Pikiran Rakyat
USD Jual 14.285,00 Beli 13.985,00 | Sedikit awan, 21.4 ° C

Mendagri: Pemilu Serentak Sinkronisasi Program Pusat-Daerah

Muhammad Ashari
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan).*/ANTARA
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan).*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengungkapkan bahwa Pemilu Serentak kedepannya menjadi upaya untuk menyinkronisasikan program strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pilkada, Pileg dan Pilpres yang dilaksanakan secara serentak dinilainya bisa membuat program pemerintah padu.

Tjahjo mengatakan, janji kampanye serta program presiden terpilih, bisa dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diselaraskan dengan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), karena mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Janji kampaye seorang presiden terpilih masuk kepada RPJMD dijalankan oleh provinsi dan kabupaten/kota dan harus sesuai dengan program prioritas janji gubernur, janji bupati/walikota supaya semua serasi dan selaras” ujarnya dalam siaran pers, Selasa 12 Februari 2019.

Tjahjo mencontohkan, sinkronisasi dan penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah, tercermin dari pembangunan infrastruktur yang kian pesat dan manfaatnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk di daerah.

“Makanya sekarang ini kalau kita lihat lagu wajib kita ‘Dari Sabang Sampai Merauke Berjajar Pulau-pulau Sambung Menyambung Menjadi Satu itulah Indonesia’ diwujudkan oleh pembangunan infrastruktur ekonomi dan infratruktur sosial yang berkesinambungan, termasuk desanya. Tujuh puluh sekian triliun hanya untuk desa, nanti Pak Menteri Desa sukses dengan Pemdesnya, begitu seterusnya,” kata dia.

Tjahjo berharap pesta demokrasi yang akan digelar dalam helatan Pemilu Serentak Tahun 2019, dapat diikuti dengan sebaik-baiknya oleh seluruh lapisan masyarakat dengan cara menggunakan hak pilihnya masing-masing. Pasalnya, kesuksesan dan kesejahteraan masyarakat dalam lima tahun ke depan, akan sangat ditentukan oleh presiden dan wakil rakyat terpilih yang ditentukan pada saat pencoblosan 17 April 2019.

Ia mengimbau supaya pemilih menggunakan hak pilihnya. Setiap orang, katanya, rata-rata membutuhkan waktu 11 menit untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

“Pertama milih capres, kedua milih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Kalau ini berhasil, tahun 2024 nanti ditambah lagi 2 kertas suara memilih gubernur dan bupati/walikota, jadi 7 kertas. Inilah saya kira perlu sosialisasi dengan baik. Hal ini juga yang akan menentukan pemimpin kita ke depan” katanya.***

Bagikan: