Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Umumnya berawan, 27.7 ° C

Perangi Korupsi, 518 Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Jadi Agen KPK

Satrio Widianto
LOGO KPK.*/DOK. PR
LOGO KPK.*/DOK. PR

LEGIAN, (PR).- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menargetkan 518 pegawainya pada tahun ini menjadi agen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sebutan Tunas Integritas. Dengan jumlah itu, nantinya setiap orang tunas integritas mengawasi 10 pegawai dari sekitar 6.000 pegawai yang bekerja di lembaga berbadan hukum publik tersebut.

"Saat ini baru ada 312 Tunas Integritas dan tahun ini akan bertambah menjadi 538 Tunas Integritas. Mereka setiap orang akan mengawasi 10 orang dari sekitar 6.000 pegawai BPJS Ketenagakerjaan saat ini," kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, para pegawai BPJS Ketenagakerjaan diberi pelatihan yang melibatkan KPK dan Ombudsman RI, di Legian Bali. BPJS Ketenagakerjaan saat ini mengelola dana milik pekerja sebesar Rp 367 triliun.

Dana kelolaan itu harus dijaga dan diawasi karena akan dikembalikan kepada pekerja pada saatnya. Agus meminta seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan memegang teguh komitmen untuk tidak melakukan penyimpangan.

"Pegang teguh komitmen agar semua karyawan ojo korupsi, ojo kolusi, ojo ngapusi, harus terimplentasi dalam sikap dan tindakan. Kami ingin BPJS Ketenagakerjaan benar-benar bersih," ujarnya.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK Sujanarko, mengapresiasi niat BPJS Ketenagakerjaan tersebut. "Mestinya lingkup pekerjaan kami utamanya lembaga pengguna dana APBN. Tapi karena ada kesadaran, apalagi dana publik kelolaannya juga besar, maka kami sambut baik," ucap Sujanarko.

Sujanarko mengatakan, pendidikan para Tunas Integritas akan menjadi mata dan telinga KPK dalam melakukan pengawasan dan pemantauan serta pencegahan korupsi, baik yang berpotensi bisa dilakukan oleh internal maupun eksternal BPJS Ketenagakerjaan. "Yang terpenting semakin meningkatkan budaya zero fraud dalam BPJS Ketenagakerjaan," ujar dia.

Berdasarkan data, tahun 2016 BPJS Ketenagakerjaan melaporkan ada 89 gratifikasi (523 item barang, total uang dan barang senilai Rp 308 Juta dan USD 868 dolar AS. Tahun 2017, terdapat 96 laporan gratifikasi(695 item barang, total uang dan barang senilai Rp 88 Juta), dan tahun 2018 terdapat 152 laporan gratifikasi (1.540 item barang, total uang dan barang senilai Rp 554 Juta).

Berdasarkan capaian yang dilakukan, BPJS Ketenagakerjaan di Tahun 2018 telah diganjar KPK dengan penghargaan sebagai Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi terbaik.

Ketua Ombudsman RI Dadan S. Suharmawidjaja juga menyambut baik inisiatif manajemen BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Sebab semua masalah korupsi bermula dari mal administrasi, penyalahgunaan jabatan, hingga wewenang. "Pencegahan dini ini diharapkan bisa ditiru instansi lain," ujar Dadan.***

Bagikan: