Pikiran Rakyat
USD Jual 14.285,00 Beli 13.985,00 | Sedikit awan, 21.1 ° C

Beredar Hoaks RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Dewan Minta Pelaku Ditangkap

Tim Pikiran Rakyat
ILUSTRASI kekerasan seksual.* DOK Pikiran Rakyat
ILUSTRASI kekerasan seksual.* DOK Pikiran Rakyat

BANDUNG, (PR).- Belum reda pro-kotra tentang RUU Permusikan, kini publik juga disuguhi beragam berita simpang-siur terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Seperti diketahui, beberapa hari terakhir, beredar draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan penambahan-penambahan yang tidak ada dalam draf aslinya. 

Dilaporkan Kantor Berita Antara, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan bahwa banyak berita bohong atau hoaks yang beredar terkait RUU tersebut. Saat ini, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memang tengah dalam proses pembahasan di DPR RI.

"Ada sekelompok orang menyebarkan berita bohong. Yang mereka sampaikan tidak ada dalam RUU ini," ujar Ketua Komnas Perempuan, Azriana.

Penyebaran berita bohong yang berkaitan dengan RUU penghapusan kekerasan seksual di antaranya berisi bahwa RUU itu menyarankan perzinahan atau seks bebas. Selanjutnya hoaks yang beredar juga berisi orang tua dapat dipidanakan apabila memaksa anaknya memakai jilbab.

Terkait kondisi ini, Pimpinan Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsulrijal meminta aparat menyelidiki pangkal berita bohong yang beredar. Pasalnya, isu kekerasan seksual amat sensitif di masyarakat, sehingga hoaks terkait ini bisa berimbas luas.

“Telusuri siapa yang menyebarkan dan menambahkan draf pasal seolah RUU ini melegalkan LGBT dan perzinahan. Itu semua hoaks. Fraksi PKB terus mengawal RUU itu yang semangatnya memang upaya negara mencegah kekerasan seksual yang kerap terjadi,” tegas Cucun.

null

Dia pun meminta publik untuk tidak mudah percaya jika menerima informasi, khususnya menyangkut kebijakan politik. Apalagi mengenai draf RUU yang diproses di parlemen. “Bahaya ini, merusak citra parlemen. Publik tolong tidak mudah percaya. Lihat medianya apa terpercaya atau tidak. Mohon aparat segera tindak oknum yang membuat resah yang menambahkan pasal legalisasi LGBT dan prostitusi di draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, tidak benar ini,” tegas politisi asal Kabupaten Bandung tersebut.

Ia menjelaskan, poin penting dalam draf RUU ini di antaranya soal aturan rehabilitasi hingga persoalan hukum bagi pelaku kekerasan seksual. “Lewat RUU ini negara memberikan rehabilitasi dan pendampingan yang utuh untuk korban. Mulai dari pendampingan kesehatan, pendidikan, psikis, sosial, hingga pendampingan ekonomi untuk masa depannya,“ kata Cucun.

Selama ini menurutnya, korban nyaris tidak tertangani dengan baik. Negara hanya fokus menghukum pelaku. Ini pun masih banyak yang lolos dari jeratan hukum. “Korban kekerasan seksual alih-alih memperoleh rehabilitasi yang memadai, malah tidak sedikit yang di dikriminalisasi,“ paparnya.***

Bagikan: