Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Umumnya cerah, 16.3 ° C

Jokowi dan Prabowo Tak Bicarakan Isu Secara Berkesinambungan

Dewiyatini
JOKO Widodo dan Prabowo berjabat tangan seusai mengikuti debat Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari 2019.*/ANTARA
JOKO Widodo dan Prabowo berjabat tangan seusai mengikuti debat Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari 2019.*/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Oleh kedua calon Presiden, Joko Widodo dan Prabowo, isu-isu berkelanjutan tentang infrastruktur, energi, sumber daya pangan, dan lingkungan hidup hanya dibahas dalam visi lima tahunan. Padahal, isu-isu itu akan berjalan secara berkesinambungan.

Kedua calon presiden, dalam debat Pilpres 2019 jilid II, dinilai punya pemahaman rendah terhadap isu-isu lingkungan. Persoalan dampak lingkungan berupa bencana tidak dibahas oleh keduanya.

Kendati demikian, debat julid II tersebut lebih hidup dibandingkan dengan debat epidoe pertama. Narasi yang dikomunikasikan digabungkan dengan data-data.

Aktivis lingkungan Hidup dari DPKLTS Supardiyono Sobirin mengkritisi visi kedua capres yang dinilai belum jelas. Paparan keduanya belum menggambarkan program yang ditawarkan.

Yang dibahas, kata Sobirin, hanyalah dampak berupa kemiskinan. Tapi, persoalan bencana tidak dibicarakan. Padahal pada 2018, ada 3.000 bencana yang sebagian besar berupa banjir karena kerusakan lingkungan.

“Diperlukan strategi yang jelas antara pengelolaan lingkungan hidup. Tapi itu tidak dibahas oleh kedua capres,” ucapnya.

Sobirin mencontohkan rencana Jokowi untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan gambut. Namun, tidak dipaparkan upaya pemulihan lahan yang sudah terbakar.

“Namun, keduanya memiliki kesamaan yakni siapa pun yang menang, masih mencita-citakan Indonesia masih ada,” kata Sobirin.

Sobirin juga menilai, pembagian sertifikat oleh Jokowi sebagai kebijakan yang salah. Lahan itu harus dikuasai oleh negara. “Yang terpenting, bagaimana mengatur fungsi lahan,” ucapnya.

Masa setelah percepatan

Pakar infrastruktur dari ITB sekaligus Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan, Bernardus Djonoputro menyebutkan, dalam paparan kedua capres, ada 2 hal yang menjadi perhatian yang berkaitan dengan transformasi Indonesia. Keduanya yakni perubahan orientasi pemanfaatan energi dan kehidupan desa.

Bernardus mengatakan, isu desa memang menarik karena sekarang adalah era urbanisasi. Ketimpangan yang ada justru menuntut masyarakat berbicara tentang kehidupan desa.

“Dalam kehidupan desa, akan terjadi percepatan karena adanya infrastruktur yang dibangun di desa,” ujarnya.

“Hal ini jadi menarik karena sekarang kita berada pada era urbanisasi. Ketimpangan menuntut kita bicara kehidupan di pedesaan. Di desa akan terjadi percepatan karena adanya infrastruktur,” kata dia.

Hal lain yang dipertanyakan banyak orang, kata Bernardus, adalah mengenai masa setelah percepatan infrastruktur. “Kalau ingin tumbuh di atas 6%, harus bangun infrastruktur. Dalam percepatan ini, tampak ada masalah. Misalnya yang sudah dibangun nasibnya seperti apa,” katanya.

Bernardus mengatakan, proyek infrastruktur bisa disiapkan dengan baik di segala sisi. Setelah itu, perlu dijelaskan juga langkah-langkah setelah membangun.

Bernardus mengatakan, Jokowi perlu memberikan penegasan usai percepatan. Pasalnya, percepatan pembangunan infrastruktur memberikan dampak terhadap instansi.

Usai percepatan, ujar Bernardus, harus dipikirkan kemampuan fiskal negara yang terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi yang cukup agresif untuk menjembataninya.***

Bagikan: