Pikiran Rakyat
USD Jual 14.279,00 Beli 14.181,00 | Sebagian berawan, 18.4 ° C

Lima Jam Diperiksa KPK, Menpora Jamin Dana Hibah Sesuai Mekanisme

Ira Vera Tika
MENPORA Imam Nahrawi.* DOK PR
MENPORA Imam Nahrawi.* DOK PR

JAKARTA, (PR).- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengklaim pencairan dana hibah dari Kemenpora untuk Komite Olahraga Nasional (KONI) sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sebagai menteri, Nahrawi mengatakan sudah menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sesuai aturan.

Hal itu disampaikan Menpora di pelataran gedung KPK, Kamis 24 Januari 2019, usai menjalani pemeriksaan kurang lebih 5 jam lamanya. Keluar sekitar pukul 15.09, Nahrawi diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dalam perkara dugaan suap dana hibah KONI sebesar Rp 17,9 miliar.

“Saya dipanggil sebagai saksi, menjelaskan tentang mekanisme, posisi (sebagai menteri) dan tentu semua sudah saya jawab. Saya sampaikan kepada penyidik,” tutur dia.

Dia mengungkapkan, setiap proposal yang diajukan ke Kemenpora tentu melalui mekanisme yang berlaku, tak terkecuali proposal dana hibah KONI. Menurut dia, semua pengajuan telah tercatat di bagian kesekretariatan Kemenpora. Selaku menteri, dia mengaku telah mengikuti mekanisme yang ada.

“Saya jelaskan tentang mekanisme setiap surat dan pengajuan yang bersumber dari masyarakat. mekanisme itu harus mengikuti peraturan, Undang-Undang dan mekanisme yang berlaku di setiap kelembagaaan pemerintahan. Saya sampaikan juga bahwa setiap pengajuan surat-surat itu pasti tercatat dengan baik di sekretariatan atau bagian tata usaha,” ujarnya.

Begitupun pencairan dan penyaluran dana hibah bagi KONI yang diperuntukan bagi pengawasan dan pendampingan para atlet dari berbagai cabang olahraga, mengikuti mekanisme yang berlaku. Menurut dia, ada unit teknis yang memang mengurusi dana hibah tersebut. Dia pun enggan menjawab pertanyaan soal tandatangan yang dia bubuhkan di tiap proposal.

“Kalau itu kan ada pembagian tugas yang jelas menurut Undang-Undang. Kalau tugas menteri itu kan tidak hanya soal proposal, tapi banyak tugas-tugas lain. (Mengurusi dana hibah) ada namanya sekretaris, ada juga deputi, merekalah. Di situ semuanya sudah dilakukan oleh unit teknis,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK mengatakan pemanggilan Nahrawi guna mengklarifikasi terkait barang bukti berupa sejumlah dokumen yang diamankan saat penggeledahan 20 Desember 2018 lalu. Saat itu penyidik menyita dokumen dan proposal terkait penyaluran dana hibah ke KONI. Guna menelusuri alur mulai dari proses pengajuan proposal hingga sampai ke tangan Menpora.

“Salah satunya tentu kami klarifikasi terkait barang bukti yang disita dari ruangan Menpora pasca penggeledahan lalu,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH), Bendahara Umum KONI Jhonny E. Awuy (JEA), Deputi IV Kemenpora Mulyana (MUL), Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adhi Purnomo (AP), dan Staf Kemenpora Eko Triyanto (ET).

Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp 17,9 miliar. Ditahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai ‘akal-akalan’ dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya.

Dalam kasus ini penyidik KPK menyita uang tunai Rp 7 miliar dalam bingkisan plastik di kantor KONI. Uang tersebut merupakan sebagian dari alokasi anggaran hibah sebesar 17,9 miliar yang telah dicairkan sebanyak 2 tahap periode Desember 2018.

Diduga uang Rp 7 miliar tersebut sebagiannya adalah komitmen fee antara pihak Kemenpora dan KONI sebesar Rp 3,4 miliar. Sementara sisanya diduga akan dibagikan ke pihak ke sejumlah nama yang diduga ada kaitannya dengan posisi dan peran-peran tertentu.

Dalam kasus ini diduga terjadi transaksi kickback terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI. Kickback adalah bagian dana yang digelapkan dari alokasi anggaran.***

Bagikan: