Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Umumnya berawan, 21.9 ° C

Tiga Hari Jalan Kaki, Pencinta Alam yang Menolak TWA Kamojang dan Papandayan Tiba di Jakarta

Puga Hilal Baihaqie
ALIANSI Cagar Alam Jabar melakukan aksi di depan Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jabar, Jalan Gedebage Selatan, Kota Bandung, Kamis, 14 Februari 2019. Aksi dilakukan terkait SK Menteri yang melakukan perubahan dan penurunan fungsi Kawasan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan sistem penyangga kehidupan.*/ADE BAYU INDRA/PR
ALIANSI Cagar Alam Jabar melakukan aksi di depan Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jabar, Jalan Gedebage Selatan, Kota Bandung, Kamis, 14 Februari 2019. Aksi dilakukan terkait SK Menteri yang melakukan perubahan dan penurunan fungsi Kawasan Cagar Alam Kamojang dan Papandayan yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati dan perlindungan sistem penyangga kehidupan.*/ADE BAYU INDRA/PR

JAKARTA, (PR).- Kelompok pencinta alam yang menolak penurunan status Cagar Alam Kamojang dan Cagar Alam Papandayan menjadi taman wisata alam (TWA) telah tiba di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta pada Selasa, 5 Maret 2019. Meski nampak kelelahan, para pejuang lingkungan itu dalam kondisi prima.

Rencananya mereka akan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Manggala Agni Jakarta pada Rabu, 6 Maret 2019. "Selama melakukan long march ada tim tiga orang yang memantau kondisi fisik selama mereka melakukan aksi jalan kaki, dan alhamdulilah semuanya diberikan kesehatan," kata salah seorang tim monitoring aksi long march Jakarta Bandung dari Forum Komunitas Pecinta Alam (FKPA) Yudi Nurman Fauzi di Sekretariat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Selasa 5 Maret 2019. 

Sebelumnya mereka berangkat pada Minggu, 3 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIB dari titik 0 Km Bandung di Jalan Asia-Afrika menuju Jakarta dengan berjalan kaki. Semula kelompok pencinta alam itu melakukan aksi long march sebanyak 33 orang orang. Sorenya mereka menginap di Sekretariat Forum Komunikasi Pencinta Alam Purwakarta (Fakta) untuk melanjutkan perjalanan pada Senin, 4 Maret 2019 menuju Karawang.

Di Kota Pangkal Perjuangan itu 33 orang aktivis sempat beristirahat beberapa jam dan mendapatkan bantuan konsumsi dari kelompok pencinta lingkungan di Karawang. "Beberapa orang dari Karawang ada juga yang bergabung, kemudian perjalanan dilanjutkan hingga Kabupaten Bekasi. Mereka bermalam di Gedung Juang Tambun, Bekasi. Disana ada juga yang ikut gabung termasuk dari Kota Depok. Sehingga jumlah pejalan kaki bertambah dari 33 orang menjadi  56 orang," tutur Yudi.  

Aksi jalan kaki yang terbilang cukup jauh itu sebagai bentuk protes dari para pecinta alam dan lingkungan terhadap kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan yang tidak mengindahkan tuntutan mereka untuk mencabut surat keputusan menteri LHK nomor  SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA.2/1/2018 tentang perubahan status Cagar Alam Kamojang dan Papandayan menjadi taman wisata alam (TWA). 

Perubahan status merupakan ancaman bagi masyarakat yang tinggal di bawah Gunung Papandayan dan Kamojang karena berisiko terjadinya luapan air yang mengakibatkan banjir bandang karena rusaknya ekosistem di kawasan tersebut. Yudi menambahkan selama ini kawasan cagar alam terjaga dari masuknya pemukiman penduduk, meski kerap terjadi kerusakan oleh perambahan dan kelompok orang yang ingin berwisata terutama dari kalangan kendaraan bermotor. Proses perbaikan cagar alam bisa dilakukan tanpa harus menurunkan menjadi dua tahap ke taman wisata alam.

Sementara itu Staf Advokasi Walhi Jabar Wahyudin mencurigai ada motif bisnis dibalik penurunan status cagar alam menjadi taman wisata alam. Alasan KLHK menurunkan status dengan hasil pertimbangan teknis mengenai adanya potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi merupakan cara untuk mengaburkan tujuan awalnya yang disinyalir memberikan ruang bisnis bagi pelaku pariwisata.

"Berdasarkan kajian para ahli, lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan panas bumi cukup dengan 100 hektar area saja. Tetapi KLHK malah melepaskan hingga 4.000 hektar terdiri dari 2.300 di Cagar Alam Kamojong dan 1.700 di Cagar Alam Papandayan. Jumlah yang begitu besar untuk apa kalau kebutuhannya sedikit," ujarnya. 

Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Energi (KSDAE) Wiratno menyampaikan ada komunikasi yang terputus sehingga permasalahan tersebut terjadi. Pihaknya juga membantah bila penurunan status cagad alam menjadi TWA tanpa dikomunikasi dengan publik, termasuk melibatkan para pakar dalam penurunan status tersebut.***

Bagikan: