateng Heru Sudjatmoko meminta dia membuat rencana anggaran dan desain engeneering detail (DED) untuk perbaikan jalan yang rusak. 

"Saat itu, pak Heru menjabat sebagai Plt Gubernur Jateng menggantikan Gubernur Ganjar Pranowo yang sedang mengajukan cuti mencalonkan diri lagi sebagai Gubernur Jateng. Permintaan rencana anggaran itu, disampaiakan saat pak Heru berkunjung ke lokasi bencana, setelah menang di Banjarnegara realisasi bantuan yang kami tunggu tidak ada," kata Bupati.

Namun dalam realisasinya, dana yang turun dari Pemprov Jateng untuk perbaikan jalan tersebut hanya sebesar Rp 1,1 miliar. "Itu saja ternyata 1.1 miliar bukan  bantuan pemprov melainkan bantuan khusus yang penyalurannya melalui aspirasi anggota DPRD Jateng," jelasnya.

Peristiwa tersebut membuat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono bersikap  dan menyatakan secara tegas tidak akan mengusulkan kegiatan pembangunan di daerahnya yang akan dibiayai Pemerintah Provinsi. Meski APBD Banjarnegara tidak terlalu besar namun pihaknya tidak akan meminta bantuan Pemprov. 

Selain itu bantuan keuangan dari  Pemprov Jateng pada Pemkab Banjarnegara selama 5 tahun terakhir menurutnya juga tidak terlalu besar.
Bantuan yang diterima Pemkab Banjarnegara selama 5 tahun terakhir tak lebih dari Rp 9 miliar. "Dana bantuan provinsi tersebut, termasuk dana bantuan provinsi sebesar Rp 1,1 miliar yang digunakan untuk perbaikan ruas jalan provinsi akibat bencana di Desa Slatri Kecamatan Karangkobar," terangnya.

Bupati mengaku tidak akan meminta-minta anggaran pada Pemerintah Provinsi untuk membiayai proyek pembangunan di daerahnya. Sikap tidak akan mengemis anggaran  terebut juga disampaikan langsung Bupati kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan jajarannya dalam dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2020 tingkat eks Karesidenan Banyumas, yang dilaksanakan di pendopo Setda Purbalingga, Selasa (12/3/2019) lalu.

''Dengan segala hormat, pada tahun ini hingga tiga tahun ke depan Pemkab Banjarnegara tidak akan mengusulkan kegiatan baru untuk dibiayai Pemprov Jateng,'' katanya di hadapan Gubernur Ganjarparnowo dan para bupati saat itu. 

Sikap ini berbeda dengan sikap bupati lain seperti Bupati Banyumas, Purbalingga dan Cilacap, yang mengusulkan sejumlah proyek kegiatan untuk dibiayai pemerintah provinsi.

Diakui, Pemkab masih sangat membutuhkan bantuan pihak lain untuk membangun daerahnya. ''Namun kalau untuk 'ngemis-ngemis', ya lebih baik tidak. Pihaknya  cukup menggantungkan bantuan dari pemerintah pusat dan dari APBD.

"Dengan DAU dan DAK dari pemerintah pusat, serta sumber-sumber anggaran lain yang diperoleh, Pemkab Banjarnegara akan mampu membiayai kegiatan pembangunannya sendiri," tambahnya. 

Bupati optimis  Pemkab Banjarnegara mampu untuk mengelola anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  "Saya punya tekad, sampai akhir masa jabatan saya selama sekitar 3 tahun lagi ini, saya tidak mau ada ketergantungan dari pemerintah provinsi," jelasanya.***

Bagikan: