Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Sedikit awan, 20.6 ° C

Kedaulatan Pangan Harus Gantikan Konsep Ketahanan Pangan

Muhammad Irfan
Ilustrasi.*/DOK PR
Ilustrasi.*/DOK PR

JAKARTA, (PR).- Kedaulatan pangan yang selama ini menjadi komoditas politik kotak suara kerap digaungkan untuk mendulang dukungan. Namun, realitasnya banyak agenda kedaulatan pangan yang masih jauh panggang dari api.

Tumpang tindih aturan yang membuat realisasi kedaulatan pangan berjalan lamban pun disebut jadi kendala. Kodifikasi Undang-Undang ditawarkan sebagai jalan keluar.

Dalam Focus Group Discussion bertema "Mewujudkan Kedaulatan Pangan Melalui Revisi UU No. 18 Tahun 2012" yang digelar Fraksi NasDem di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 12 Februari 2019, Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menyebut pembenahan birokrasi serta fungsi dan peran antar kementerian yang berkaitan dengan urusan pertanian dan pangan memang penting dilakukan sebagai langkah jangka pendek. Karena tak dimungkiri selama ini masih ada tumpang tindih kebijakan dan lempar tanggung jawab yang terjadi di elit.

"Misalnya terkait impor pangan. Selain itu regulasi juga harus bisa menjawab persoalan mendesak yang dihadapi petani seperti persoalan pupuk subsidi yang saat ini sulit didapat dan jika ada, harganya sangat mahal," kata Henry.

Tak hanya mengurusi pupuk, lanjut Henry, beberapa hal yang masih menjadi masalah di akar rumput seperti pemenuhan kebutuhan petani atas input pertanian yang mudah dan murah serta bantuan untuk petani ketika menghadapi gagal panen akibat bencana juga mesti diperhatikan. Hal yang sama juga mencakup pada evaluasi harga pembelian produksi petani serta menciptakan akses pasar.

"Upaya jangka pendek ini harus dipandang sebagai proses transisi ke arah baru Pembangunan Pertanian Indonesia," kata dia.

Menyoroti pembangunan jangka menengah, Henry juga menilai perlunya menyiapkan perubahan arah pertanian Indonesia ke arah yang baru. Menurut dia, selama ini Indonesia mengedepankan konsep Ketahanan Pangan yang mendasarkan pada aspek keamanan dan persaingan bebas.

Dengan begitu, muncul krisis pangan, energi, dan iklim. Sebaliknya, kedaulatan pangan mengedepankan hak setiap bangsa untuk memiliki dan memilih prinsip serta strategi politik pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya dan kebutuhan lain yang bisa dihasilkan dalam proses usaha pertanian.

"Konsep ketahanan pangan ini harus ditinggalkan. Arah baru itu adalah konsep kedaulatan pangan," ucap dia.

Sebagai landasan hukum, sebenarnya Indonesia sudah punya UU Pangan No 18 Tahun 2012, UU Perlindungan dan Pemberdayaan No. 19 Tahun 2013 dan UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960. Lewat regulasi ini hendaknya pemerintah bisa menata kembali penguasaan tanah kepada orang yang tak bertanah, petani gurem, buruh tani, dan masyarakat adat.

Sekaligus itu, merombak cara bertani menjadi pertanian yang ekologis dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri ketimbang kepentingan pasar global.

"Perlu dilakukan juga pembangunan infrastruktur pedesaan dan akses transportasi, pembangunan dan pemuliaan benih rakyat, peningkatan kemampuan petani, serta peningkatan teknologi tepat guna. Selain itu fokus pada peningkatan akses modal untuk petani dan revitalisasi pasar tradisional," ucap dia.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa mengatakan indeks Ketahanan Pangan Indonesia dari tahun ke tahun memang membaik. Jika pada 2014 Indonesia masih ada di peringkat 73 dengan 49,2, maka di 2018 ini Indonesia ada di peringkat 65 dengan nilai 54,8.

Namun jika dipecah lagi empat poin dari indeks ketahanan pangan itu, Indonesia masih lemah di poin Ketahanan Sumber Daya Nasional atau National Resources Resilience (NRR).

"Untuk kemampuan akses daya beli 2018, Indonesia ada di peringkat 63 naik dibanding 2014 yang ada di peringkat 69, ketersediaan di peringkat 58 dari yang awalnya 75 (2014). Sementara kabar buruknya ada di kualitas dan keamanan pangan yang masih ada di peringkat 84, turun dari peringkat 81 di 2014, dan NRR di peringkat 111. Tiga terburuk di dunia," kata Dwi.

Berdasarkan data yang dipaparkan Dwi, Indonesia ada di peringkat 111 dari 113 negara sejak 2017. Sementara sebelumnya, tak ada nama Indonesia di ranking NRR.

Menurut dia hal ini akan jadi problem besar jika tak dibenahi karena kunci dari kunci dari kedaulatan pangan adalah penanganan yang berkelanjutan. "Karena kalau dibiarkan impor jadi tinggi," kata dia.

Adapun jika UU no, 18 tahun 2012 tentang pangan hendak direvisi maka perlu sejumlah poin yang dimasukkan agar bisa mengganti konsep ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan. Menurut Dwi, poin itu mencakup pada hak atas pangan dan kehidupan yang sehat, hak atas input pertanian alami atau agroekologi, serta hak atas akses terhadap SDA dan reforma agraria. 
"Selain itu perlu juga sistem pertanian berbasi kearifan lokal, demokratisasi petani, dan pasar yang berkeadilan," kata dia. 

Sementara itu, Sekjen Nasdem Jhonny G. Plate yang membuka FGD menyebut, UU 18/2012 memang sudah tidak relevan dalam menjawab permasalahan pangan dalam konteks kekinian. Menurut dia, revisi atau kodifikasi jadi tawaran untuk menjawab kebutuhan zaman.

"Ya jadi kita harus lakukan revisi dan juga kodifikasi untuk bebebrapa UU disatukan. Itu harus dilihat baik filosofis, yuridis formal, dan historisnya agar food security bisa tercapai," ucap dia.

Jhonny tak memungkiri kalau isu ini sangat seksi dan rentan dipolitisasi. Tak heran kalau kemudian ketika membicarakan isu ini, ujungnya selalu mengarah ke Presiden. Padahal, kata Jhonny hal itu juga tak tepat karena di sistem presidensial, presiden telah mendistribusikan kewenangannya ke berbagai instansi.

"Maka dari itu lewat revisi UU No 18/2012 tentang Pangan, Fraksi Nasdem berniat untuk membenahi seluruh tata kelola kenegaraan dengan baik. Dengan revisi UU Pangan bukan berarti sistem pangan kita langsung baik, tidak! Tapi bertahap. Makanya selain dengan revisi UU Pangan ini, kita juga akan revisi UU di sektor-sektor lainnya,” ucap dia.***

Bagikan: