Pikiran Rakyat
USD Jual 14.616,00 Beli 14.316,00 | Badai petir, 26.4 ° C

Bom di Sibolga Tidak Berkaitan dengan Pemilu 2019

Muhammad Ashari
ILUSTRASI teroris.*/DOK.PR
ILUSTRASI teroris.*/DOK.PR

JAKARTA, (PR).- Peristiwa ledakan bom di Sibolga, Sumatera Utara, dinyatakan tidak berkaitan dengan suasana politik menjelang pemilihan umum 2019. Peledakan bom itu bermula dari penggerebekan atas terduga teroris Abu Hamzah.

Presiden Joko Widodo menyatakan hal itu di sela-sela peninjauan Indonesia International Furniture Expo di JI Expo, Kemayoran Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019. Menurut dia, peristiwa itu terjadi karena upaya pengungkapan jaringan teroris di wilayah Lampung. 

"Ini pengembangan dari yang di Lampung. Kita lihat, memang barangnya ada berupa bom," kata Joko Widodo.

Ia pun mengapresiasi kinerja Polri, terutama Densus 88, yang telah membuka dan menangkap jaringan terorisme. "Kita harapkan ke depan lebih dikembangkan lagi, sehingga sel-sel (terorisme) yang masih tersisa, yang belum ditemukan, segera ditemukan," tuturnya. 

Ia mengatakan, keberadaan jaringan terorisme itu berbahaya bagi kelangsungan dan keamanan negara. "Berbahaya kalau masih ada teroris yang menyimpan bom seperti itu. Saya sampaikan harus ada tindakan tegas terus-menerus tanpa henti dan kita harapkan semua segera terungkap," tuturnya. 

Tingkatkan kewaspadaan untuk keamanan jelang pemilu 2019

Bom/PNGTREE

Sementara, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, DPR RI tetap berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan terorisme. Pemberantasan itu tentunya dilakukan sesuai hukum positif yang berlaku.

Menurut dia, kepolisian harus mengusut tuntas peristiwa tersebut dan melakukan pendalaman terhadap jaringan teroris terkait. "Polisi juga perlu menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran," katanya. 

Selain itu,  ia mendorong TNI untuk bersatu membantu Polri untuk menumpas jaringan terorisme. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perlu terus berkoordinasi dalam mengantisipasi pergerakan terorisme. 

"Kita perlu terus meningkatkan kinerja dan kewaspadaan, terutama menjaga stabilitas keamanan jelang Pemilu 2019.  Mengingat, saat ini pergerakan terorisme bersifat sporadis," kata dia.

Ia menambahkan, ia pun akan mendorong Komisi III DPR untuk segera membentuk dewan pengawas khusus terorisme. Dewan pengawas ini dikatakannya berfungsi untuk melakukan pengawasan dalam upaya pemberantasan terorisme. "Ini sebagai amanat dari Undang-undang Antiterorisme," katanya.***

Bagikan: