Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Sebagian cerah, 20.8 ° C

[Laporan Khusus] Riuhnya Tetabuhan RUU Permusikan, Musisi dan Pakar Berbagi Gagasan

Tim Pikiran Rakyat
KOMUNITAS musisi jalanan melakukan unjuk rasa menolak RUU Permusikan di Tepas Lawang Salapan, Kota Bogor, Minggu 10 Februari 2019. Dalam aksinya, mereka menolak RUU Permusikan karena akan membelenggu kebebasan berekspresi serta membatasi kreativitas musisi untuk berkarya.*/ANTARA
KOMUNITAS musisi jalanan melakukan unjuk rasa menolak RUU Permusikan di Tepas Lawang Salapan, Kota Bogor, Minggu 10 Februari 2019. Dalam aksinya, mereka menolak RUU Permusikan karena akan membelenggu kebebasan berekspresi serta membatasi kreativitas musisi untuk berkarya.*/ANTARA

KANCAH musik Indonesia menjadi panas sepekan ­terakhir. ­Musababnya, draf Rancangan Undang-­Undang Permusikan—yang tengah digodok oleh DPR—bocor ke publik.

Memuat sejumlah aturan yang dinilai berpotensi mengebiri praktisi musik, ­respons keras pun muncul sebagai sebuah sikap. Tawarannya: revisi atau menolak.

Mantan jurnalis musik, Wendi ­Putranto yang ada di kubu penolak masih ingat saat dia menerima surat elektronik dari anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah, 9 Maret 2017 silam.

Anang yang merupakan anggota legislatif dan musisi, diakui Wendi, memang rajin memublikasi kerjanya di Senayan lewat siaran pers. Saat itu, siaran pers yang diterima Wendi lewat surel bercerita tentang wacana Anang memunculkan RUU Tata Kelola Industri Musik, bukan RUU Permusikan.

”Jadi, sebenarnya pada 9 Maret 2017 itulah asal-usul dicetuskannya RUU Industri Musik. Ya, saya tahunya dari press release yang dikirimkan Mas Anang,” kata Wendi membuka pembicaraan tentang sejauh mana ia tahu kronologi penyusunan RUU Permusikan.

KOMUNITAS musisi jalanan melakukan unjuk rasa menolak RUU Permusikan di Tepas Lawang Salapan, Kota Bogor, Minggu 10 Februari 2019. Dalam aksinya, mereka menolak RUU Permusikan karena akan membelenggu kebebasan berekspresi serta membatasi kreativitas musisi untuk berkarya.*/ANTARA

Ditemui di sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan, Rabu 6 Februari 2019, Wendi menyebut, dari situ dia tak pernah tahu bahwa kemudian RUU Tata Kelola Industri Musik kelak menjadi RUU Permusikan dengan sejumlah pasal yang dianggap represif. Dalam siaran pers itu, Anang juga tak pernah melampirkan naskah RUU tersebut.

Kabar mengenai RUU Tata Kelola Industri Musik kemudian sem­pat surut tak ada kabar hingga sepekan lalu, Wendi diajak pe­nyanyi Glenn Fredly bersama para musisi lainnya ­untuk ber­au­di­en­si dengan Ke­tua DPR Bambang Soesatyo. ­Agendanya, mena­nyakan perkembangan RUU yang kini disebut RUU Permusikan. Merasa tak pernah tahu rumus­an dari RUU ini, Wendi pun menolak.

”Saya enggak mau ikut ke sana, konyol, terus haha hihi, tapi belum baca naskahnya. Dan ketika saya baca (setelah pertemuan) duarr! Kaget,” kata Wendi.

Wendi bukan tidak tahu bahwa sepanjang 2017-2018, beberapa musisi bolak-balik ikut rapat dengar pendapat umum dengan Komisi X untuk membahas RUU ini. Namun, dia tak menyangka hasilnya akan semengancam ini. Apa­lagi, tak pernah ada berita ­mi­ring dari pertemuan para pelaku musik dengan para le­gislator itu.

Konferensi Ambon

Penyanyi Glenn Fredly ­punya cerita lebih jauh lagi. Ditemui di tempat yang sama, Glenn menyebut tahun 2015 menjadi kali pertama sejumlah organisasi praktisi musik, seperti PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indo­nesia) dan Asiri (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) bertemu dengan DPR.

Pertemuan itu membahas sejumlah unek-­unek tentang industri musik di Indonesia dan memunculkan gagasan ber­sama tentang perlunya produk regulasi. Glenn sendiri baru bertemu Anang secara pribadi pada 2017.

”Beliau menyampaikan usul­an ini. Jawaban saya, kalau memang ini mau dibuat, sosialisasinya bagaimana? Ini harus jadi milik semua orang karena problem industri musik Indonesia adalah ­pengelolaan dan perlindungan,” kata Glenn.

Dalam pembicaraan itu, Anang pun meminta Glenn mengoordinasikan rekan-rekan praktisi musik lain untuk membahas rencana ini. Merasa tak bisa jalan sendiri, Glenn memutuskan untuk bergabung dengan PAPPRI dan menjabat sebagai ketua bidang program.

MUSISI sekaligus anggota DPR Anang Hemansyah (kedua kanan), didampingi penyanyi Glenn Fredly (tengah) menghadiri diskusi terkait RUU Permusikan di Jakarta, Senin, 4 Februari 2019. Sebelumnya, RUU Permusikan mendapat penolakan dari ratusan pelaku musik yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan karena RUU tersebut dinilai tidak memiliki urgensi dan justru berpotensi merepresi para musisi.*/ANTARA

Pada Juni 2017, Glenn juga mengajak sejumlah praktisi musik, baik yang independen maupun tergabung dalam organisasi, untuk bertemu de­ngan DPR dalam sebuah RDPU.

Kelompok yang saat itu juga menamakan diri gerakan Kami Musik Indonesia (Kami) ini membawa pula naskah akademis sementara yang dibuat oleh Prof Agus dan diterima oleh Komisi X. Saat itu, RUU yang dibahas masih ber­nama RUU Tata Kelola Industri Musik.

”Sejak ngobrol sama Mas Anang, yang ada di kepala saya bagaimana RUU ini tersosialisasikan dan jangan membuat kubu-kubu elite baru di musik. Saya pun mengusulkan untuk membuat sebuah forum yang berada di tengah-tengah untuk mewakili semuanya yang kemudian jadi Konferensi Musik Indonesia di Ambon (2018),” kata Glenn.

Awalnya, konferensi ini diusulkan untuk diselenggarakan atas nama PAPPRI. Namun, Glenn khawatir akan mengundang respons yang kurang baik dari praktisi musik di luar PAPPRI jika konfe­rensi ini menjadi acara organisasi.

Apalagi, Glenn ingin membuat acara ini sebagai acara yang dihadiri oleh semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, legislatif, pelaku, hingga swasta.

Konferensi Ambon kemudian melahirkan 12 poin yang diserah­kan ke presiden dan DPR. Belakangan, Anang menyebut 12 poin konferensi Ambon diadopsi untuk kemudian menjadi draf RUU yang ramai disebut. Namun, Wendi yang saat itu ikut Konferensi Ambon merasa tak pernah ada kesesuaian antara 12 poin Konfe­ren­si Ambon dengan isi draf di RUU saat ini.

Glenn yang dalam konferensi tersebut menjabat sebagai Ketua Komite mengaku tak tahu bagaimana 12 poin Deklarasi Ambon bisa diklaim menginspirasi lahirnya RUU Permusikan.

Dia hanya menduga, ketika 12 poin ini dise­rahkan ke eksekutif dan legislatif, mereka mencoba menye­rap hasil deklarasi ini sebagai jalan pintas untuk membuat naskah akademik untuk UU yang mereka ajukan sebagai inisiatif DPR.

Tak akomodatif

Pada Forum Silaturahmi dan Diskusi Musisi tentang RUU Permusikan di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat 8 Februari 2019, sejumlah organisasi musik, yaitu PAPPRI Jawa Barat, Pa­gu­yuban Seniman Rekaman Tatar Sunda (Panaratas), Himpun­an Artis Penyanyi dan Musisi Indonesia (Hampi), dan Forum Musisi Penyanyi Indonesia (Fompi) sepakat untuk menolak RUU Permusikan jika tidak direvisi.

Ketua PAPPRI Jabar Dose Hudaya mengatakan, seandainya RUU Permusikan direvisi, hasil revisinya adalah sesuatu yang me­miliki maksud dan tujuan yang jelas, yaitu memberikan perlin­dungan hukum dan kesejahteraan untuk semua musisi dan pekerja musik.

”RUU ini tidak mengakomodasi kebutuhan yang mendesak, yaitu regulasi yang berkaitan dengan era digital. Selain itu, ada pasal-pasal yang multitafsir. Kalau tidak ada revisi, tidak perlu ada Undang-Undang Permusikan,” tutur Dose.

Sikap tegas menolak RUU Permusikan ditunjukkan oleh pegiat komunitas, Iman Rahman alias Kimung. Menurut Kimung, dia menolak karena dasar solidaritas. Kimung mengungkapkan, tanpa adanya Undang-Undang Permusikan, pergerakan musik bawah tanah atau independen akan terus hidup.

Kimung yakin, RUU Permusikan tidak akan memberi pengaruh terhadap para musisi independen. Pasalnya, kiprah para musisi independen sudah direpresi sejak dulu. Jika melihat dalam frame yang luas, ada banyak teman musisi yang bersinggungan.

Musik/TECHBOOKY

Akan tetapi, secara komposisi, mereka menolak dan bukan revisi. Apa yang mau direvisi karena memang tidak butuh undang-undang seperti ini.

Sementara itu, seniman Ade Rudiana—yang juga mengajar mata kuliah kreativitas musik di Jurusan Karawitan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung—mengatakan, ada sejumlah pasal yang perlu direvisi dari RUU Permusikan. Me­nurut dia, ada beberapa konten yang cukup penting, misalnya kurikulum musik yang tidak hanya di muatan lokal.

Hal paling krusial dari RUU Permusikan ini adalah terjadi kesan pembatasan kreativitas. Salah satunya, seperti yang tercantum pada Pasal 5 RUU Permusikan. Menurut Ade, di pasal itu tidak dijelas­kan, yang tidak boleh itu seperti apa karena batasannya tidak jelas.

Terkait dengan kewajiban mengikuti uji kompetensi untuk mendapat sertifikasi yang termaktub dalam RUU Permusikan, Ade menjelas­kan, seharusnya setelah mengikuti sertifikasi, terdapat regulasi ­untuk mengatur profesi musisi. Hal ini terutama berkaitan dengan hak ekonomi musisi atau pekerja musik.

”Mumpung masih rancang­an, marilah kita diskusikan. Saya percaya, tujuan undang-undang bukan untuk menyengsarakan masyarakat,” kata Ade yang dikenal sebagai pemain kendang di band Kratakau Ethno bersama Dwiki Dharmawan.

Budayawan Budi Dalton menyatakan, RUU Permusikan tidak bisa menggunakan logika politisi dan birokrasi, tapi harus menge­depankan logika kultural dan logika musikal.

Budi menyebutkan, saat merumuskan RUU, seharusnya melibatkan semua musisi ­sebagai elemen dari ekosistem industri musik secara personal mau­pun kelompok dan secara akademis maupun nonaka­demis. Soalnya, untuk membuat RUU tak sekadar membu­tuh­kan nama-nama musisi besar sebagai ujung tombak, tapi yang lebih pen­ting musisi yang punya gagasan serta visi dan misi besar lintas ­generasi.

”Musik bukan hanya penghibur. Akan tetapi, meres­pons situasi sosial politik budaya di masyarakat dan itu tidak selalu indah. Pasal-pasal karet dalam RUU Permusikan membuat musisi rentan dikriminalisasi,” ujar Budi yang menjadi Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan.

Secara terpisah, musisi Adjie Esa Poetra berharap, UU Permusik­an yang saat ini benar-benar dibutuhkan adalah yang mendorong ke arah penghargaan terhadap para musisi. Selain itu, upaya pembebasan pajak bagi lagu-lagu yang me­miliki nilai kebangsaan, ling­kungan hidup, etos kerja, pemberantasan korupsi, dan seje­nisnya.

Landasan yang lemah

Akademisi musik Profesor Tjut Nyak Deviana Daudsjah bisa me­mastikan bahwa yang menyusun draf RUU Per­mu­sik­an tidak me­nger­ti musik. Menurut hasil pengamatannya pada draf RUU itu, ­sejak judul pun sudah banyak yang perlu dikritisi.

”Tentang permusikan? Itu maksudnya apa. Judul lebih tepat itu tata kelola atau ekosistem,” katanya saat menjadi pembicara dalam diskusi menyikapi RUU Permusikan di suatu kafe di kawasan Jakarta Selatan, Rabu 6 Februari 2019.

Dia pun membedah satu per satu pasal yang dianggapnya ber­ma­salah. Sebut saja dari 54 pasal yang disusun, 50 pasal berma­salah. Jika dipersentasekan, mungkin 95% pasal yang ada tidak punya landasan akademis yang kuat.

”Dari semua naskah ini, saya menolak mentah-mentah. Intinya, banyak sekali pasal yang harus direvisi bahkan dihanguskan. Ini bu­kan anjuran, tetapi keharusan. Belum lagi melihat RUU Permusikan yang ada sekarang pun perlu diganti karena tidak mewakili bahasa para praktisi musik,” ucapnya.

Musik/PREMIERGUITAR

Deviana melanjutkan, jika para pembuat undang-undang ingin membuatkan payung hukum yang baik bagi industri musik Indo­nesia, seharusnya terlebih dahulu mereka melakukan riset yang lebih lama dan kompeten.

Sebelum draf RUU Permusikan diaju­kan, semestinya diadakan forum untuk menjaring pendapat-pendapat dari para praktisi musik mulai ujung barat Indonesia sampai ujung timur.

”Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki berbagai macam budaya di tiap-tiap daerah, persoalan musik yang dialami di tiap daerah pun mungkin berbeda. Belum lagi melihat genre yang beragam. Ini bisa memakan waktu dua hingga tiga tahun. Setelah lengkap, dengan seizin musisi seluruh Indonesia, baru kita mem­buat organisasi yang mewakili mereka. Setelah itu, baru kita me­rancang dengan kalimat tepat draf RUU dan disampaikan ke DPR,” ujarnya.

Menilik naskah akademis

Jika merunut sejarah, RUU Permusikan sudah ­di­urusi banyak tangan. Sejak diperkenalkan sebagai RUU Tata Kelola Industri Musik pada 2015, naskah akademis bertahun 2016 untuk RUU ini sudah dibuat.

Adalah Dina Dellyana dan Yogi Su­pra­yogi Sugandi dua akademisi yang ditugasi Komisi X mem­buat naskah aka­demik untuk RUU ini. Namun, setelah nas­kah­nya dise­rahkan, Komisi X tak pernah menga­barkan lagi kelanjutan dari penyusunan naskah tersebut.

Berdasarkan naskah akademis 2016 yang didapat dari Dina, naskah akademis berjudul ”Tata Kelola Industri Permusikan” ini membahas sejumlah potensi dan permasalahan industri musik ­Indonesia mencakup pada sumber daya kreatif, sumber daya pendukung, industri, pembiayaan, pemasaran, infrastruktur teknologi, dan kelembagaan.

Naskah akademis lain juga sempat dibawa oleh gerakan Kami Musik Indonesia (Kami) yang diinisiasi oleh penyanyi Glenn Fre­dly saat melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR RI Juni 2017 lalu.

Di­susun oleh Agus Sardjono, seorang profesor dan Guru Besar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, naskah yang ini diterima anggota komisi X yang juga musisi, Anang Hermansyah. Dalam diskusi di Cilandak Town Square, 5 Februari 2017, Agus menyebut naskah akademik ini juga banyak berisi hal mengenai tata kelola industri musik.

Pada 2018, barulah ada naskah akademik baru yang disusun oleh Badan Keahlian DPR. Judulnya sudah berubah menjadi RUU Permusikan.

Bertindak sebagai pengarah Johnson Rajagukguk dan penanggung jawab Insosentius Samsul, naskah bertanggal 15 Agustus 2018 itu mulai mencakup pada Kegiatan Permusikan, Pengembangan Pelaku Musik, Pelindungan, Sistem Pendataan dan Peng­arsipan, dan Partisipasi Masyarakat. Naskah membahas juga perihal Ketentuan Pidana dan Ketentuan Peralihan

Inosentius Samsul tak menampik jika naskah akademis yang dibuat pihaknya memang yang dijadikan acuan untuk menjadi draf RUU Permusikan. Pembuatan naskah akademis 2018 dibuat setelah Badan Keahlian diberi tugas oleh Badan Legislasi DPR. Timnya bekerja kurang lebih enam bulan dan selesai 15 Agustus 2018.

”Dari sana, Baleg menerima dan memasukkan ke Prolegnas 2019. Komisi X tidak ikut pembentukan draf RUU. Ini masih murni dari Badan Keahlian. Jadi ini belum sampai ke anggota dan jadi perdebatan politik di internal Komisi X,” kata Inosentius.

Naskah akademis lain yang pernah didapat Komisi X diakui Samsul sempat ditolak Badan Legislasi DPR. Substansi yang lebih banyak memuat hak cipta dan banyak RUU lain yang jadi prioritas saat itu disebut sebagai alasan kenapa naskah aka­demis baru perlu dibuat.

Inosentius sadar banyak kritik terhadap sejumlah pasal dalam RUU Permusikan. Dia menyebut RUU ini masih dalam tahap yang sa­ngat awal. BK juga membuka diri terhadap ber­bagai masukan.

Menambah karut-marut perundangan

Rancangan Undang-Undang Per­mu­sikan yang saat ini menimbulkan pole­mik dan kontroversi akan semakin me­nambah deretan karut-marut perundang-undang­an yang ada. Oleh karenanya, daripada ­direvisi lebih baik tidak dibuat atau tidak jadi diundang­kan. Dengan kata lain, ”ditolak”.

”Karena dalam pembuatan atau merancang ­perundang-undangan minimal ada tiga asas yang harus dipenuhi. Pertama, asas kejelasan tujuan, kemudian asas kejelasan, dan ketiga asas dapat di­jalankan,” ujar ahli hukum tata negara dari Uni­versitas Padjadjaran, Indra Prawira, pada dis­kusi Kontroversi RUU Permusikan yang diselenggarakan Jurusan Seni Musik Fakultas ­Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan, Jumat 8 Februari 2019.

Acara digelar di Aula Mandala Saba Otto Iskandardinata Kampus IV Universitas Pasundan, Jalan Dr Setiabudhi 193 Bandung.

Pada asas kejelasan tujuan, bahwa sebuah undang-undang harus memiliki maksud apa yang akan diatur, bertujuan melindungi, hak apa yang akan dipertahankan, dan kewajiban apa yang akan dibebankan.

”Sementara itu, dalam RUU Permu­sikan kabur, bahkan tidak jelas apa dan mau ke mana tujuan undang-undang tersebut dibuat,” ujar Indra.

Demikian pula halnya dengan asas kejelasan rumusan. Dalam RUU Permusikan tersebut di­katakan yang diatur kegiatan permusikan de­ngan definisi permusikan merupakan proses kreasi ­reproduksi, produksi, distribusi, dan konsumsi.

”Kalau benar-benar RUU Permusikan ini di­sahkan, baru negara Indonesia yang pertama kali dunia seni disentuh langsung oleh negara. Karena hanya negara otoriter dan komunis yang meng­atur kebebasan ekspresi warga negaranya dalam bidang seni. Dan ini pernah terjadi saat era Soekarno, grup Koes Plus pernah dipenjarakan karena bermain musik kebarat-baratan dengan dandanan rambut gondrong dan pakai­an tidak mencerminakan budaya bangsa,” ujar Indra.

Kalaupun mau diatur negara, adalah ber­kaitan dengan copyright dan hak ciptanya. Tapi, itu sudah ada Undang Undang Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta serta Hak Paten. Kalau sampai kembali muncul di RUU Permusikan, akan terjadi tumpang tindih perundang-undangan.

Selanjutnya, asas dapat dijalankan. Sebuah asas perundang-undangan yang difungsikan karena memang dibutuhkan oleh pemerintah maupun warganya. Untuk asas ini tertuang dalam pasal 49 yang mengatur partisipasi masyarakat berupa pendokumentasian karya musik untuk mendukung sistem pendataan dan pengarsipan permusikan.

”Kenapa harus dilakukan? Bukan­kah sudah ada Badan Arsip Nasional?” tanya Indra.

Demikian pula halnya dengan pasal 20 yang di­pertegas dengan pasal 31, 32, dan 33 yang berkaitan dengan pelaku musik yang harus mengantongi kompetensi di bidang musik.

Tidak mungkin otoritas atau lembaga yang mampu menilai seseorang sebagai ­pemusik karena musisi merupakan gelar yang disematkan publik atau fans bila karya musisi dapat di­terima, bukan karena hasil uji kompetensi.

 UU pemajuan kebudayaan

Sementara itu, Wakil Rektor Institut Seni ­Budaya Indo­nesia, Suhendi Afrianto, menilai, jika mencermati pasal demi pasal dalam RUU Permusik­an, sebenarnya tidak lebih kompre­hensif substansi­nya jika dibandingkan dengan UU Nomor 5 Ta­hun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. ”Hal ini menunjukkan kesan RUU Permusikan terkesan ’dipaksakan’,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sudah sangat jelas dan ”terang”, diatur secara inklusif kehidupan ber­budaya. Termasuk seni musik.

Selain terlalu ”dipaksakan”, kehadiran RUU Permusikan juga terkesan ”tergesa-gesa”. Karena sesungguhnya kehidupan insan musik di tanah air ini sudah ada regulasi yang mengatur secara detail kiprah para musisi dan segenap kompetensinya yang tertuang dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 204 Tahun 2018.

Jika RUU ini disahkan, tutur dia, konsekuensinya adalah akan kontraproduktif dengan peraturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah serta ada beberapa pasal yang sangat membelenggu kebebasan bereks­presi dan/atau merugikan musisi itu sendiri.

”Andai hal ini terjadi, sama artinya kehadiran ­undang-undang tersebut tidak memberikan dampak yang positif bagi kehidupan musisi. Sebagai solusi ­alternatif, barangkali perlu me-review dengan melibatkan berbagai unsur yang berkepenting­an de­ngan terlebih dahulu menyusun kajian akademisnya,” kata Suhendi.

Pendapat serupa disampaikan musisi Ferry Curtis. Menurut dia, karena RUU ini baru draf dan agar tidak menimbulkan salah tafsir yang berlarut-larut di masyarakat, akan lebih baik jika para ahli yang bekompeten di bidang masing-masing duduk berembuk untuk mencari dan memecahkan solusinya.

”Bagi saya sendiri, jika undang-undang itu membuat karya-karya musisi indonesia lebih baik ke depannya, baik itu dari kesejahteraan maupun perlindungan hak cipta misalnya saya akan setuju. Tetapi juga setelah RUU ini diperbaiki atau ditolak mentah-mentah sekalipun, ­sebagai musisi kita punya tanggung jawab moral akan karya yang kita hasilkan dan sebarkan pada masyara­kat,” ujarnya.

Aturan yang sangat dibutuhkan

Dose Hudaya, seorang produser, pencipta lagu, sekaligus mu­sisi, menilai bahwa UU Permusikan di era sekarang dan yang akan datang akan sangat dibutuhkan, khususnya di era industri musik digital. Namun, bukan seperti yang ada dalam RUU Permusikan yang mengundang pole­mik saat ini. ”Intinya, sangat diperlukan asal sesuai dengan kebutuhan saat ini,” katanya.

Terhadap RUU Permusikan yang menjadi polemik saat ini, menurut dia, hal yang banyak disinggung adalah mengenai industri musik era fisik. Padahal, sekarang sudah masuk industri musik era digital.

”Saat ini tidak ada lagi produser musik maupun musisi yang memproduksi karya dalam bentuk fisik. Kalaupun ada, sangat jarang dan hanya untuk kebutuhan kalangan terbatas. Karena bagaimana mau memproduksi kalau distributornya saja sudah tidak ada. Demikian pula halnya dengan konsumennya yang sudah beralih ke digital,” ujarnya.

Dalam RUU Permusikan ada banyak pasal yang seharusnya menguntungkan dan menjaga pemusik dan karyanya, justru yang terjadi sangat merugikan. Semisal Pasal 5 yang membatasi ­kebebasan berekspresi dan berkarya serta meng­kriminalisasikan pemusik dengan adanya sanksi pidana.

”Kenapa harus diatur lagi? Bukankah sudah ada Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, serta ­Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kenapa harus diatur lagi? KUHP sangat jelas bersifat lex generalis dan UU ITE bersifat lex spesialis. Kalau sampai RUU Permusikan diundang-undang­kan, akan terjadi tumpang tindih dan dupli­kasi,” katanya.

Demikian pula halnya pasal yang berhubungan dengan masalah kompetensi dan sertifikasi, sudah ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ada juga Lembaga Sertifikasi Profesi yang juga memiliki aturan perundang-undangan. Jangan karena berbentuk undang-undang, malah justru tumpang tindih dan terlalu mengada-ada.

”Oleh karena itu, secara pribadi saya sangat mendukung adanya Undang-Undang Permusikan. Tapi Undang-Undang Permusikan yang sesuai kebutuhan saat ini dan saat yang akan datang tidak seperti RUU Permusikan. Sekarang ini untuk hasil karya era digital bukan era fisik. Hal yang penting adanya undang-undang adalah untuk melindungi, bukan untuk ­mengatur, membatasi dan bahkan memberi ancam­an. Oleh karenanya, untuk RUU Permusikan yang saat ini menimbulkan pro dan kontra harus banyak diperbaiki,” tutur Dose Hudaya. (Muhammad Irfan, Retno ­Heri­yan­to, Windy Eka Pramudya).***

Bagikan: