Pikiran Rakyat
USD Jual 14.328,00 Beli 14.028,00 | Umumnya cerah, 19.6 ° C

Komisi II DPR RI Mendesak Pemerintah Memberikan Jaminan Sosial Bagi Honorer

Fani Ferdiansyah
DIREKTUR Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyampaikan paparan pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019). Rapat tersebut membahas permasalahan investasi pada Surat Utang Negara (SUN) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.*/ANTARA
DIREKTUR Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyampaikan paparan pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2019). Rapat tersebut membahas permasalahan investasi pada Surat Utang Negara (SUN) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menilai tenaga honorer harus mendapatkan jaminan sosial. Dengan demikian, pemerintah harus memastikan para tenaga honorer mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja.

"Negara bertanggung jawab memberikan jaminan sosial bagi tenaga honorer. Kita memiliki 439 ribu tenaga honorer yang belum diangkat, bahkan dimoratorium," kata Riza Patria, seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Kamis 7 Maret 2019.

Dia menilai, selama ini tenaga honorer belum mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan dari pemerintah. Oleh karena itu, tambah Riza, tenaga honorer membutuhkan perhatian khusus dalam persoalan tersebut.

Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya digunakan untuk kepentingan riil, seperti memberikan jaminan sosial kepada tenaga honorer. "Kalau pemerintah gencar dengan pembangunan infrastruktur, ada warga negara yang berjasa belasan tahun namun masih tetap menjadi tenaga honorer. Butuh perhatian bagi tenaga honorer," ujarnya lagi.

Selain itu, dia menyoroti aturan UU BPJS Ketenagakerjaan terkait jaminan kematian dan hari tua. Oleh karena itu, tidak boleh ada lembaga selain BPJS yang memberikan jaminan tersebut.

Dia menekankan, bahwa selain BPJS tidak ada lembaga yang memberikan jaminan sosial, apalagi diberikan kepada Perseroan Terbatas (PT) yang tujuannya hanya untuk meraih keuntungan. "Jaminan sosial tidak bisa bersifat profit atau hanya ambil keuntungan, karena ini bagian dari tanggung jawab pemerintah," katanya pula.

Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (MP BPJS) Hery Susanto menyebutkan, pemerintahan Jokowi memberlakukan empat peraturan pemerintah (PP) di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.

Keempat PP tersebut adalah PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, PP 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP 70 Tahun 2015, dan PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yaitu untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, dan Honorer dikelola oleh Taspen.

"Berlaku 4 PP tersebut menjadi persoalan yang serius dalam tata kelola jaminan sosial sebagaimana tertuang dalam UU SJSN, UU BPJS dan UU ASN," kata Hery.

Menurut dia, amanah UU BPJS ditegaskan bahwa pengelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) adalah kewenangan dari BPJS Ketenagakerjaan bukan PT Taspen dan PT Asabri.

Dia menilai pemerintah sudah harus menyiapkan langkah penggabungan jaminan pensiun PT Taspen dan PT Asabri ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 2029, bukan membuat blunder peraturan perundang-undangan yang tidak sinergi dengan amanat UU.

"UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS engan jelas menyatakan bahwa perlindungan jaminan sosial untuk sektor ketenagakerjaan di Indonesia hanya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola JKM, JKK, JHT dan JP," kata dia.***

Bagikan: