Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Umumnya berawan, 18.2 ° C

Penurunan Status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan Berpotensi Melanggar HAM

Puga Hilal Baihaqie
MASSA yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam Jawa Barat melakukan aksi menolak penurunan status cagar alam di depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu (6/3/2019). Dalam aksinya massa menuntut pemerintah mencabut Surat Keputusan Nomor 25/MENLHK/SETJEN/PL.2/1/2018 tentang perubahan fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian Cagar Alam Kamojang seluas 2.391 ha dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 ha menjadi Taman Wisata Alam (TWA). */ANTARA
MASSA yang tergabung dalam Aliansi Cagar Alam Jawa Barat melakukan aksi menolak penurunan status cagar alam di depan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Rabu (6/3/2019). Dalam aksinya massa menuntut pemerintah mencabut Surat Keputusan Nomor 25/MENLHK/SETJEN/PL.2/1/2018 tentang perubahan fungsi pokok kawasan hutan dari sebagian Cagar Alam Kamojang seluas 2.391 ha dan Cagar Alam Gunung Papandayan seluas 1.991 ha menjadi Taman Wisata Alam (TWA). */ANTARA

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpotensi melakukan tindakan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) terhadap masyarakat yang menggantungkan keberlangsungan hidup dan keselamatam jiwanya dari Cagar Alam Kamojang dan Papandayan. Ancaman banjir besar setelah rusaknya Danau Ciharus serta kerusakan alam lainnya, membuktikan bahwa negara tidak bisa memberikan jaminan keamanan akibat bencana alam, setelah kebijakan yang dibuat oleh negara.

Hal ini diutarakan Pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Era Purnama Sari yang terlibat advokasi terhadap Aliansi Cagar Alam Jawa Barat.

"Selain itu dalam klausal SK penurunan status hanya memuat konsideran. Sedangkan alasan adanya panas bumi ada pada bagian bawah dari klausal SK tersebut," kata Era.

Sementara itu, Kidung sebagai Koordinator Aliansi Cagar Alam Jawa Barat  sekaligus sebagai perwakilan 70 orang massa yang berjalan kaki dari Bandung ke Jakarta untuk menuntut pencabutan SK ini, mengatakan akan terus berupaya agar SK ini dicabut. 

Mereka akan terus melakukan kampanye di kantong-kantong pecinta alam, juga di kantong-kantong masyarakat yang kemungkinan akan terkena dampak perubahan status ini. Mereka juga akan membantu melengkapi data-data penguat agar Dirjen KSDAE mempunyai alasan yang kuat untuk mendorong pencabutan SK ini. 

ALIANSI Cagar Alam Jabar melakukan aksi di depan Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jabar, Jalan Gedebage Selatan, Kota Bandung, Kamis, 14 Februari 2019. Aksi dilakukan terkait SK Menteri yang melakukan perubahan dan penurunan fungsi Kawasan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan sistem penyangga kehidupan.*/ADE BAYU INDRA/PR

Demi semua cagar alam

Edo Rahman dari Eksekutif Nasional WALHI berpendapat, penurunan status cagar alam menjadi Taman Wisata Alam adalah indikasi yang menunjukkan penurunan kualitas kerja Presiden Jokowi dan Menteri LHK, juga trindikasi hanya untuk mengakomodir kepentingan korporasi untuk mengeruk potensi sumber daya alam di cagar alam tersebut.

"Bisa kita cek korporasi apa saja yang saat ini sedang bermain di area tersebut," katanya.

OLeh karena itu Aliansi Cagar Alam Jawa Barat beserta jaringan di Nasional sepakat akan terus memperjuangkan hingga Surat Keputusan ini dicabut oleh Menteri LHK.

“Tuntutan cabut SK ini bukan hanya untuk menjaga Cagar alam Kamojang dan Papandayan, ini juga untuk cagar alam di seluruh Indonesia, karena bukan tidak mungkin akan ada SK-SK lain yang akan merubah satatus cagar alam di wilayah lain.” Kata Rehwinda dari Walhi Jakarta. 

Dari hasil kesepakatan itu dalam beberapa pekan kedepan akan ada pertemuan lanjutan antara pihak Aliansi Cagar Alam Jabar dan Kementerian LHK. Bahkan Dirjen KSDAE Wiratno akan melakukan inspeksi mendadak ke Kawasan Kamojang dan Papandayan, tanpa memberi tahu staf dan ajudannya.***

Bagikan: