Pikiran Rakyat
USD Jual 14.286,00 Beli 13.986,00 | Umumnya berawan, 23.2 ° C

53 Tahun Teka-teki Supersemar

Tim Pikiran Rakyat
SOEKARNO dan Soeharto/DOK. PR
SOEKARNO dan Soeharto/DOK. PR

LIMA puluh tahun lebih Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Setengah abad lebih Supersemar masih menyimpan teka-tekinya yang belum terkuak. Titik terang Supersemar tak hentinya dicari tetapi hingga saat ini tak jua didapat.

Mungkin karena titik gelap dari para saksi kunci masih begitu menyelimutinya. Polemik Supersemar menjadi salah satu bagian dari sejarah Indonesia yang paling menarik.

Berbagai argumen tentang kebenaran Supersemar telah diungkapkan berbagai pihak, tetapi argumen-argumen tersebut hingga saat ini belum membuktikan kebenaran.

Entah mengenai keaslian surat, proses yang terjadi kala itu, dan alasan kuat Soekarno mau menandatangani surat tersebut dengan adanya intimidasi ataupun tidak.

Semua hal tadi memang masih menjadi suatu misteri yang mungkin sangat sulit untuk diungkapkan karena para saksi kunci tak secara gamblang me­ngatakan apa yang sebenarnya terjadi.

Menjadi tonggak Orde Baru

Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang biasa disebut Supersemar merupakan surat yang digadang-gadang menjadi awal mula berdirinya Orde Baru.

Kala itu, pemerintahan Soekarno sedang mengalami berbagai konflik hebat dan yang dapat meredakan konflik ini hanyalah bantuan militer.

Menurut Asvi Warman Adam, Supersemar berisi mandat Soekarno kepada Soeharto untuk mengamankan dan menstabilkan keadaan di Indonesia.

SOEKARNO dan Soeharto/DOK. PR

Soeharto juga diperbolehkan mengambil tindakan yang dianggap perlu. Namun, Supersemar kemudian menjadi bumerang bagi Soekarno karena Soeharto terkesan mengangap mandat yang diberikan itu sebagai penyerahan kekuasan.

Pembubaran PKI pun dilakukan karena dianggap radikal dan membunuh para petinggi militer kala itu serta banyak orang yang dianggap sebagai anggota PKI ditangkap dan ditahan.

Selain membubarkan partai yang merupakan hak dan wewenang presiden, Soeharto merombak kabinet Dwikora untuk menjauhkannya dari hal-hal yang bernuansa PKI.

Oleh karena itu, para anggota kabinet yang diduga terlibat PKI ditahan. Hal ini membuat Soekarno semakin kehilangan hak dan wewenangnya sebagai presiden.

Soekarno yang dikenal berwatak keras mencoba menghenti­kan penyalahgunaan Supersemar dengan melayangkan surat susulan kepada Soeharto. Namun, hal itu tak digubris Soeharto. Dalam pidatonya pada 17 Agustus 1966, Soekarno mengungkapkan bahwa Supersemar bukanlah penyerahan pemerintahan, melainkan perintah pengamanan.

Akan tetapi, Super­semar terus dijadikan senjata politik yang kuat. Soeharto menduduki kursi presiden sebagai orang nomor satu di Indonesia kala itu.

Menyoal keaslian surat

Keaslian Supersemar dan proses pembuatan hingga penandatanganannya masih menjadi pertanyaan besar. Muncul berbagai versi dari surat itu. Muncul pula kesaksian yang me­ngatakan bahwa bukan tiga jenderal yang menjadi utusan Soeharto melainkan ada empat jenderal dan Soekarno berada di bawah todongan senjata ketika menandatangani surat tersebut.

Keaslian Supersemar semakin dipertanyakan setelah tumbangnya Orde Baru. Menurut M Asichin, Kepala Aarsip Nasional Republik Indonesia periode 2010-1013), terdapat tiga versi Supersemar yang ada di Arsip Nasional Republik Indonesia, kedua surat berkop Burung Garuda dan yang satu lagi tanpa kop surat.

Supersemar/DOK. PR

Akan tetapi, konon ketiga versi Supersemar tersebut palsu karena surat kepresi­denan seharusnya berkop padi dan kapas. Hingga saat ini, keberadaan Supersemar yang asli tak diketahui.

Pengungkapan teka-teki Supersemar hingga usia setengah abad lebih masih alot. Belum ada hal baru yang dapat menguak rahasia Supersemar yang hingga saat ini masih tersembunyi.

Supersemar dengan sejuta misterinya memang menjadi teka-teki sejarah Indonesia yang sulit dilengkapi. Lima puluh tahun lebih sudah Supersemar menjadi tonggak Orde Baru yang berdiri kokoh berkuasa 32 tahun lamanya.

Pemberian mandat yang dilakukan Soekarno dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan.

Entah disengaja atau tidak, terjadi perbedaan interpretasi antara yang memberi perintah dan yang diberi perintah. Entah juga apakah terdapat dalang lain di balik Super­semar, baik pengaruh asing maupun yang lainnya untuk memanfaatkan situasi yang terjadi kala itu.

Terlepas dari perdebatan dan teka-teki Supersemar yang masih jauh dari titik terang, para sejarawan telah berusaha keras untuk mengung­kap fakta yang ada pada Supersemar.

Akan tetapi, bila fakta sejarah yang didapat kurang bukti untuk menguak teka-teki, jangan sampai para sejarawan hanya melandaskan pada argumen pribadi hingga akhirnya dapat mengaburkan sejarah.

Sejarawan haruslah bekerja dengan fakta-fakta karena tulisan sejarah tidak akan lekang oleh zaman. Anak cucu kita kelak juga akan mempelajari sejarah, termasuk ­mengenai Supersemar.

Supersemar menjadi pembelajaran bagi negara untuk tidak membentuk kepemimpinan ganda. Bila kinerja pemimpin dirasa kurang baik, pemerintah dan rakyat bersama-sama mengoreksi dan memberi solusi, bukan sekadar melakukan demonstrasi. (Dina Rahmawati, artikel Ini pernah dimuat di Harian Umum Pikiran Rakyat edisi 10 Maret 2016)***

Bagikan: