Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Sebagian berawan, 20.4 ° C

Pemilih Disabilitas Boleh Didampingi Saat Mencoblos

Muhammad Irfan
DOK PR
DOK PR

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemilihan Umum mempersilakan pemilih disabilitas untuk ditemani pendamping saat memberikan hak suaranya pada Pemilihan Umum 2019 nanti. Kepala Biro Teknis dan hubungan partisipasi masyarakat KPU Nur Syarifah, menyebut kebijakan ini diberikan agar penyandang disabilitas yang punya hak pilih bisa dengan nyaman mengikuti proses demokrasi.

Syarifah mengatakan, ada dua jenis pendamping bagi pemilih difabel, yaitu pendamping yang hanya mengantarkan ke bilik suara dan pendamping yang ikut mengantarkan pemilih difabel hingga masuk ke dalam bilik suara. Meski ada pendamping yang dipersilakan masuk ke bilik suara, Syarifah memastikan pemilih akan tetap memilih calon yang dia kehendaki.

“Misalnya saya mau coblos partai jeruk. Mau calon nomor sekian, itu hak pemilih, pendamping hanya menyobloskan,” kata Syarifah saat simulasi pemungutan suara pemilih difabel di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis 14 Februari 2019.

Nur menyebut tak ada kriteria khusus bagi pendamping pemilih difabel. Namun, pada praktiknya, pendamping pemilih difabel umumnya adalah keluarga.

Jika pun tak ada keluarga yang mendampingi, KPU memperbolehkan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) untuk mendampingi. “Pemilih harus memberitahukan ke petugas terlebih dahulu jika dirinya memerlukan pendamping dalam mencoblos,” ucap dia.

Untuk memastikan asas kerahasiaan, pendamping pemilih difabel wajib mengisi formulir pendamping. Di dalam formulir tersebut terdapat pernyataan pendamping tak akan membocorkan pilihan pemilih kepada siapa pun. 

"Di dalam formulir itu bahkan ada ketentuan pidana bagi pendamping yang membocorkan pilihan penyandang disabilitas," kata Syarifah. 

Hak disabilitas

Anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Vincent Mariano mewakili sejumlah pemilih disabilitas yang ikut ambil bagian dalam simulasi ini menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, acara tersebut adalah bentuk perhatian KPU agar pemilih disabilitas memiliki hak yang sama dengan pemilih lainnya. Apalagi format Pemilu 2019 berbeda dibandingkan pemilu lalu.

“Untuk itu disabilitas perlu mendapat perhatian dari KPU. Misalnya, disabilitas itu bermacam-macam, ada tuna netra, tuna daksa sehingga akses memilih harus dapat diperhatikan," kata Vincent.

Selain perhatian untuk mengikuti pesta demokrasi, dia juga mengatakan perlunya kuota minimal untuk penyandang disabilitas agar bisa maju ke parlemen. Menurutnya, hal ini penting supaya mereka bisa mendapat hak yang sama dalam berpolitik.

"Kami ingin KPU membentuk peraturan kepada parpol untuk menyediakan kuota minimal bagi penyandang disabilitas, DPR dan DPRD. Kami juga ingin KPU beri kuota DPD kepada penyandang disabilitas," kata Vincent.

Vincent mengatakan, aturan mengenai kuota minimal ini dapat dirujuk dari Undang-undang Disabilitas. Menurut Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit dua persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

“Saya harap, kuota minimal 2 persen juga bisa diberlakukan dalam sistem legislatif, baik DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota maupun DPD,” ucap dia.

Vincent tak menampik saat ini juga sudah ada beberapa penyandang disabilitas yang saat ini maju sebagai calon legislatif. Tetapi, untuk meningkatkan partispasi, perlu ada penegasan dengan aturan tertulis. Vincent menambahkan, pengaturan kuota minimal ini penting untuk menghindarkan objektifitas pada penyandang disabilitas.

"Karena selama ini penyandang disabilitas dijadikan objek, hanya untuk milih doang, tetapi tidak diberi kesempatan untuk dipilih jadi caleg," ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT), ada 1.247.730 pemilih penyandang disabilitas. Jumlah tersebut terdiri dari 83.182 tunadaksa, 166.364 tunanetra, 249.546 tunarungu, 332.728 tunagrahita dan 415.910 penyandang disabilitas lainya.***

Bagikan: